IKPI, Jakarta: Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (Iluni FEB UI) bersama Fraksi Partai NasDem DPR RI menyoroti semakin sempitnya ruang fiskal dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Diskusi yang berlangsung di Jakarta, Kamis (2/10/2025), menegaskan perlunya pembenahan agar APBN tidak kehilangan fungsi produktifnya bagi perekonomian nasional.

Ketua Umum Iluni FEB UI, Ubaidillah Nugraha, menekankan bahwa APBN bukan sekadar angka, melainkan instrumen yang membawa tanggung jawab moral. “Kebijakan fiskal harus disusun demi kepentingan jangka panjang bangsa, bukan hanya menjawab kepentingan sesaat,” ujarnya.

Kepala Public Policy Unit Iluni FEB UI, Rizki Nauli Siregar, menjelaskan bahwa APBN merupakan amanah rakyat yang wajib dikelola dengan adil, memberdayakan kelompok rentan, serta menjaga stabilitas menghadapi tekanan global. Namun ia menyoroti kecenderungan alokasi anggaran yang semakin terpusat di pemerintah pusat, sehingga peran daerah dalam mendorong pembangunan berkeadilan semakin tereduksi.

Sementara itu, Tim Kajian Strategis Iluni FEB UI, Teuku Riefky, memaparkan bahwa ruang fiskal Indonesia kian terkunci akibat dominasi belanja wajib. Data menunjukkan, pada 2024 belanja fleksibel (discretionary spending) hanya tersisa 11,5 persen dari total belanja negara. Selain itu, hampir 37 persen APBN 2026 diproyeksikan terserap untuk program populis.

“Kondisi ini membuat APBN kehilangan daya sebagai instrumen stabilisasi dan distribusi. Alih-alih memperluas basis penerimaan, strategi pertumbuhan berbasis utang justru mengunci ruang fiskal dan melemahkan daya dorong ekonomi,” tegas Riefky.

Iluni FEB UI mendorong agar perumusan APBN 2026 mengutamakan fungsi produktif, seperti memperkuat institusi, membuka lapangan kerja, serta mengurangi ketimpangan sosial. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan—baik politik, akademisi, maupun masyarakat sipil—diyakini dapat melahirkan desain kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan. (alf)