IKPI, Jakarta: Perdana Menteri Anwar Ibrahim bersiap mengumumkan Anggaran Malaysia 2026 yang diperkirakan akan memperbesar alokasi subsidi dan bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat. Kebijakan ini diambil untuk menahan tekanan biaya hidup, sekaligus menjaga keseimbangan fiskal di tengah perlambatan ekonomi.

Lembaga riset CGS International memproyeksikan bahwa pemerintah tidak akan memperkenalkan pajak baru berskala luas, melainkan fokus pada penyesuaian terbatas, seperti kenaikan cukai alkohol dan tembakau serta penerapan pajak karbon yang sudah diusulkan sebelumnya.

“Sebagian besar reformasi pajak besar telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga kami tidak mengharapkan adanya kejutan fiskal yang signifikan,” tulis CGS International dalam laporannya, dikutip Kamis (9/10/2025).

Anggaran baru ini akan menjadi penyempurna dari tiga anggaran sebelumnya, sekaligus mendukung rencana pembangunan lima tahun yang diumumkan pada Juli lalu. Fokus utama Anwar adalah memperkuat jaring pengaman sosial dan mendorong investasi di sektor strategis seperti semikonduktor serta transisi energi hijau.

Sepanjang tahun ini, pemerintah Malaysia telah menempuh sejumlah langkah reformasi fiskal penting, termasuk perluasan pajak penjualan dan jasa (SST) serta penyesuaian subsidi bahan bakar yang telah lama tertunda.

Meski reformasi berjalan, pertumbuhan penerimaan negara diperkirakan melambat pada tahun depan. Kontribusi dividen dari perusahaan energi milik negara Petronas diprediksi turun menjadi RM20–25 miliar, dari RM32 miliar tahun ini, akibat penurunan harga minyak global.

Petronas merupakan salah satu penopang utama penerimaan pemerintah federal, sehingga penurunan labanya menjadi tantangan tersendiri bagi Anwar dalam menjaga kesehatan fiskal.

Namun, dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia yang masih mencapai 4,4% pada paruh pertama tahun ini, pemerintah optimistis bahwa kesejahteraan rakyat dan stabilitas fiskal dapat tetap berjalan beriringan di tahun depan. (alf)