Berita Cabang Archives - Laman 42 dari 131 - Ikatan Konsultan Pajak Indonesia

Pemerintah Perketat Pengawasan Pajak, Ini Empat Langkah yang Diterapkan!

Posted on 17/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan langkah-langkah strategis guna meningkatkan penerimaan negara di tengah penurunan signifikan pada awal 2025. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, baru baru ini menyebutkan bahwa terdapat empat langkah utama yang akan diterapkan untuk mengoptimalkan penerimaan negara.

Langkah pertama adalah transformasi program gabungan antar-eselon 1 Kemenkeu yang mencakup analisis pengawasan, penagihan, hingga kegiatan intelijen terhadap 2.000 wajib pajak tertentu. Langkah ini diharapkan dapat mengidentifikasi potensi kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Langkah kedua adalah menggenjot pengumpulan pajak dari transaksi digital, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Seiring pesatnya perkembangan ekonomi digital, Kemenkeu berkomitmen untuk memastikan transaksi lintas batas turut berkontribusi pada penerimaan negara.

Langkah ketiga mencakup digitalisasi yang bertujuan untuk mengurangi potensi penyelundupan serta menekan peredaran cukai dan rokok palsu. Digitalisasi ini juga akan menyasar komoditas utama seperti batu bara, nikel, timah, bauksit, dan kelapa sawit yang selama ini menjadi andalan ekspor Indonesia.

Langkah keempat adalah intensifikasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui layanan premium yang menyasar kalangan menengah ke atas. Sektor yang akan terdampak kebijakan ini meliputi layanan imigrasi, kepolisian, dan perhubungan.

Meski berbagai strategi telah dirumuskan, data menunjukkan bahwa penerimaan negara hingga Februari 2025 baru mencapai Rp316,9 triliun atau 10,5 persen dari target APBN 2025. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp240,4 triliun dan PNBP sebesar Rp76,4 triliun. Namun, penerimaan pajak hanya mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6 persen dari target APBN 2025, turun signifikan sebesar 30,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp269,02 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi akibat koreksi harga komoditas utama seperti batu bara, minyak, dan nikel. Selain itu, kebijakan tarif efektif rata-rata (TER) serta restitusi pajak pertambahan nilai (PPN) turut berkontribusi terhadap penurunan penerimaan negara di awal tahun.

Dengan langkah-langkah strategis yang telah dirumuskan, Kemenkeu optimistis dapat meningkatkan penerimaan negara secara signifikan pada semester berikutnya. (alf)

IKPI Sumbagteng Jadikan Ramadan Momentum Pererat Kerja Sama dengan DJP Riau Layani Wajib Pajak

Posted on 17/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Pekanbaru: Ketua Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Pengda Sumatera Bagian Tengah (Sumbagteng), Lilisen, memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara buka puasa bersama yang diadakan oleh IKPI Cabang Pekanbaru dengan mengundang pihak Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Riau.

“Saya sebagai Ketua Pengda, sangat mengapresiasi atas acara buka bersama yang diselenggarakan oleh Cabang Pekanbaru dengan mengundang pihak Kanwil DJP Riau,” ujar Lilisen, Senin (17/3/2025).

Lilisen berharap acara tersebut dapat menjadi momentum yang baik bagi para konsultan pajak dan pihak Kanwil DJP untuk saling membantu dan bekerja sama dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang perpajakan.

“Besar harapan saya pada acara buka bersama ini, IKPI dan DJP dapat saling membantu dan memberikan kontribusi dalam menjalankan kebutuhan masyarakat di bidang perpajakan,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan ucapan selamat menjalankan ibadah puasa kepada seluruh anggota IKPI dan tamu yang hadir. “Kami selaku Pengurus Daerah Sumbagteng mengucapkan selamat berpuasa kepada Bapak/Ibu yang menjalankan ibadah puasa. Semoga selalu diberikan kesehatan dan dikuatkan sampai di hari kemenangan,” ujarnya.

Menurut Lilisen, acara buka puasa bersama tersebut terasa istimewa karena menjadi momen untuk berkumpul kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. “Tentu saja acara ini sangat spesial, karena kita bisa berkumpul kembali bersama-sama di bulan yang penuh berkah ini. Harapan saya agar kita dapat mempererat tali silaturahmi antara konsultan pajak dan DJP,” katanya.

Lilisen menambahkan bahwa acara tersebut merupakan momentum yang tepat untuk membangun dan mempererat ikatan persaudaraan yang telah terjalin antara kedua pihak. “Seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan rahmat,” tuturnya.

Acara tersebut turut dihadiri oleh sejumlah perwakilan dari DJP, di antaranya:

• Kepala Kantor Wilayah DJP Riau Ardianto Basuki, yang diwakilkan.

• Kepala KPP Madya Pekanbaru, Wahyu Winardi, yang diwakilkan.

• Kepala KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Imam Teguh Suyudi, yang hadir secara langsung.

• Kepala KPP Pratama Senapelan, Tunas Hariyulianto, yang hadir secara langsung.

• Kepala KPP Pratama Bangkinang, Ghulam Ahmad Syafaqi, yang turut hadir secara langsung.

Sekadar informasi, acara tersebut berlangsung di Hotel Premiere, Jl. Jend. Sudirman Pekanbaru, dengan dua agenda utama, yakni:

• Pertemuan Anggota IKPI Cabang Pekanbaru pada pukul 16.00 WIB hingga 17.30 WIB.

• Acara Buka Puasa Bersama yang dimulai pukul 17.30 WIB hingga selesai.

Acara yang berlangsung penuh keakraban ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara IKPI dan DJP dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang perpajakan. (bl)

IKPI Buleleng Gelar Konsultasi Pajak dan Senam Bersama di Taman Kota Singaraja.

Posted on 17/03/202517/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Buleleng: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Buleleng menggelar acara konsultasi pajak dan senam bersama di Taman Kota Singaraja pada Minggu (16/3/2025) pagi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program IKPI Pusat yang digelar secara serentak oleh seluruh cabang IKPI se-Indonesia.

Ketua IKPI Cabang Buleleng I Made Susila Darma, menjelaskan bahwa acara ini merupakan kegiatan perdana yang digelar cabangnya setelah pengurusannya terbentuk. “Hari ini kami mengadakan kegiatan konsultasi pajak sekaligus senam bersama warga Buleleng,” ujarnya.

Kegiatan tersebut juga berkolaborasi dengan KPP Pratama Singaraja yang mengadakan layanan pojok pajak untuk konsultasi terkait Electronic Filing Identification Number (EFIN) dan layanan perpajakan lainnya.

“Kami sudah berkoordinasi dengan pihak KPP Pratama Singaraja yang turut membuka layanan di lokasi yang sama, meski berada di area yang berbeda,” kata Susila Darma, Senin (17/3/2025).

Acara yang berlangsung di tengah keramaian Car Free Day ini turut dihadiri Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra dan Wakil Bupati Buleleng Gede Supriatna yang tengah menghadiri acara Gelar Pangan Murah di lokasi terdekat yang diadakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Buleleng serta BUMD terkait dalam rangka menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) yakni Idul Fitri dan Nyepi.

Dalam kunjungannya, Bupati Buleleng menyempatkan diri untuk mendatangi stan IKPI dan menyampaikan dukungannya terhadap kegiatan konsultasi pajak dan senam bersama yang diadakan oleh IKPI Cabang Buleleng.

“Pak Bupati mendukung penuh kegiatan ini karena bisa membantu masyarakat lebih memahami layanan konsultasi pajak di luar kantor pajak,” ungkap Susila Darma.

Diceritakannya, antusiasme warga terlihat cukup baik, dengan sekitar sepuluh warga yang mendatangi stan IKPI untuk berkonsultasi, di mana dua hingga tiga orang di antaranya berhasil menyelesaikan laporan pajaknya.

“Meski ini kegiatan pertama kami, hasil ini sudah cukup positif mengingat belum banyak warga yang mengetahui keberadaan IKPI di Buleleng,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, IKPI Cabang Buleleng juga berencana untuk berkolaborasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UMKM Buleleng dalam mendukung pelaku usaha kecil menengah di bidang perpajakan. “Kami akan turut serta mendampingi UMKM terkait kewajiban perpajakan mereka,” tambahnya.

Rangkaian acara IKPI Buleleng akan berlanjut pada Mei mendatang dengan rencana pelantikan pengurus sekaligus seminar yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah.
Dengan adanya kegiatan ini, IKPI Buleleng berharap dapat semakin dikenal masyarakat sebagai mitra dalam mendukung kesadaran dan kepatuhan pajak di wilayah tersebut. (bl)

Lonjakan Restitusi Pajak Capai Rp 111,04 Triliun hingga Februari 2025

Posted on 16/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat adanya lonjakan signifikan dalam realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak hingga Februari 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti di Jakarta, Jumat (14/3/2025) mengungkapkan bahwa realisasi restitusi pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp 111,04 triliun.

Sekadar informasi, angka ini mengalami peningkatan 93,11% dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu yang hanya Rp 57,5 triliun. Secara agregat, total realisasi restitusi sampai 28 Februari 2025 adalah sebesar Rp 111,04 triliun.

Dwi menjelaskan bahwa berdasarkan jenis pajaknya, realisasi restitusi tersebut didominasi oleh restitusi Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) yang mencapai Rp 86,31 triliun.

Selain itu, restitusi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan turut berkontribusi signifikan dengan total mencapai Rp 22,96 triliun.

Lebih lanjut, Dwi memaparkan bahwa jika dilihat dari sumbernya, restitusi normal mendominasi dengan nilai Rp 70,92 triliun. Selain itu, terdapat restitusi dipercepat sebesar Rp 35,16 triliun dan restitusi upaya hukum senilai Rp 4,97 triliun.

Lonjakan restitusi ini mencerminkan dinamika perpajakan yang semakin aktif, dengan adanya peningkatan pengajuan restitusi dari wajib pajak baik melalui mekanisme normal, percepatan, maupun upaya hukum. (alf)

Industri Perkapalan Nasional Minta Pemerintah Insentifkan Pembebasan PPN

Posted on 16/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Iperindo), Anita Puji Utami, menegaskan bahwa dukungan pemerintah sangat dibutuhkan agar industri perkapalan nasional dapat tumbuh dan berkontribusi terhadap target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8 persen.

“Saat ini, kebijakan fiskal dan nonfiskal yang ada belum cukup untuk membuat industri perkapalan nasional mandiri dan kompetitif. Kami menginginkan insentif pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai) sebagaimana yang sudah diberikan kepada industri pelayaran,” ujar Anita dalam pernyataannya di Jakarta, Sabtu (15/3/2025).

Menurut Anita, jika industri pelayaran telah mendapatkan pembebasan PPN, maka industri pendukungnya, termasuk industri perkapalan, seharusnya memperoleh perlakuan yang sama. Ia juga meminta pemerintah untuk mempermudah regulasi terkait Bea Masuk bahan baku industri perkapalan, mengingat sebagian materialnya masih harus diimpor.

“Kami berharap ada pembebasan maksimal Bea Masuk, sehingga industri galangan kapal dalam negeri bisa lebih berkembang,” tambahnya.

Selain itu, Anita juga menyoroti persoalan infrastruktur dari dan menuju galangan kapal yang masih belum memadai, terutama di daerah pesisir. Menurutnya, hal ini menghambat kelancaran aktivitas industri perkapalan.

“Kami sudah membayar pajak dan dikenakan PNBP, seharusnya pemerintah daerah maupun provinsi bisa lebih memperhatikan infrastruktur yang mendukung industri perkapalan,” tegas Anita.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Anita memastikan bahwa Iperindo siap membangun kapal-kapal yang dapat diproduksi di dalam negeri. Ia juga mengapresiasi kerja sama antara BUMN dan swasta dalam mendukung pertumbuhan industri perkapalan nasional. (alf)

Setoran PPN DN Turun 9,53% di Awal Tahun, Pemerintah dan Ekonom Berbeda Pandangan

Posted on 16/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Setoran Pajak Pertambahan Nilai Dalam Negeri (PPN DN) pada dua bulan pertama tahun 2025 mencatatkan penurunan signifikan. Hingga Februari 2025, realisasi PPN DN hanya mencapai Rp 102,5 triliun, turun 9,53% dibandingkan periode yang sama pada 2024 yang mencapai Rp 113,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, mengungkapkan bahwa penerimaan PPN DN untuk Februari 2025 tercatat sebesar Rp 48,1 triliun, lebih rendah dibanding Januari 2025 yang mencapai Rp 54,4 triliun. Bahkan, penerimaan pada Desember 2024 mencapai Rp 95,4 triliun.

Anggito menjelaskan bahwa penurunan ini merupakan pola musiman yang lazim terjadi di awal tahun. “Jadi ini juga mengikuti pola musiman yang kurang lebih sama, awal tahun Januari itu turun dibanding Desember tahun sebelumnya,” ujar Anggito dalam konferensi pers APBN di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Selain faktor musiman, Anggito juga menyebutkan adanya kebijakan relaksasi pembayaran PPN DN selama 10 hari sebagai faktor tambahan yang menekan setoran. Relaksasi ini memungkinkan PPN DN Januari 2025 dibayarkan pada 10 Maret 2025. Jika dampak relaksasi diperhitungkan, rata-rata penerimaan PPN DN periode Desember 2024 hingga Februari 2025 diperkirakan mencapai Rp 69,5 triliun, lebih tinggi dari rata-rata periode yang sama pada 2024 sebesar Rp 64,2 triliun.

Anggito menegaskan bahwa kondisi ini tetap mencerminkan tren positif. Ia menunjuk pada data penjualan kendaraan yang tumbuh positif per Februari 2025, dengan penjualan motor naik 4% secara tahunan dan mobil tumbuh 2,2%. “Kalau Anda lihat, kita hubungkan penerimaan pajak dengan PMI, indeks industri manufaktur, dan kita lihat dengan data ekonomi terkait penjualan kendaraan yang mulai tumbuh positif,” jelasnya.

Namun, pandangan Anggito ini bertolak belakang dengan sejumlah ekonom. Arif, seorang ekonom yang pernah menjadi staf khusus presiden bidang ekonomi era pemerintahan Joko Widodo, menilai bahwa penurunan setoran PPN DN lebih mencerminkan pelemahan daya beli masyarakat. Menurutnya, PPN merupakan cerminan konsumsi rumah tangga, yang erat kaitannya dengan daya beli. “Jika PPN menurun, hal ini dapat tercermin pula pada PPh Badan dan memberikan indikasi kondisi makro ekonomi, khususnya ketenagakerjaan,” jelas Arif.

Sementara itu, Guru Besar Ekonomi Pembangunan Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, juga menilai bahwa penurunan 9% pada PPN DN mencerminkan tekanan pada konsumsi masyarakat. “Jika pemerintah terus menutup-nutupi masalah fundamental ekonomi, Indonesia berisiko terjebak dalam siklus defisit yang makin lebar, utang yang membengkak, dan daya beli masyarakat yang semakin melemah,” ujar Syafruddin.

Dengan perbedaan pandangan tersebut, isu penurunan setoran PPN DN terus menjadi sorotan, mencerminkan dinamika yang perlu dicermati baik dari sisi kebijakan pemerintah maupun perkembangan ekonomi masyarakat. (alf)

Ini Pengertian Sistem Pemotongan Pajak PPh 21 dengan Format TER

Posted on 16/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) secara resmi mulai menerapkan sistem pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) dengan format TER (Tarif Efektif Rata-Rata) pada tahun 2024. Sistem ini bertujuan untuk menyederhanakan penghitungan PPh 21 sekaligus menciptakan keadilan dalam perhitungan pajak bagi para wajib pajak.

Sebelumnya, penghitungan PPh 21 dilakukan dengan tarif progresif yang kerap dianggap rumit dan kurang fleksibel. Dengan format baru ini, pemotongan pajak setiap bulan akan menyesuaikan dengan penghasilan bruto yang diterima oleh wajib pajak pada bulan tersebut. Hal ini menyebabkan jumlah pajak yang dipotong dapat bervariasi dari bulan ke bulan, berbeda dengan sistem sebelumnya yang menerapkan pemotongan tetap setiap bulan.

Meskipun terjadi perubahan dalam jumlah pemotongan pajak bulanan, DJP menegaskan bahwa total pajak yang dipotong dalam setahun akan tetap sama baik dengan sistem sebelumnya maupun dengan sistem TER. Hal ini memberikan jaminan bahwa wajib pajak tidak akan dirugikan secara keseluruhan.

Namun, DJP juga mengingatkan bahwa penerapan sistem TER ini berpotensi menimbulkan kasus “Lebih Bayar” bagi karyawan yang tidak bekerja penuh selama satu tahun kalender.

Contohnya, mereka yang mulai bekerja setelah Januari atau berhenti sebelum akhir tahun berisiko mengalami pemotongan pajak yang lebih besar dari seharusnya. Jika terjadi lebih bayar, penyelesaiannya akan dilakukan di tempat kerja masing-masing, di mana pemberi kerja diwajibkan mengembalikan kelebihan pajak secara tunai kepada karyawan.

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan ini tidak berlaku untuk pegawai negeri, anggota TNI/Polri, serta para pensiunan.

Dengan diberlakukannya sistem TER ini, diharapkan wajib pajak dapat lebih mudah memahami kewajiban perpajakan mereka dan merasa lebih adil dalam perhitungan pajak. Sistem yang lebih sederhana dan transparan ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik di kalangan masyarakat. (alf)

IKPI Cabang Palembang Gelar PPL dan Buka Puasa Bersama

Posted on 16/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Palembang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Palembang menggelar kegiatan Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) dengan tema “Pemeriksaan Pajak PMK 15 Tahun 2025” di Hotel Aston, Jalan Basuki Rahmat Palembang (Ruang Ocean 1), Sabtu (15/3/2015).

Dalam kegiatan yang diikuti oleh 50 anggota IKPI Cabang Palembang tersebut, mereka tampak antusias mengukuti acara. Hal itu terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, yakni seputar pemeriksaan pajak yang akan dihadapi terkait PMK 15 Tahun 2025.

Menurut Ketua IKPI Cabang Palembang Suaanti, hal ini menunjukkan besarnya perhatian para konsultan pajak terhadap pemahaman regulasi terbaru guna mendukung kinerja profesional mereka.

Usai sesi PPL, acara dilanjutkan dengan sesi foto bersama dan ice breaking pada pukul 17.30 hingga 17.45 WIB untuk kembali membangkitkan semangat anggota yang telah menjalani sesi diskusi intensif dalam suasana berpuasa.

Pada pukul 17.45 hingga 18.10 WIB, digelar diskusi internal yang dipimpin oleh Susanti, didampingi Sekretaris Cabang Shinta dan Bendahara Cabang Andra.

Dalam diskusi tersebut, dibahas beberapa agenda penting, di antaranya:
• Mendorong partisipasi dan ide kreatif anggota untuk mengisi kegiatan di sekretariat IKPI Cabang Palembang.
• Membahas kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian SPT Tahunan yang mendukung program dari IKPI pusat, dengan harapan agar anggota aktif berpartisipasi guna meningkatkan eksistensi IKPI Cabang Palembang di Kota Palembang dan sekitarnya.
• Perencanaan kegiatan PPL dan brevet yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2025 guna meningkatkan kompetensi anggota.

Acara dilanjutkan dengan buka puasa dan makan bersama yang diikuti dengan kejutan serta lagu ulang tahun bagi anggota yang berulang tahun di bulan Maret.

Susanti menyampaikan rasa terima kasih atas partisipasi aktif seluruh anggota yang telah menyukseskan acara ini. “Semoga kegiatan ini dapat mempererat silaturahmi, meningkatkan profesionalisme anggota, dan membawa manfaat besar bagi IKPI Cabang Palembang di masa mendatang,” ujarnya di lokasi acara. (bl)

IKPI Kabupaten Tangerang Gelar Ruang Konsultasi Pajak di Aeon Mall Tangerang

Posted on 16/03/202515/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Kabupaten Tangerang: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Cabang Kabupaten Tangerang kembali menggelar program Ruang Konsultasi Pajak. Kali ini kegiatan dilakukan di Aeon Mall Tangerang pada tanggal 15-16 Maret 2025.

Kegiatan yang dilakukan secara pro bono ini merupakan tindak lanjut dari Training for Trainer (TOT) yang sebelumnya diselenggarakan oleh IKPI Pusat dan kini dijadikan program tahunan oleh IKPI Kabupaten Tangerang.

(Foto: DOK. IKPI Cabang Kabupaten Tangerang)

Ketua IKPI Cabang Kabupaten Tangerang Dhaniel Hutagalung, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kontribusi profesional anggota IKPI dengan memberikan layanan konsultasi pajak gratis kepada masyarakat. “Kami berharap melalui kegiatan ini, IKPI semakin dikenal luas oleh masyarakat,” ujar Dhaniel, Sabtu (15/3/2025).

Ruang Konsultasi Pajak ini menyasar masyarakat umum dan pelaku UMKM. Sejak dibuka pada pagi hari, antusiasme masyarakat terlihat cukup baik, dengan lebih dari 20 peserta yang telah memanfaatkan layanan ini. Peserta yang hadir berkesempatan berdiskusi terkait berbagai aspek perpajakan, baik untuk individu maupun badan usaha kecil dan menengah (UMKM).

Selain Dhaniel, kegiatan ini juga dihadiri oleh jajaran kepengurusan cabang IKPI Kabupaten Tangerang yang telah mengikuti pembekalan melalui TOT. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi perpajakan yang benar kepada masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara IKPI dengan warga Kabupaten Tangerang.

Menurut Dhaniel, Ruang Konsultasi Pajak ini telah berlangsung sejak tahun lalu dan akan menjadi agenda rutin tahunan IKPI Tangerang. Pada tahun 2025 ini, kegiatan dilaksanakan di dua lokasi, yakni Aeon Mall Tangerang pada 15-16 Maret 2025 dan Maxxbox Tangerang pada 22-23 Maret 2025.

“Dengan adanya program ini, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya administrasi perpajakan yang benar serta mendapatkan solusi atas berbagai permasalahan perpajakan yang mereka hadapi,” ujarnya. (bl)

Korea Selatan Rencanakan Rombak Sistem Pajak Warisan, Berlaku pada 2028

Posted on 15/03/202515/03/2025 by Admin IKPI

IKPI, Jakarta: Korea Selatan (Korsel) mengumumkan rencana untuk merombak sistem pajak warisan yang berlaku di negara tersebut. Revisi aturan pajak ini diperkirakan akan mulai berlaku pada tahun 2028 mendatang. Pemerintah berencana untuk memperkenalkan kebijakan baru yang memungut pajak berdasarkan jumlah warisan yang diterima oleh masing-masing penerima, bukan lagi berdasarkan total kekayaan pemberi warisan setelah meninggal dunia.

Revisi ini akan menggantikan sistem pajak berbasis harta warisan yang selama ini dipertahankan di Korsel, yang dianggap memberikan beban pajak yang terlalu besar bagi penerima warisan dibandingkan dengan jumlah aset yang mereka terima. Menurut Kepala Divisi Pajak Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korsel, Jeong Jeong Hoon, perubahan ini merupakan langkah penting untuk memastikan sistem perpajakan Korsel lebih adil dan sejalan dengan standar global.

“Sistem perpajakan berbasis penerima ini lebih disukai karena dianggap lebih adil dalam hal redistribusi kekayaan,” ujar Jeong. “Kami telah berulang kali menerima tuntutan dan kritik terkait kebijakan pajak kami yang dianggap tidak sesuai dengan praktik internasional.”

Saat ini, Korea Selatan termasuk dalam kelompok negara yang masih menerapkan pajak berbasis harta warisan, bersama dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Denmark. Menurut laporan OECD dan IMF, kebijakan pajak berbasis penerima lebih mendukung keadilan pajak dan penyebaran kekayaan yang lebih merata.

Pemberlakuan Perubahan Pajak

Menurut rancangan revisi yang diusulkan, pajak warisan untuk pasangan akan mendapatkan pengurangan pajak 100% jika nilai aset yang diwariskan kurang dari 1 miliar won (sekitar Rp 11,2 miliar). Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan batas pengurangan pajak saat ini yang hanya 500 juta won (sekitar Rp 5,6 miliar).

Anak-anak yang menerima warisan juga akan mendapatkan pengurangan yang signifikan. Jumlah pengurangan pajak untuk anak-anak akan meningkat sepuluh kali lipat, dari yang semula 50 juta won (sekitar Rp 560 juta) menjadi 500 juta won. Hal ini diharapkan dapat meringankan beban pajak pada keluarga-keluarga berpenghasilan menengah yang selama ini merasa terkendala oleh beban pajak yang terlalu besar.

Selain itu, keluarga yang terdiri dari pasangan dan dua anak akan bebas dari pajak warisan jika nilai kekayaan yang diwariskan berada antara 1 miliar won hingga 2 miliar won, sebuah ketentuan yang diakui sebagai langkah yang lebih realistis mengingat banyak rumah tangga yang diwarisi dengan jumlah kekayaan tersebut.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Pemerintah Korea Selatan juga berharap perubahan ini akan mengurangi ketimpangan sosial yang semakin lebar, terutama dalam hal akumulasi kekayaan antargenerasi. Selama beberapa dekade terakhir, ekonomi Korsel mengalami pertumbuhan pesat yang tidak diimbangi dengan pemerataan kekayaan, sehingga membuat sebagian besar warisan terkonsentrasi pada keluarga-keluarga terkaya.

Meskipun beban pajak warisan di Korsel sangat tinggi—dengan tarif yang bisa mencapai 50%, tertinggi kedua di dunia setelah Jepang—pemerintah berjanji untuk mempertahankan tarif pajak maksimum, meskipun beban pajak keseluruhan diperkirakan akan berkurang hingga 60% dengan diterapkannya sistem berbasis penerima.

Menurut Park Hun, seorang profesor ekonomi di Universitas Seoul, perubahan ini akan memberikan manfaat langsung bagi banyak keluarga di Korsel. “Banyak rumah tangga yang akan mendapat keuntungan, terutama mereka yang mewarisi kekayaan dalam kisaran 1 hingga 2 miliar won,” kata Park.

Para ahli ekonomi juga menyambut baik perubahan ini, mengingat penurunan populasi yang sedang berlangsung di Korsel. Profesor Ha Joon Kyung dari Universitas Hanyang menyebut kebijakan ini tepat waktu, karena dapat membantu keluarga dengan banyak anak mengurangi beban pajak mereka.

“Di tengah penurunan jumlah penduduk, keluarga besar bisa lebih mudah mengalihkan warisan mereka dengan pajak yang lebih ringan, dan ini juga membantu distribusi kekayaan yang lebih merata,” kata Ha.

Pemerintah Korea Selatan berencana untuk mengajukan revisi kode pajak tersebut ke Majelis Nasional pada bulan Mei mendatang untuk mendapatkan persetujuan. Setelah itu, pedoman dan aturan tambahan akan disusun, dengan harapan perubahan ini bisa berlaku sepenuhnya pada 2028. (alf)