IKPI. Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah menghadapi pekerjaan rumah besar dalam menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan pajak dan penciptaan iklim investasi yang sehat. Keduanya dinilai menjadi kunci untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tahun 2026.
“Memang tugas kami sangat berat di dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, penerimaan pajak harus naik signifikan, sementara di sisi lain iklim investasi harus tetap kondusif agar pertumbuhan bisa lebih tinggi,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menetapkan target penerimaan pajak sebesar Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5% dari proyeksi capaian tahun ini Rp2.076,9 triliun. Penerimaan kepabeanan dan cukai dipatok Rp334,3 triliun, tumbuh 7,7%. Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan ditargetkan Rp2.692 triliun, meningkat 12,8% dibanding tahun ini.
Sri Mulyani menegaskan bahwa arah kebijakan perpajakan tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan negara, tetapi juga mendukung transformasi ekonomi nasional. Rasio pajak tahun depan dipatok sebesar 10,47% terhadap PDB, naik dari proyeksi 10,03% pada 2025.
“Instrumen pajak akan kami gunakan tidak hanya untuk memperkuat fiskal, tetapi juga untuk mendorong investasi dan memperluas basis pertumbuhan,” kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut.
Sejalan dengan itu, pemerintah menargetkan investasi tumbuh 5,2% pada 2026. Dorongan investasi akan diperkuat melalui insentif fiskal, pengembangan kawasan ekonomi, serta kolaborasi dengan BPI Danantara dan pihak swasta.
“Pajak dan investasi akan kami kelola secara hati-hati, menjaga keseimbangan dua tujuan yang sama-sama penting bagi ekonomi nasional,” ucapnya.
Dalam RAPBN 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4%. Sri Mulyani menyebut target ini sebagai langkah awal menuju ambisi Presiden Prabowo Subianto yang ingin mendorong pertumbuhan hingga 8% di periode mendatang.
Untuk itu, koordinasi kebijakan makroekonomi akan terus diperkuat antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) guna menjaga stabilitas sekaligus mendukung laju pertumbuhan ekonomi. (alf)
