IKPI, Jakarta: Ketua Umum Perkumpulan Konsultan Praktisi Perpajakan Indonesia (PERKOPPI) Prof. Dr. Gilbert Relly menilai kepastian hukum menjadi faktor fundamental dalam meningkatkan rasio pajak Indonesia. Tanpa jaminan konsistensi terhadap perjanjian bisnis yang telah dibuat, pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan pajak akan sulit meningkat.

Dalam Seminar Perpajakan Nasional di Perbanas Institute, Jakarta, Rabu (25/2/2026), Gilbert menyoroti sejumlah kerja sama pemanfaatan aset seperti skema KSO dan BOT yang belakangan dipersoalkan kembali atas dasar dugaan kerugian negara.

“Kalau perjanjian lama diuji ulang dan kemudian disita, otomatis kegiatan usaha berhenti. Ketika usaha berhenti, pajak juga berhenti,” ujarnya.

Menurutnya, situasi tersebut menciptakan ketidakpastian bagi investor dan berdampak langsung pada penerimaan negara. Ia menyebut kondisi ini sebagai distorsi yang memengaruhi compliance dan menurunkan minat investasi.

Gilbert menilai pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan fiskal dengan penegakan hukum agar tidak saling menegasikan. “Tidak bisa satu sisi mendorong pertumbuhan ekonomi, di sisi lain kepastian hukumnya goyah,” katanya.

Ia juga menyinggung stabilitas nilai tukar rupiah dan pentingnya koordinasi kebijakan moneter dan fiskal dalam menjaga iklim usaha.

Menurutnya, tanpa kepastian hukum dan stabilitas kebijakan, target peningkatan tax ratio akan sulit tercapai.

“Pertumbuhan ekonomi harus jadi goal utama. Pajak mengikuti ekonomi yang sehat,” tegasnya. (bl)