Kategori: Berita

Kategori untuk menampilkan berita terbaru

Gapensi: Insentif Fiskal Pemerintah Dapat Dongkrak Daya Beli dan Sektor Konstruksi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) menilai bahwa tren penurunan daya beli masyarakat yang saat ini terjadi dapat membaik apabila pemerintah memberikan insentif fiskal yang tepat. Demikian dikatakan Wakil Sekjen III Gapensi Errika Ferdinata, kepada media di Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Ia menjelaskan bahwa tekanan pada daya beli dipicu oleh inflasi, kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), serta ketidakpastian ekonomi global. “Tren penurunan daya beli ini sangat terasa bagi konsumen akhir, khususnya di sektor perumahan. Daya beli yang tertekan dapat mengurangi permintaan proyek konstruksi, baik untuk sektor bisnis ke bisnis (B2B) maupun bisnis ke konsumen (B2C),” ujar Errika.

Menurut Errika, kontraksi pada Purchasing Managers’ Index (PMI) di sektor konstruksi dapat terus berlanjut jika tidak ada intervensi signifikan untuk menstabilkan biaya material dan memperbaiki iklim bisnis. Penurunan aktivitas konstruksi ini dapat berdampak serius pada proyek infrastruktur dan properti.

Meski demikian, sektor konstruksi tetap memiliki peluang di beberapa area, seperti proyek infrastruktur besar, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), serta proyek perumahan subsidi. Proyek strategis seperti jalan tol dan transportasi umum tetap menjadi pendorong utama, meskipun tantangan seperti kenaikan PPN harus diatasi.

Errika menyebutkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil pemerintah untuk mendukung sektor konstruksi:

1. Insentif Fiskal: Pemerintah diharapkan memberikan pembebasan pajak atau subsidi fiskal untuk kontraktor kecil dan menengah. Hal ini dapat meringankan tekanan akibat kenaikan PPN dan biaya material.

2. Kemudahan Pembiayaan: Program subsidi seperti 3 Juta Rumah diharapkan mampu meningkatkan permintaan di sektor perumahan.

3. Peningkatan Efisiensi: Penggunaan teknologi digital, seperti Building Information Modeling (BIM) dan Internet of Things (IoT), dapat meningkatkan efisiensi proyek konstruksi.

4. Kolaborasi Antara Kontraktor: Kolaborasi antara kontraktor besar dan kecil diperlukan untuk memastikan distribusi peluang yang merata dan mendorong pertumbuhan bersama.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Gapensi tetap optimistis bahwa sektor konstruksi masih memiliki potensi pertumbuhan, terutama melalui dukungan proyek pemerintah dan inisiatif pembangunan di daerah. Dukungan tambahan, seperti perbaikan sistem kontrak dan mekanisme pembayaran, juga diharapkan dapat mengurangi risiko keterlambatan pembayaran dan meningkatkan kepercayaan di antara pelaku industri.

Dengan berbagai langkah kebijakan tersebut, ia berharap sektor konstruksi mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi tantangan dari dinamika perekonomian global dan domestik. (alf)

Yanuar Pamuji Sarankan Pengurus IKPI Tak Beri Beban Berlebih Terhadap Anggota

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengurus Daerah Jawa Barat Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2019-2024, Yanuar Pamuji, menyampaikan pandangan dan harapannya kepada pengurus pusat IKPI periode 2024-2029. Hal ini diungkapkannya, sebagai rasa cinta dirinya terhadap organisasi agar terus maju dan memiliki peran strategis di sektor perpajakan.

Yanuar mengungkapkan, ada beberapa Langkah strategis yang perlu diambil untuk memperkuat organisasi dan bahkan meningkatkan kesejahteraan anggota.

Salah satunya adalah dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) organisasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menekankan bahwa organisasi harus berusaha untuk tidak memberatkan anggota, khususnya mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lebih lemah.

“IKPI bisa berjaya tanpa harus menjadi megah fisik atau kaya raya. Yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan dasar seperti kantor, peralatan, dan lahan parkir yang memadai. Anggaran tidak perlu surplus berlebihan,” ujarnya, Selasa (24/12/2024).

Ia juga membagi pengalaman berharga selama menjabat sebagai Ketua Pengda Jabar. Menurutnya, penting untuk menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak eksternal, terutama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta melanjutkan upaya digitalisasi manajemen keanggotaan untuk mempermudah akses dan pengelolaan data anggota.

Selain itu, Yanuar berharap pengurus pusat dapat memperkuat peran IKPI di tingkat daerah dan cabang dengan menjaga komunikasi yang terbuka dan membina hubungan yang lebih baik dengan stakeholder lainnya, termasuk DJP.

Ia juga mengingatkan pengurus untuk selektif dalam memilih narasumber untuk program Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL), guna memastikan kualitas materi yang disampaikan kepada anggota.

Ditegaskannya, menghadapi tantangan di masa depan, sangat penting IKPI melakukan pembaruan pengetahuan anggota mengenai perkembangan regulasi dan digitalisasi perpajakan.

Pada proses ini, Departemen Litbang sangat berperan untuk memastikan materi pelatihan tetap relevan dan berkualitas tinggi.

“Perubahan adalah keniscayaan. Menyesuaikan diri dengan perubahan adalah keharusan, dan belajar adalah salah satu bentuk penyesuaian diri terhadap perubahan,” kata Yanuar.

Yanuar mengingatkan seluruh pengurus IKPI untuk selalu menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, pengurus IKPI terpilih dapat menjadi panutan bagi anggota dengan bertindak secara tulus, serius, dan rendah hati di dalam menjalankan roda organisasi.

“Saya berharap pengurus IKPI di masa depan dapat terus memperkuat eksistensi organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi para anggotanya serta masyarakat luas,” ujarnya. (bl)

IKPI JAYA, JAYA, JAYA!

Ketua Pengda Sumbagsel 2019-2024 Sampaikan Pentingnya Peningkatan Kualitas Organisasi

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2019-2024 Rudy Gani, menyampaikan harapan besar untuk kemajuan organisasi di bawah kepemimpinan Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld.

Dalam pernyataannya, ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas organisasi melalui pembekalan yang baik kepada para pengurus khususnya yang masih berusia muda.

“Pada prinsipnya, harapan saya adalah agar kepengurusan IKPI di bawah kepemimpinan Pak Vaudy dapat menjadi lebih elegan,” ujar Rudy, Senin (23/12/2024).

Ia juga menambahkan bahwa organisasi ini memerlukan pendekatan yang profesional dan bijaksana untuk menghadapi tantangan kedepannya.

Rudy mengungkapkan harapannya agar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) IKPI yang rencananya akan diselenggarakan pada awal tahun 2025, menjadi momentum penting untuk memberikan pembekalan kepada para pengurus, baik ditingkat pusat, daerah, dan cabang.

“Saya berharap pengurus pusat IKPI dapat memberikan bekal yang komprehensif tentang bagaimana cara berorganisasi yang baik, terutama bagi yang berusia muda,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya sikap rendah hati dan kemampuan untuk memisahkan urusan pribadi dari kepentingan organisasi. “Jangan bersikap arogan dan sebisa mungkin pisahkan antara urusan pribadi dan organisasi. Hal ini sangat penting untuk menjaga profesionalitas,” ujarnya.

Rudy meyakini bahwa dengan pembekalan yang tepat, para pengurus IKPI dapat menjadi lebih berkualitas dan mampu membawa organisasi ini ke arah yang lebih baik. “Besar harapan saya semoga dengan pembekalan ini, pengurus dapat lebih berkualitas untuk kemajuan IKPI kedepannya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pernyataan yang dilontarkannya semata-mata mencerminkan semangat besar salam dirinya untuk menjadikan IKPI sebagai organisasi yang solid, profesional, dan terus berkembang di tengah dinamika dunia perpajakan yang semakin kompleks. (bl)

Penerimaan Pajak Kripto Meningkat, Totalnya Capai Rp979 Miliar

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan negara. Hingga November 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat total penerimaan pajak dari transaksi kripto mencapai Rp 979,08 miliar, menunjukkan lonjakan tajam dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Penerimaan pajak kripto pada 2022 tercatat sebesar Rp 246,45 miliar, dan pada 2023 mencapai Rp 220,83 miliar. Namun, pada 2024, angka ini melonjak hampir dua kali lipat menjadi Rp 511,8 miliar. Penerimaan ini terbagi dalam dua komponen utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dari transaksi penjualan aset kripto di platform exchanger, yang berkontribusi Rp 459,35 miliar, dan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) dari transaksi pembelian aset kripto di exchanger yang menyumbang Rp 519,73 miliar.

Menurut CMO Tokocrypto Wan Iqbal, kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan pesat ekonomi digital Indonesia. “Pajak aset kripto memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi para pelaku industri, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital,” ujarnya pada Senin (23/12/2024).

Dia menambahkan bahwa dengan adanya insentif pajak dan penguatan regulasi, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pemain utama dalam ekonomi digital berbasis blockchain. Pemerintah, lanjutnya, memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat basis penerimaan negara dan mendukung pembangunan nasional.

Sementara itu, laporan Tiger Research mengungkapkan bahwa kebijakan perpajakan kripto di Asia, termasuk Indonesia, beragam dan berdampak signifikan terhadap perkembangan pasar dan aliran modal. Beberapa negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Malaysia menerapkan kebijakan bebas pajak untuk menarik investasi global, sementara Jepang dan Thailand mengadopsi pajak progresif untuk redistribusi kekayaan.

Peningkatan penerimaan pajak dari transaksi kripto di Indonesia menunjukkan potensi besar sektor ini sebagai sumber pendapatan negara dan sinyal positif bagi perkembangan ekonomi digital nasional. (alf)

PKB Ajak Masyarakat Pahami Kenaikan PPN 12%: Jika Keberatan Bisa Ajukan Judicial Review

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PKB Faisol Riza, menegaskan pentingnya memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Ia mengajak masyarakat untuk memahami bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang dirancang untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan rakyat.

Riza meminta agar masyarakat yang merasa keberatan dengan kenaikan PPN ini tidak terburu-buru menentangnya, namun jika perlu, mereka bisa mengajukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi. “Kita harus memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menjalankannya. Hasil dari pajak ini akan kembali kepada rakyat dalam bentuk belanja pemerintah seperti bantuan sosial dan subsidi penting,” ujarnya di Jakarta, Senin (23/12/2024).

Ia menambahkan bahwa pajak yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk berbagai program sosial, seperti peningkatan kesejahteraan guru, pembangunan rumah rakyat, dan mendanai program-program vital lainnya. Riza menegaskan bahwa tanpa peningkatan pajak, negara akan kesulitan untuk membiayai berbagai program tersebut.

“Jika kita tidak menambah pajak, dari mana kita membiayai gaji guru, pembangunan sekolah, rumah untuk rakyat, dan berbagai program sosial lainnya? Pajak adalah instrumen utama untuk membangun negara. Tanpa pajak yang lebih tinggi, kita akan terpaksa memangkas subsidi, bahkan mungkin mencabut beberapa di antaranya,” kata Riza.

Namun, Riza juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan PPN 12%. Ia mengajak masyarakat dan pihak terkait untuk mengawasi penggunaan dana pajak tersebut agar tidak disalahgunakan atau terjadi kebocoran. “Mari kita awasi pelaksanaan undang-undang ini dengan seksama, dan lakukan evaluasi bersama jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki,” tambahnya.

Pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah mengumumkan kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kenaikan ini merupakan bagian dari implementasi UU HPP yang bertujuan untuk memperkuat perekonomian negara. Selain itu, pemerintah juga telah memastikan bahwa sejumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) akan dibebaskan dari PPN, antara lain beras, daging ayam, ikan, telur, cabai, bawang merah, dan gula pasir.

Beberapa bahan pokok lainnya, seperti minyak goreng Minyakita dan tepung terigu, akan dikenakan PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar 1 persen, yang artinya tarif PPN akan tetap berada di angka 11%.

Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap dapat menyeimbangkan antara pengumpulan pajak dan perlindungan terhadap kebutuhan dasar masyarakat, sambil memastikan keberlanjutan program-program sosial yang vital bagi rakyat.(alf)

 

Penolakan PPN 12% Menggema, Sudah 171 Ribu Tanda Tangan Dibubuhkan

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% per 1 Januari 2025 terus mendapatkan dukungan luas. Tak hanya dari masyarakat umum yang tergabung dalam petisi daring, tetapi juga dari sejumlah tokoh politik dan partai yang mengkritik kebijakan tersebut sebagai langkah yang tidak tepat di tengah melemahnya daya beli rakyat.

Hingga pagi ini, petisi berjudul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” telah mengumpulkan lebih dari 171 ribu tanda tangan di situs Change.org. Inisiator petisi, Bareng Warga, menargetkan 200 ribu tanda tangan sebelum kebijakan resmi diterapkan.

“Rakyat sedang dalam kondisi sulit. Pengangguran masih tinggi, daya beli lemah, dan sebagian besar pekerja masih berada di sektor informal. Kenaikan PPN ini jelas akan memperburuk situasi,” ujar Risyad Azhary, perwakilan inisiator petisi, usai menyerahkan dokumen ke Sekretariat Negara RI, Kamis (19/12/2024).

Gelombang penolakan juga datang dari beberapa partai politik dan tokoh masyarakat. Mereka menilai kenaikan PPN akan memicu lonjakan harga kebutuhan pokok, yang pada akhirnya membebani rakyat kecil. Salah satu tokoh yang menyuarakan penolakan menyebutkan bahwa langkah ini berpotensi memperbesar kesenjangan sosial.

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa kebijakan ini dirancang secara selektif dan hanya akan menyasar barang dan jasa kategori mewah. Namun, hal ini tidak cukup menenangkan masyarakat yang khawatir akan dampaknya pada harga kebutuhan dasar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 4,91 juta orang pada Agustus 2024, sementara mayoritas pekerja (57,94%) berada di sektor informal.

Selain itu, Upah Minimum Provinsi (UMP) di berbagai daerah, termasuk Jakarta, dinilai tidak memadai.

“Standar hidup layak di Jakarta butuh Rp14 juta per bulan, tapi UMP hanya Rp5,06 juta. Bagaimana rakyat bisa bertahan jika kebijakan ini dipaksakan?” kata penulis petisi.

Aksi Lanjutan

Bareng Warga dan kelompok masyarakat lainnya berjanji akan terus memantau perkembangan kebijakan ini. Mereka juga membuka peluang untuk melakukan aksi massa jika pemerintah tetap melanjutkan rencana tersebut.

“Dampaknya akan nyata. Kalau ini diterapkan, kita tahu siapa yang tidak berpihak kepada rakyat,” ujar Risyad.

Penolakan yang terus meluas ini menjadi ujian besar bagi pemerintah menjelang penerapan kebijakan PPN 12%. (alf)

Pengusaha Properti Sambut Baik Perpanjang Insentif PPN DTP hingga Akhir 2025

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) bagi sektor properti hingga akhir tahun 2025. Insentif ini akan diberikan dengan skema diskon PPN 100% untuk periode Januari hingga Juni 2025, dan diskon 50% untuk periode Juli hingga Desember 2025.

Managing Director Ciputra Group, Budiarsa Sastrawinata, menyambut baik kebijakan tersebut. “Kami sangat menyambut baik perpanjangan PPN DTP karena ini akan berdampak positif bagi industri properti, termasuk berbagai sektor terkait dan penyerapan tenaga kerja yang besar,” ujarnya.

Direktur PT Metropolitan Land Tbk (MTLA), Olivia Surodjo, juga mengapresiasi langkah pemerintah ini. Menurutnya, insentif ini mampu memberikan dorongan signifikan terhadap bisnis properti, yang secara langsung juga berdampak positif pada berbagai industri turunan.

Sejak pertama kali diterapkan pada 2021 di tengah pandemi Covid-19, insentif PPN DTP terbukti menjadi salah satu instrumen penting untuk mendukung daya beli masyarakat dan meningkatkan animo pembelian rumah. Dengan plafon harga jual hingga Rp5 miliar dan dasar pengenaan pajak hingga Rp2 miliar, insentif ini diharapkan mampu menjaga kestabilan pasar properti sekaligus membantu kelompok menengah untuk memiliki hunian.

Berdasarkan data hingga Triwulan III-2024, sektor konsumsi rumah tangga mencatat kontribusi signifikan terhadap ekonomi nasional, dengan pangsa sebesar 53,08% dari total PDB. Sektor ini tumbuh sebesar 4,91% (yoy), turut mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,03% (ctc). Optimisme konsumen juga meningkat, terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) yang mencapai 125,9 pada November 2024, naik dari 121,1 di bulan sebelumnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan pentingnya menjaga momentum positif ini. “Pemerintah telah menyiapkan 15 paket insentif kebijakan untuk diberlakukan mulai Januari 2025, termasuk insentif PPN DTP Properti untuk pembelian rumah. Ini merupakan langkah strategis untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli,” ujarnya dalam konferensi pers pada Senin (15/12/2024).

Dengan kondisi global yang masih penuh ketidakpastian, kebijakan ini diharapkan mampu menjadi stimulus penting bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 dan seterusnya. (alf)

Kenaikan PPN 12%, Kemenpar Dorong Industri Pariwisata Diversifikasi Produk

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Pariwisata (Kemenpar) mengimbau pelaku industri pariwisata untuk melakukan diversifikasi produk sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% yang akan berlaku mulai 2025.

“Kami mengimbau industri pariwisata untuk menyediakan diversifikasi produk guna mengantisipasi pergeseran permintaan wisatawan,” ujar Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (Event) Kemenpar, Vinsensius Jemadu, dalam Jumpa Pers Akhir Tahun (JPAT) 2024 di Jakarta, baru-baru ini.

Dampak Kenaikan PPN Terhadap Wisatawan

Vinsensius menilai kenaikan PPN ini berpotensi mengubah pola konsumsi wisatawan. Wisatawan yang sebelumnya memilih produk premium mungkin akan beralih ke produk dengan harga lebih terjangkau. Untuk itu, diversifikasi produk diharapkan dapat menjaga daya saing pelaku usaha dan tetap memberikan berbagai pilihan kepada wisatawan.

“Kami tekankan, meski melakukan diversifikasi, kualitas produk wisata tidak boleh menurun,” tambahnya.

Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah diversifikasi tersebut. Ia menambahkan bahwa pemerintah akan berupaya menawarkan solusi untuk meringankan dampak kebijakan baru ini bagi wisatawan, seperti penyediaan paket wisata murah.

“Kami akan merancang paket wisata murah untuk memastikan pengalaman wisatawan tetap menarik meskipun ada kenaikan PPN,” ujar Widiyanti.

Industri Pariwisata Diminta Lebih Inovatif

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, mengingatkan bahwa pariwisata adalah sektor yang selalu berkembang, bahkan dalam situasi sulit. Made menekankan pentingnya inovasi dan kolaborasi antara pelaku industri dan asosiasi untuk menciptakan produk wisata yang menarik dan berkualitas.

“Kami menggalakkan kampanye seperti ‘Di Indonesia Aja’ dan ‘Cinta Indonesia’ untuk mempromosikan pariwisata domestik. Selain itu, kami juga mengembangkan strategi berdasarkan tren wisatawan, seperti wisata kuliner dan olahraga,” kata Made. (alf)

Nuryadin Rahman Kunjungi IKPI Cabang Manado, Salah Satu Agendanya Pembentukan IKPI Cabang Bitung

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Departemen Pengembangan Organisasi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Nuryadin Rahman, hari ini, Jum’at 20 Desember 2024 melakukan kunjungan kerja ke IKPI Cabang Manado, Sulawesi Utara. Kunjungan ini sekaligus menjadi momentum untuk melakukan audiensi terkait pembentukan IKPI Cabang Bitung, yang prosesnya saat ini sedang dalam pematangan.

“Pembentukan dan pemekaran cabang IKPI adalah sebuah langkah strategis dalam memperluas jaringan dan layanan organisasi di seluruh wilayah Indonesia,” kata Nuryadin, Jum’at (20/12/2024).

Ia menjelaskan, pembentukan dan pemekaran cabang-cabang IKPI di berbagai daerah sudah sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, khususnya pada Pasal 17 ayat 2 dan 3. Pasal tersebut mengatur tentang kewenangan dan prosedur dalam membuka cabang baru dan pemekaran untuk memperkuat keberadaan dan operasional IKPI di seluruh Indonesia.

“Pembentukan cabang-cabang IKPI merupakan langkah yang sangat penting untuk mendekatkan layanan organisasi kepada konsultan pajak yang ada di berbagai daerah. Kami berharap dengan adanya cabang di Bitung, akan semakin memudahkan para konsultan pajak di wilayah tersebut untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan IKPI,” ujarnya.

Saat ini kata Nuryadin, IKPI telah berhasil membentuk cabang-cabang baru di beberapa wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Buleleng. Proses pembentukan cabang di Bitung pun tengah dipersiapkan dengan matang, dan diharapkan dapat segera terealisasi.

Dengan adanya cabang-cabang baru ini, IKPI semakin memperluas peranannya dalam mendukung perkembangan profesi konsultan pajak di tanah air, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat, terutama di bidang perpajakan. Pembentukan cabang-cabang ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam membangun jaringan kerja sama yang lebih luas antar anggota IKPI, serta memperkuat kontribusi organisasi dalam sektor perpajakan nasional.

Perkembangan IKPI di Indonesia

IKPI terus berkomitmen untuk memberikan dukungan yang lebih baik bagi para konsultan pajak di Indonesia melalui pembentukan cabang-cabang baru di berbagai daerah. Dengan adanya representasi yang lebih banyak di tingkat cabang, diharapkan anggota IKPI dapat lebih mudah mengakses informasi dan layanan organisasi, serta berkolaborasi dalam berbagai kegiatan yang relevan dengan profesi konsultan pajak.

Menurut Nuryadin, pembentukan cabang di Bitung merupakan bagian dari upaya IKPI untuk menjangkau daerah-daerah yang selama ini belum terlayani secara maksimal oleh organisasi. Keberadaan cabang-cabang baru ini juga diharapkan dapat memperkuat profesionalisme dan kompetensi konsultan pajak, serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk instansi pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor bisnis lainnya.

Sebagai organisasi profesi, IKPI terus berusaha untuk mendukung kemajuan para anggotanya dengan memberikan pelatihan, seminar, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman mereka terhadap isu-isu perpajakan terkini.

Dengan semangat memperkuat organisasi di berbagai daerah, IKPI bertekad untuk menjadi mitra DJP yang andal dalam mengembangkan kualitas profesi konsultan pajak di Indonesia, dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.(bl)

 

Pemerintah Dapat Usulkan Penurunan Tarif PPN, Begini Penjelasannya dari Wakil Ketua Komisi XI DPR

Posted on by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, mengungkapkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto sebetulnya memiliki ruang untuk mengusulkan penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Menurut Dolfie, Pasal 7 Ayat (3) dalam UU HPP memberikan rentang tarif PPN yang dapat diubah antara 5 hingga 15%. Berdasarkan ketentuan tersebut, tarif PPN yang berlaku mulai 2025 dipastikan sebesar 12%, namun pemerintah masih memiliki kebijakan untuk mengubah tarif tersebut dengan persetujuan DPR.

 

“Sebagaimana amanat UU HPP, bahwa tarif PPN mulai 2025 adalah 12%. Pemerintah dapat mengusulkan perubahan tarif tersebut dalam rentang 5% sampai dengan 15%, baik untuk menurunkan maupun menaikkan tarif PPN, dengan persetujuan DPR,” ujar Dolfie dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/12/2024).

Pada pasal lain, Pasal 7 Ayat (1) dalam UU tersebut menyebutkan bahwa PPN 11% berlaku mulai 1 April 2022, dan PPN 12% mulai berlaku paling lambat 1 Januari 2025. Namun, Pasal 7 Ayat (3) memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif PPN berdasarkan kondisi ekonomi nasional.

Dolfie juga menambahkan bahwa jika pemerintahan Prabowo memutuskan untuk menaikkan PPN menjadi 12%, kebijakan tersebut harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan masyarakat yang signifikan. Ia menegaskan bahwa hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kinerja ekonomi yang membaik, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, serta pelayanan publik yang semakin baik.

Selain itu, Dolfie mengingatkan bahwa UU HPP merupakan inisiatif dari pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang telah disampaikan ke DPR pada 5 Mei 2021. UU ini disetujui oleh delapan fraksi partai di DPR, dengan hanya PKS yang menolaknya. UU HPP sendiri disahkan pada 7 Oktober 2021 dan mencakup perubahan beberapa ketentuan dalam UU KUP, UU PPh, UU PPN, serta UU Cukai. Salah satu poin penting dari UU HPP adalah Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak dan Pajak Karbon. (alf)

id_ID
en_US id_ID