IKPI, Jakarta: Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) mendatangi Gedung Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (3/9/2025). Dalam audiensi tersebut, Ketua Umum GMNI Muhammad Risyad Fahlefi menyuarakan Pancatura atau lima tuntutan rakyat, salah satunya mendesak DPR dan pemerintah tidak menaikkan tarif pajak.
Risyad menegaskan, pemerintah masih memiliki ruang besar untuk meningkatkan penerimaan negara tanpa harus menambah beban pajak masyarakat. Ia mencontohkan optimalisasi kinerja BUMN serta penegakan hukum tegas terhadap koruptor melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
“Alternatif ini bisa mengisi kas negara tanpa membebani rakyat. Negara harus berani mengambil langkah-langkah strategis ketimbang terus menambah tekanan fiskal pada masyarakat,” ujar Risyad, Kamis (4/9/2025).
Selain isu pajak, GMNI menuntut DPR memperhatikan kesejahteraan elemen masyarakat, termasuk guru, veteran, dan kelompok profesi lain. Mereka juga mendorong percepatan pengesahan sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tertunda selama lima tahun terakhir, seperti RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, RUU Masyarakat Adat, RUU TNI-Polri, dan RUU KUHAP.
Menurut Risyad, mandeknya pembahasan berbagai RUU tersebut telah memicu gelombang aksi mahasiswa yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025.
“DPR kurang mengakomodasi aspirasi rakyat. Ini yang menjadi alasan mahasiswa turun ke jalan,” tambahnya.
Menanggapi kritik itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan kinerja parlemen. Ia berjanji DPR akan segera melakukan evaluasi menyeluruh.
“Sebagai pimpinan DPR, kami memohon maaf atas kekurangan kami dalam mewakili aspirasi rakyat. Evaluasi akan kami lakukan agar DPR lebih responsif,” ujar Dasco.
Dasco menambahkan, DPR sudah menjalin komunikasi dengan pemerintah untuk menindaklanjuti tuntutan mahasiswa, termasuk terkait pembentukan tim investigasi dugaan makar dan percepatan pembahasan UU Perampasan Aset.
“Besok (4/9/2025) pemerintah juga akan menerima kawan-kawan mahasiswa. Ada sejumlah hal yang memang harus dibahas bersama, seperti pengurangan pajak, pembentukan UU, hingga evaluasi kebijakan strategis,” jelasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri sejumlah anggota DPR, antara lain Cucun Ahmad Syamsurijal dari PKB dan Saan Mustopa dari Partai NasDem. (alf)
