IKPI, Jakarta: INDODAX, platform perdagangan aset kripto terbesar di Indonesia, telah menyesuaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penyesuaian ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024 yang mengatur tarif PPN untuk transaksi aset kripto dan barang tertentu lainnya.
Kini, tarif PPN untuk pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) ditetapkan sebesar 0,12% (1% x 12%) dari nilai transaksi. Sementara itu, transaksi lainnya seperti biaya deposit, penarikan rupiah, dan trading dikenakan tarif PPN sebesar 11%, sebagaimana diatur dalam PMK No. 131 Tahun 2024 Pasal 3.
PPN ini dikenakan atas biaya transaksi, bukan atas jumlah dana yang didepositkan atau ditarik oleh pengguna. Kebijakan ini bertujuan memberikan perlakuan pajak khusus terhadap aset kripto yang memiliki karakteristik unik dibandingkan barang atau jasa konvensional.
CEO INDODAX Oscar Darmawan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan yang berlaku. Perusahaan aktif berkonsultasi dengan otoritas terkait, termasuk Direktorat Jenderal Pajak.
“Penyesuaian tarif PPN ini adalah langkah penting dalam mendukung transparansi perpajakan di Indonesia sekaligus memastikan keamanan dan kenyamanan transaksi bagi pengguna INDODAX,” ujar Oscar dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Minggu (5/1/2025).
Oscar juga menekankan bahwa regulasi yang jelas akan meningkatkan kepercayaan di sektor aset kripto. Ia mengakui bahwa interpretasi terhadap peraturan perpajakan seringkali menantang, tetapi yakin bahwa kerja sama dengan otoritas terkait akan memberikan manfaat jangka panjang bagi ekosistem kripto di Indonesia.
INDODAX juga memastikan bahwa seluruh biaya di platformnya, termasuk pajak, sudah dihitung secara otomatis. “Semua biaya sudah termasuk pajak dan komponen lainnya, sehingga pengguna tidak perlu khawatir. Hal ini menjadikan pengalaman bertransaksi di INDODAX lebih simpel dan mudah,” kata Oscar.
Meski mendukung penuh peraturan perpajakan yang ada, INDODAX berharap aset kripto dapat dikecualikan dari PPN, seperti yang diterapkan di beberapa negara. Menurut Oscar, kebijakan ini dapat mempercepat adopsi aset kripto sebagai instrumen keuangan yang inklusif dan inovatif di Indonesia.
“Dengan dihapusnya PPN, volume trading kripto berpotensi meningkat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan negara melalui Pajak Penghasilan (PPh) final dari transaksi kripto,” kata Oscar.
Oscar menambahkan bahwa banyak negara tidak mengenakan PPN pada aset kripto karena dianggap sebagai bagian dari transaksi keuangan. Ia berharap Indonesia dapat mempertimbangkan kebijakan serupa untuk menciptakan ekosistem yang lebih kondusif.
Dengan langkah penyesuaian ini, INDODAX menunjukkan komitmennya dalam mendukung regulasi yang seimbang dan mendorong pertumbuhan industri aset kripto di Indonesia. Perusahaan optimis bahwa regulasi yang mendukung akan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif bagi para pelaku pasar. (alf)
