IKPI, Jakarta: Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai melalui kebijakan insentif perpajakan terbaru. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 12 Tahun 2025, Pasal 7 secara tegas mengatur mekanisme pelaporan dan penerbitan Faktur Pajak bagi pengusaha yang menjual mobil dan bus listrik tertentu.
Salah satu poin penting dalam regulasi ini adalah bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan dua Faktur Pajak untuk setiap transaksi penjualan kendaraan listrik tertentu yang mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
“Untuk setiap penyerahan kendaraan listrik roda empat tertentu, PKP wajib menerbitkan Faktur Pajak dengan kode transaksi 01 dan 07, masing-masing mencerminkan bagian harga jual yang tidak dan yang mendapat fasilitas PPN DTP sebesar 10%,” tulis PMK tersebut.
PMK ini menetapkan bahwa penyerahan kendaraan listrik roda empat dan bus listrik tertentu harus dipisahkan dari faktur kendaraan bermotor lainnya. Sebanyak 10/12 dari harga jual kendaraan listrik roda empat tertentu bisa mendapatkan PPN DTP 10%, sementara sisanya dikenakan PPN biasa.
Untuk bus listrik tertentu, 5/12 dari harga jual mendapatkan PPN DTP sebesar 5%, dan sisanya tetap dikenai PPN normal.
Kode Transaksi Disesuaikan dengan Jenis Pembeli
Selain itu, aturan ini juga mengatur penggunaan kode transaksi faktur tergantung siapa pembelinya:
- Kode 02 untuk instansi pemerintah,
- Kode 03 untuk pemungut PPN non-pemerintah,
- Kode 04 jika menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain (misalnya harga pasar, bukan harga jual). (alf)
