IKPI, Jakarta: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal I-2026 menunjukkan defisit senilai Rp 240,1 triliun, atau setara 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Angka ini menjadi cerminan dari strategi fiskal pemerintah yang memang merencanakan defisit sebagai instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi di awal tahun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, kondisi ini bukan sinyal alarm. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4), ia meminta publik tidak panik menyikapi angka defisit tersebut.

“Jadi ketika ada defisit, masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu jangan kaget. Memang anggaran kita didesain defisit. Kalau saya belanjakan bisa lebih merata sepanjang tahun kan harusnya di triwulan pertama sekarang lebih besar dibanding triwulan pertama tahun lalu defisitnya. Itu suatu yang normal,” kata Purbaya.

Ketimpangan antara pendapatan dan belanja menjadi akar dari defisit ini. Di sisi penerimaan, negara berhasil mengumpulkan Rp 574,9 triliun hingga akhir Maret 2026 atau naik 10,5% secara tahunan (year-on-year/yoy), namun baru menyentuh 18,2% dari target tahunan sebesar Rp 3.153,6 triliun.

Di sisi lain, belanja negara justru berlari jauh lebih kencang. Realisasi belanja mencapai Rp 815 triliun atau 21,2% dari pagu APBN, dengan pertumbuhan tajam sebesar 31,4% yoy.

Kondisi fiskal ini turut tercermin dari keseimbangan primer yang mencatatkan defisit Rp 95,8 triliun. Keseimbangan primer merupakan selisih antara pendapatan dan belanja di luar pembayaran bunga utang, yang menjadi indikator penting yang menggambarkan kemampuan pemerintah membiayai operasional tanpa mengandalkan utang baru.

Untuk menutup selisih tersebut, pembiayaan anggaran telah terealisasi sebesar Rp 257,4 triliun, atau 37,3% dari total target pembiayaan sepanjang tahun. (ds)