IKPI, Jakarta: Pemerintah terus memperkuat upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui kebijakan yang terintegrasi dan adaptif terhadap dinamika global.
Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto tentang pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.
Satgas tersebut memiliki mandat utama untuk mempercepat implementasi program prioritas secara kolaboratif lintas sektor, termasuk melalui penguatan monitoring, evaluasi, serta perumusan kebijakan strategis.
Dalam rapat perdana, Satgas membahas langkah antisipatif terhadap dinamika global, termasuk potensi dampak gejolak di kawasan Selat Hormuz.
Pemerintah memastikan ketahanan energi nasional tetap terjaga, dengan ketergantungan impor bahan bakar minyak (BBM) yang relatif rendah, yakni sekitar 20% serta sumber pasokan yang telah terdiversifikasi dari berbagai kawasan dunia.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah juga mengambil langkah cepat untuk mengatasi kendala pasokan bahan baku industri, khususnya nafta yang digunakan untuk kebutuhan packaging.
“Untuk jangka pendek, nafta tersebut dapat disubstitusi oleh LPG. Oleh karena itu tadi diputuskan bahwa bea masuk LPG yang biasanya 5% khusus untuk industri kita 0% kan, sehingga diharapkan kekurangan nafta bisa diganjel oleh LPG,” ujar Airlangga dalam keterangannya, dikutip Minggu (3/5).
Selain itu, pemerintah mempercepat reformasi perizinan melalui penyederhanaan mekanisme Persetujuan Teknis (Pertek) dengan penerapan Service Level Agreement (SLA).
Dengan skema ini, permohonan yang tidak diproses dalam batas waktu tertentu dapat langsung dilanjutkan guna memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
Perbaikan juga dilakukan pada sistem Standar Nasional Indonesia (SNI) melalui penerapan sistem pelacakan yang transparan dan berbatas waktu jelas. Di sektor konstruksi, percepatan perizinan seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) turut didorong, khususnya untuk mendukung UMKM dan proyek prioritas pemerintah.
Di sisi global, pemerintah memandang keikutsertaan Indonesia dalam forum internasional seperti BRICS sebagai langkah strategis untuk memperluas pasar. Dengan kontribusi sekitar 40% terhadap perdagangan global, BRICS dinilai menjadi sumber permintaan yang signifikan bagi Indonesia.
Selain itu, penyelesaian perundingan Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement juga menjadi tonggak penting untuk membuka akses pasar ekspor ke 27 negara Uni Eropa. Pemerintah menargetkan implementasi efektif perjanjian tersebut dapat dimulai pada awal 2027 setelah proses ratifikasi rampung.
Pemerintah juga tengah menyiapkan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Financial Center sebagai alternatif destinasi investasi global. Di sektor ekonomi digital, investasi pusat data (data center) terus didorong seiring meningkatnya kebutuhan teknologi kecerdasan buatan (AI), didukung posisi strategis Indonesia dengan infrastruktur kabel optik internasional.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah optimistis kolaborasi dengan sektor swasta akan menjadi motor utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional. (ds)
