IKPI, Bogor: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) IKPI Tahun 2025 di Hotel Jambuluwuk, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025). Rakor kali ini menjadi momen penting, mengingat ini merupakan pertemuan pertama di masa kepengurusan IKPI periode 2024–2029.
Rakor ini dihadiri oleh 223 peserta dari seluruh organ kepengurusan IKPI yang terdiri dari:
IKPI, Bogor: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) IKPI Tahun 2025 di Hotel Jambuluwuk, Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/1/2025). Rakor kali ini menjadi momen penting, mengingat ini merupakan pertemuan pertama di masa kepengurusan IKPI periode 2024–2029.
Dalam sambutannya, Vaudy menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus pusat, daerah, cabang, serta dewan penasehat, kehormatan, dan pengawas yang telah berkontribusi aktif sejak awal masa kepengurusan.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Namun, sebelum berbicara lebih lanjut, Vaudy membuka Rakor ini dengan yang menggambarkan suasana hangat dan penuh semangat:
“Makan salad isi buah tomat, Makannya di pinggir jalan. Saya sampaikan salam hormat, Bagi rekan-rekan Rakor IKPI sekalian.”
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Secara spontan, ratusan peserta Rakor pun menyambut pantun pembuka dari ketua umum dengan tepuk tangan meriah dan sorak sorai, yang seakan menandakan antusiasme mereka mengikuti kegiatan tersebut.
Dikatakan Vaudy, Rakor ini dihadiri oleh 223 peserta dari seluruh organ kepengurusan IKPI yang terdiri dari:
• Pengurus Pusat: 104 peserta
• Dewan Penasehat: 3 peserta
• Dewan Kehormatan: 2 peserta
• Pengawas: 3 peserta
• Pengurus Daerah (Pengda): 25 peserta
• Pengurus Cabang (Pengcab): 86 peserta
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Ia menjelaskan bahwa Rakor kali ini dirancang berbeda dari sebelumnya. Selain sebagai wadah untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan program kerja pusat dengan daerah dan cabang, kegiatan lima tahunan ini juga menambahkan materi soft skills dan character building, serta berlangsung selama tiga hari, lebih lama dari pelaksanaan sebelumnya yang hanya satu hari.
Dalam sambutannya, Vaudy juga menekankan pentingnya adaptasi IKPI terhadap perkembangan teknologi dan dinamika regulasi perpajakan yang terus berubah. “IKPI sebagai asosiasi profesi konsultan pajak terbesar harus menjadi organisasi yang adaptif dan lincah dalam menjawab tantangan zaman. Kami harus mampu menjaga kerukunan dan keakraban antaranggota dengan menciptakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak,” ujarnya.
Ahli Kepabeanan dan Kuasa di Pengadilan Pajak ini juga mengingatkan para pengurus daerah untuk segera menyelenggarakan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) sebagai tindak lanjut Rakor ini. Rakorda diharapkan menjadi wadah untuk menginternalisasi program kerja yang telah dirumuskan.
Di akhir sambutannya, Vaudy mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama membangun organisasi yang lebih baik. Dengan semangat yel-yel:
“IKPI – untuk Nusa Bangsa!
IKPI maju – pasti bisa!
IKPI – Jaya jaya jaya!”
Namun tidak lupa juga, setelah membukanya dengan sebuah pantun Vaudy juga menutupnya dengan pantun,
“Berbaju kurung si anak dara, Sanggul berhias kembang melati. Kalau ada tersilap tutur bicara, Mohon dimaafkan sepenuh hati.”
“Semoga Rakor ini membawa manfaat besar bagi seluruh anggota dan organisasi IKPI ke depan,” ujarnya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menyampaikan ucapan selamat kepada Anindya Bakrie atas pengukuhannya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia hasil konsolidasi Musyawarah Nasional (Munas), di Ballroom Rit’z Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Dalam pernyataannya, Vaudy Starworld menyebutkan bahwa pengukuhan Anindya Bakrie merupakan langkah strategis dalam memperkuat sinergi dunia usaha di Indonesia. “Kami di IKPI mengapresiasi dengan telah dikukuhkannya Bapak Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia 2024-2029. Kepemimpinan beliau yang visioner diharapkan mampu membawa Kadin menjadi lebih solid, inovatif, dan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Vaudy di lokasi acara.
Selain itu, Vaudy juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara Kadin Indonesia dan berbagai pihak, termasuk IKPI, dalam mendukung reformasi perpajakan serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. “Kami siap berkolaborasi dengan Kadin di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Bakrie untuk menciptakan ekosistem bisnis yang lebih sehat dan mendukung kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sekadar informasi, Anindya resmi dikukuhkan sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia setelah proses konsolidasi yang berjalan lancar dalam Munas.
Putra Aburizal Bakrie ini dikenal memiliki rekam jejak yang solid di dunia bisnis dan organisasi, serta diharapkan mampu menghadirkan terobosan-terobosan baru dalam memperkuat peran Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha.
Dengan pengukuhan ini, IKPI berharap sinergi yang kuat antara dunia usaha, konsultan pajak, dan pemerintah dapat terus terjalin untuk mendukung perekonomian Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing global. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2024. Vaudy mengungkapkan terima kasih atas dedikasi dan kontribusi Arsjad dalam mendorong kemajuan dunia usaha di Indonesia.
“Di bawah kepemimpinan Pak Arsjad, Kadin Indonesia telah menunjukkan pencapaian luar biasa, terutama dalam memperkuat kolaborasi antara sektor swasta dan pemerintah. Peran beliau dalam menghadapi tantangan ekonomi global serta mendukung pemulihan ekonomi pascapandemi patut diapresiasi,” ujar Vaudy di sela acara pengukuhan Ketua Umum Kadin, di Rit’z Carlton, Kamis (16/1/2025).
Vaudy juga menyambut baik hasil konsolidasi Musyawarah Nasional Kadin Indonesia yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia yang baru. Ia optimistis, di bawah kepemimpinan Anindya, Kadin akan terus berperan strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan mendorong iklim investasi yang kondusif.
“Selamat kepada Pak Anindya Bakrie atas amanah sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami di IKPI siap bekerja sama dengan Kadin dalam mewujudkan kebijakan yang mendukung kepatuhan pajak dan penguatan ekonomi Indonesia,” kata Vaudy.
Sementara itu, Arsjad Rasjid kini menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia, peran baru yang diharapkan dapat terus memberikan pandangan strategis bagi organisasi tersebut.
“Kami percaya, dengan pengalaman dan visi beliau, Pak Arsjad akan terus menjadi aset berharga bagi Kadin dalam perannya yang baru sebagai Ketua Dewan Pertimbangan,” ujarnya.
Dengan kepemimpinan baru ini, kolaborasi antara IKPI dan Kadin diharapkan semakin erat, membawa manfaat bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia. (bl)
IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengumumkan mengenai hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak. Dalam keterangannya, kini Wajib Pajak dapat menunjuk pihak lain sebagai kuasa untuk membantu menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.
Siapa yang Dapat Menjadi Kuasa?
1. Konsultan Pajak
2. Pihak Lain dengan kompetensi tertentu dalam aspek perpajakan.
3. Keluarga, termasuk istri, suami, anak kandung, anak tiri, dan cucu.
Adapun kuasa wajib memiliki kompetensi tertentu seperti jenjang pendidikan, sertifikat, atau pembinaan dari asosiasi atau Kementerian Keuangan, kecuali jika kuasa adalah anggota keluarga.
Selain itu, kuasa harus memiliki surat kuasa khusus dari pihak yang menunjuknya.
Hak Kuasa Wajib Pajak:
1. Mendapatkan layanan perpajakan tertentu sesuai surat kuasa.
2. Menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Memperoleh layanan konsultasi dan informasi terbaru terkait perpajakan.
Kewajiban Kuasa Wajib Pajak:
1. Mematuhi ketentuan perpajakan.
2. Menyerahkan surat kuasa khusus kepada pegawai DJP.
Namun, kuasa tidak dapat menjalankan tugas jika terbukti menghalangi pelaksanaan peraturan perpajakan atau tersangkut tindak pidana.
Adapun dasar hukum hak dan kewajiban Kuasa Wajib Pajak sudah diatur dalam:
1. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
2. Pasal 51 dan 52 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022.
Wajib Pajak juga dapat mengakses informasi resmi DJP melalui, portal DJP di www.pajak.go.id atau Kring Pajak di 1500200 dan email informasi@pajak.go.id. (alf)
IKPI, Jakarta: Indonesia resmi menerapkan pajak minimum global atau Global Minimum Tax (GMT) sebagai bagian dari kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE) yang dirancang oleh G20 dan dikoordinasikan oleh OECD. Langkah ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Tahun 2024 dan mulai berlaku pada tahun pajak 2025.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan upaya untuk mencegah praktik penghindaran pajak melalui tax haven sekaligus menciptakan sistem perpajakan global yang lebih adil. “Kesepakatan ini sangat positif dalam meningkatkan keadilan sistem perpajakan global,” ujar Febrio melalui keterangan tertulisnya yang diterima, Jumat (17/1/2025)
GMT akan berlaku bagi wajib pajak badan yang merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional dengan omzet konsolidasi global minimal 750 juta Euro. Wajib pajak ini akan dikenakan tarif pajak minimum global sebesar 15 persen.
Jika tarif pajak efektif yang dikenakan di negara tertentu kurang dari 15 persen, perusahaan tersebut diwajibkan membayar pajak tambahan (top up) paling lambat akhir tahun pajak berikutnya. Sebagai contoh, untuk tahun pajak 2025, pembayaran top up harus diselesaikan paling lambat 31 Desember 2026.
Pemerintah memberikan waktu 15 bulan setelah tahun pajak berakhir untuk pelaporan GMT. Namun, khusus untuk tahun pertama penerapan, diberikan kelonggaran hingga 18 bulan. Artinya, untuk tahun pajak 2025, pelaporan pertama wajib disampaikan paling lambat 30 Juni 2027.
Ketentuan teknis mengenai formulir, tata cara pengisian, pembayaran, dan pelaporan surat pemberitahuan tahunan akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
Dukungan untuk Iklim Investasi
Febrio memastikan bahwa penerapan GMT tidak akan mengurangi daya saing investasi di Indonesia. Pemerintah akan memberikan insentif khusus, terutama bagi sektor-sektor yang menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi. Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menambahkan bahwa insentif alternatif dalam bentuk nonfiskal sedang dirancang untuk mengimbangi dampak penerapan GMT.
Saat ini, Indonesia bergabung dengan lebih dari 40 negara yang telah mengadopsi kebijakan ini, di mana mayoritas negara mulai menerapkannya pada tahun 2025. Langkah ini menjadi salah satu upaya Indonesia untuk beradaptasi dengan tren perpajakan global sekaligus mendukung integrasi ekonomi internasional yang lebih transparan. (alf)
IKPI, Jakarta: Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar, menyatakan bahwa kebijakan seperti Tax Amnesty dan Family Office sangat tidak berkeadilan. Alasannya, BPS baru saja mengumumkan bahwa tingkat ketimpangan ekonomi masyarakat meningkat.
Menurutnya, khususnya pajak penghasilan (PPh), seharusnya berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan—mengambil dari kelompok kaya untuk mendukung kelompok bawah. Namun, ia menilai bahwa dua kebijakan tersebut justru lebih menguntungkan kelompok superkaya.
“Family Office bisa menjadi alat bagi mereka untuk mengurangi beban pajaknya, sedangkan Tax Amnesty Jilid III menguntungkan wajib pajak yang tidak patuh,” kata Fajri di Jakarta, Kamis (16/1/2025).
Fajry juga menyoroti potensi dampak negatif kebijakan tersebut terhadap kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terutama Otoritas Pajak. Ia khawatir bahwa hal ini dapat merugikan Presiden Prabowo Subianto dalam merealisasikan janji-janji politiknya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ia menekankan bahwa kebijakan ini berisiko mengurangi penerimaan pajak dalam jangka panjang.
“Tax Amnesty Jilid III akan membuat wajib pajak semakin tidak patuh dalam jangka menengah-panjang. Sedangkan Family Office dapat berdampak pada penerimaan PPh Pasal 21, mengingat kontribusi tarif tertinggi mencapai 12,6% dari total penerimaan pajak,” kata Fajry.
Dalam pernyataannya, Fajry mengimbau Presiden Prabowo untuk mempertimbangkan kembali rencana penerapan kebijakan tersebut.
“Saya berharap Pak Prabowo menolak dua rencana tersebut demi keadilan sosial dan keberlanjutan penerimaan negara,” katanya. (alf)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld, mendesak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memberlakukan kebijakan yang sama terhadap semua Pengusaha Kena Pajak (PKP). Hal ini menyusul dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-24/PJ/2025 tentang Penetapan PKP Tertentu yang mendapatkan fasilitas terkait penerbitan faktur pajak.
Menurut Vaudy, keputusan ini hanya memberikan kelonggaran kepada PKP yang menerbitkan minimal 10.000 faktur pajak per bulan. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum mencakup mayoritas PKP lainnya, terutama yang berasal dari kalangan usaha kecil dan menengah (UKM).
“Keputusan ini memang membantu PKP besar yang jumlahnya sekitar 790 perusahaan. Tapi bagaimana dengan PKP lainnya? Mereka juga menghadapi kendala yang sama, bahkan lebih berat karena sumber daya mereka lebih terbatas. Seharusnya kebijakan ini berlaku untuk semua PKP tanpa terkecuali,” ujar Vaudy di sela pelantikan Pengurus Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua, di Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).
Vaudy menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi PKP adalah sulitnya proses penerbitan faktur pajak akibat masalah teknis pada aplikasi Coretax. Hal ini berdampak pada kelancaran administrasi perpajakan yang seharusnya mendukung aktivitas bisnis.
“Semua PKP, baik besar maupun kecil, berhak mendapatkan kemudahan yang sama dalam hal administrasi perpajakan. Jangan sampai fasilitas ini hanya diberikan kepada perusahaan besar yang sebenarnya sudah memiliki sumber daya untuk mengatasi masalah mereka,” tegas Vaudy.
Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran aplikasi e-Faktur dalam memberikan solusi bagi seluruh wajib pajak. Jika kebijakan seperti ini hanya terbatas pada PKP tertentu, maka ketidakadilan dalam sistem perpajakan bisa terjadi, yang pada akhirnya akan menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kami di IKPI berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan perusahaan besar. Semua PKP, apapun skala bisnisnya, harus mendapat perlakuan yang sama. Ini adalah bentuk dukungan nyata untuk menciptakan ekosistem bisnis yang adil dan kondusif,” ujarnya.
Vaudy juga meminta DJP untuk meninjau ulang kebijakan ini sambil terus memperbaiki masalah teknis pada Coretax. Dengan langkah tersebut, ia yakin dunia usaha dapat menjalankan aktivitasnya dengan lebih lancar tanpa terganggu oleh kendala administrasi.
“Solusi ini tidak hanya membantu dunia usaha, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan di Indonesia,” katanya. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyampaikan permintaan agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) segera melakukan perbaikan pada aplikasi Coretax. Permintaan ini didasarkan pada banyaknya keluhan dari berbagai pihak, termasuk wajib pajak, konsultan pajak, dan pelaku usaha, yang menghadapi kendala teknis sejak aplikasi ini diluncurkan.
Menurut Vaudy, sejumlah masalah dalam implementasi Coretax sangat mengganggu proses administrasi perpajakan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam penerbitan faktur pajak. Masalah ini membuat wajib pajak, termasuk pelaku usaha, harus melakukan upaya berulang kali untuk menyelesaikan kewajiban mereka.
“Kami di IKPI berharap Coretax dapat segera berjalan optimal, sesuai dengan yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Saat ini banyak keluhan dari wajib pajak dan pelaku usaha yang merasa terganggu, terutama dalam hal administrasi penerbitan faktur pajak. Masalah ini harus segera diatasi agar tidak menghambat proses bisnis mereka,” ujar Vaudy di sela Pelantikan Pengurus Daerah Sulawesi, Maluku, dan Papua, di Sekretariat Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).
Vaudy menambahkan bahwa masalah teknis pada Coretax bukan hanya berdampak pada wajib pajak, tetapi juga mengganggu konsultan pajak yang menjadi intermediary antara pemerintah dalam hal ini otoritas pajak dengan pelaku usaha. Akibatnya, proses perpajakan menjadi lebih rumit dan memakan waktu.
“Banyak wajib pajak yang mengeluhkan harus bolak-balik menyelesaikan urusan administrasi mereka karena aplikasi ini belum berjalan dengan baik. Ini jelas menciptakan ketidakpastian yang tidak menguntungkan bagi dunia usaha, terutama dalam mendukung perekonomian yang sedang berupaya pulih,” tambahnya.
IKPI mendesak DJP untuk menjadikan perbaikan Coretax sebagai prioritas utama. Sistem perpajakan yang handal dan efisien, menurut Vaudy, merupakan kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif. Ia juga menegaskan bahwa IKPI siap memberikan masukan teknis jika diperlukan untuk membantu perbaikan sistem ini.
“Kami siap bekerja sama dengan DJP untuk memberikan masukan yang konstruktif. Tujuannya adalah agar Coretax bisa benar-benar menjadi solusi, bukan justru menjadi penghambat bagi wajib pajak dan pelaku usaha,” kata Vaudy.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Departemen Penelitian dan Pengkajian Kebijakan Fiskal Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pino Siddharta, menyampaikan pandangannya terkait penerapan aplikasi Coretax yang resmi berjalan sejak 1 Januari 2025. Langkah ini dianggap sebagai upaya pamungkas pemerintah dalam menciptakan sistem administrasi perpajakan yang modern, akurat, sistematis, dan terintegrasi, dengan mengacu pada single identification number.
Menurut Pino, Coretax memungkinkan administrasi perpajakan dilakukan secara real-time melalui sistem online yang terhubung langsung dengan server Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tanpa batasan waktu dan tempat.
Namun, Pino mengusulkan langkah tambahan berupa penerapan masa kahar (force majeure) selama aplikasi Coretax belum sepenuhnya berfungsi dengan optimal. “Masa kahar ini diperlukan agar DJP membebaskan sanksi perpajakan akibat keterlambatan yang disebabkan oleh kendala aplikasi Coretax. Hal ini akan memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang sudah berusaha menjalankan kewajibannya,” jelasnya.
IKPI melalui departemen terkait telah mengumpulkan masukan dari anggotanya terkait implementasi Coretax. Hingga 13 Januari 2025, tercatat 34 permasalahan yang dihadapi wajib pajak dan konsultan pajak. Laporan tersebut telah disampaikan kepada DJP pada 14 Januari 2025 untuk ditindaklanjuti. (bl)
IKPI, Jakarta: Ketua Umum (Ketum) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld resmi melantik pengurus daerah (Pengda) wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua di Kantor Pusat IKPI, Pejaten, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025). Ini merupakan acara pelantikan ke-7 dari total 13 Pengda yang direncanakan. Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Umum IKPI Jetty, Ketua Dewan Kehormatan IKPI, Christian Marpaung, serta jajaran pengurus pusat, serta perwakilan cabang di berbagai wilayah.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Vaudy dalam sambutannya menegaskan pentingnya menjaga kode etik dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Selain itu, ia menegaskan program-program strategis yang diharapkan dapat membawa organisasi lebih dikenal di luar kalangan internal.
Ahli Kepabeanan dan Kuasa di Pengadilan Pajak ini menekankan komitmennya untuk memperluas jangkauan IKPI dengan mendirikan cabang baru di beberapa kota strategis, seperti Bitung, Palu, dan Jayapura. “Kami harap ke depan, IKPI tidak hanya dikenal di kalangan anggota, tetapi juga di masyarakat luas melalui seminar dan sosialisasi gratis bagi wajib pajak,” katanya.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Selain itu, dalam pelantikan ini juga disampaikan arahan agar Pengda aktif menyelenggarakan kegiatan eksternal, seperti seminar pajak untuk masyarakat umum, guna meningkatkan pemahaman wajib pajak dan memperkuat eksistensi IKPI di berbagai daerah.
Menurut Vaudy, pelantikan ini menjadi tonggak penting dalam upaya IKPI memperluas jaringan hingga ke wilayah timur Indonesia. Dengan terbentuknya cabang-cabang baru, diharapkan organisasi ini dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung pengelolaan pajak yang profesional dan transparan di seluruh pelosok negeri.
(Foto: Departemen Humas PP-IKPI/Bayu Legianto)
Harapannya agar IKPI terus berkembang dan membawa manfaat bagi anggotanya serta masyarakat luas. “Kami optimis, dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, IKPI akan semakin maju,” ujarnya. (bl)
