IKPI, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Pemerintah Kota Sorong, Papua Barat Daya, bersikap tegas terhadap hotel dan restoran yang tidak patuh membayar pajak daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kian mengkhawatirkan.
Desakan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria, dalam rapat koordinasi bersama jajaran Pemkot Sorong, Selasa (29/7/2025). Agenda utama pertemuan membahas penertiban aset daerah dan optimalisasi penerimaan pajak.
“Kami sudah ingatkan berulang kali. Kalau masih membandel, langkah terakhir yang bisa diambil adalah pencabutan izin usaha,” ujar Dian dengan nada tegas.
Menurutnya, ketidaktegasan pemerintah daerah dalam menindak penunggak pajak justru dapat menjadi preseden buruk dan merugikan pelaku usaha yang sudah taat aturan. Ia menyebut salah satu hotel dengan tunggakan paling besar adalah Hotel Vega, dengan akumulasi utang pajak mencapai Rp1,9 miliar sejak 2024 hingga pertengahan 2025.
“Kalau sudah ditegur, dipasangi plang, tapi tetap tidak digubris, jangan ragu cabut izinnya. Kita tidak boleh terus-menerus mentolerir kerugian daerah,” tegas Dian.
KPK, lanjutnya, berkomitmen untuk terus mendampingi Pemkot Sorong dalam membenahi tata kelola pajak daerah, khususnya dari sektor hotel, restoran, dan hiburan yang menjadi penyumbang utama PAD.
Di tempat yang sama, Kepala Pajak dan Retribusi Daerah Kota Sorong, Demianus Nako, menyebut potensi pajak dari sektor perhotelan cukup besar, namun banyak pelaku usaha yang tidak menunaikan kewajibannya.
“Selain Hotel Vega, kami mencatat beberapa hotel lain juga menunggak, seperti M-Hotel, Hotel Royal Mamberamo, Hotel Marina Mamberamo, Kasuari Valley, Hotel Luxio, Hotel Belagri, The Belagri Hotel, dan F-Two Hotel,” ungkap Demianus.
Ia mengaku pihaknya sudah melakukan berbagai upaya persuasif, mulai dari pemasangan stiker penanda tunggakan hingga pelayangan tiga kali surat teguran. Namun, mayoritas pengelola usaha tidak menunjukkan itikad baik.
“Kami bahkan sudah turun langsung ke lapangan. Tapi tidak ada respons. Ini sangat menghambat target peningkatan PAD,” ucapnya.
Sebagai bentuk peringatan terbuka, KPK bersama Pemkot Sorong turut memasang plang informasi tunggakan pajak di dua lokasi usaha yang paling menonjol yakni Hotel Vega dan Hotel Mamberamo. (alf)
