IKPI, Jakarta: Reformasi pengelolaan keuangan negara pascakrisis ekonomi 1997–1998 bukan sekadar catatan sejarah, tetapi titik balik yang harus terus dipelajari lintas generasi. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam unggahannya di Instagram, Kamis (17/4/2025), usai berdiskusi dengan jajaran Direktorat Jenderal Anggaran (DJA).

Menurut Sri Mulyani, lahirnya Undang-Undang Keuangan Negara (UU No.17/2003) menjadi pijakan utama dalam membangun tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus menandai perubahan besar di tubuh Kementerian Keuangan pascakrisis.

“Dari krisis, kita selalu mendapatkan pelajaran berharga. Dokumentasikan dengan baik agar dapat menjadi narisan ilmu untuk generasi-generasi berikutnya,” tulisnya di akun @smindrawati.

Ia menyoroti pentingnya Hari Anggaran, yang diperingati setiap 5 April, bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi sebagai momentum refleksi atas perjalanan panjang reformasi keuangan negara. UU Keuangan Negara disebut sebagai fondasi utama yang membentuk struktur dan budaya kerja Kemenkeu saat ini.

Sri Mulyani juga mendorong seluruh insan DJA untuk terus mengasah kapasitas diri, menjaga integritas, dan tetap membumi dalam menjalankan peran strategisnya.

“DJA harus mampu menjadi institusi yang berdaya, tangguh, dan dapat diandalkan, namun juga tetap menjaga kerendahan hati dan humanity,” tutupnya. (alf)