IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritisi kebijakan restitusi pajak yang menurutnya membuat penerimaan negara dari sektor batu bara justru minus. Ia menilai mekanisme pengembalian pajak tersebut berpotensi menguntungkan perusahaan tambang besar, sementara negara kehilangan pemasukan.
Purbaya menjelaskan, perusahaan batu bara selama ini sudah membayar berbagai kewajiban mulai dari pajak penghasilan hingga royalti. Namun sebagian dana itu kembali ke perusahaan melalui restitusi, sehingga perhitungan akhirnya menjadi negatif bagi negara.
“Ditarik di restitusi, saya dapatnya negatif. Jadi seakan-akan negara memberi subsidi ke perusahaan batu bara yang sudah kaya. Menurut Anda, wajar tidak?” ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (31/12/2025).
Menurut Purbaya, pengelolaan sumber daya alam seharusnya sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945: dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ia menyindir, dengan kondisi saat ini, pemerintah malah membayar kembali kepada pelaku tambang.
“Diambil tanah, diambil bumi, pemerintah masih bayar restitusi juga. Kalau begitu, lebih baik industri batu bara ditutup semua,” tegasnya.
Usul Bea Keluar untuk Ekspor Batu Bara
Sebagai solusi, Purbaya mendorong penerapan bea keluar (BK) untuk ekspor batu bara — pungutan yang selama ini belum diberlakukan. Pemerintah, katanya, sedang merumuskan skema yang dianggap adil bagi negara, pengusaha, dan masyarakat.
Terkait besaran tarif, pembahasan masih berjalan. Salah satu skema yang dibahas adalah tarif bertingkat mengikuti harga batu bara, mulai dari 5 persen, 8 persen, hingga 11 persen. Ketentuan itu rencananya akan diatur dalam peraturan presiden.
Purbaya menekankan, angka final belum diputuskan karena pemerintah masih menampung masukan dan keberatan dari sejumlah pemangku kepentingan.
Ada Protes, Negara Tetap Harus Dilindungi
Ia mengakui sudah muncul penolakan dari pelaku usaha. Namun Purbaya mengingatkan bahwa negara kerap menanggung kerugian dari aktivitas batu bara, sehingga kebijakan baru diperlukan.
Ia meyakini, jika dirancang tepat, kebijakan ini akan memberi manfaat luas. Pemasukan tambahan dari sektor batu bara akan digunakan untuk berbagai kebutuhan publik — mulai dari penanganan bencana hingga program pendidikan.
“Kita cari yang optimal untuk semuanya: pengusaha, negara, dan masyarakat. Pajak itu bukan buat senang-senang. Dana itu dipakai untuk program yang memakmurkan rakyat,” ujarnya. (alf)
