IKPI, Jakarta: Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) secara resmi menyurati Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk meminta percepatan perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 terkait pengaturan Pajak Penghasilan, khususnya mengenai masa penerapan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Surat yang ditandatangani Ketua Umum IKPI Vaudy Starworld bersama Sekretaris Umum IKPI Edy Gunawan telah dikirimkan ke Kantor Sekretariat Presiden pada 4 Maret 2026. Dalam surat itu, IKPI menilai percepatan perubahan regulasi diperlukan agar wajib pajak memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakan mereka.
Vaudy Starworld menjelaskan bahwa hingga saat ini pihaknya masih menerima banyak pertanyaan dari masyarakat mengenai kepastian masa penerapan tarif PPh Final 0,5 persen bagi UMKM dengan peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur dalam PP 55 Tahun 2022.
“Kami masih menerima banyak pertanyaan dari masyarakat umum terkait kepastian masa penerapan tarif PPh Final dimaksud,” ujar Vaudy dalam surat tersebut.
Menurutnya, kepastian mengenai kelanjutan kebijakan tersebut menjadi penting karena tahun pajak 2025 telah berakhir dan tahun pajak 2026 telah berjalan, sementara para wajib pajak membutuhkan kejelasan dalam menentukan mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak mereka.
IKPI menilai kepastian terkait masa penerapan tarif PPh Final akan membantu meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya regulasi yang jelas, wajib pajak dapat lebih mudah melaksanakan kewajiban perpajakan baik dalam hal penyetoran maupun pelaporan.
Karena itu, IKPI mendorong pemerintah untuk memperpanjang masa penerapan tarif PPh Final 0,5 persen tanpa dibatasi waktu, khususnya bagi wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM.
Selain itu, organisasi profesi konsultan pajak tersebut juga meminta pemerintah segera mempercepat pengundangan perubahan PP 55 Tahun 2022 sebagai dasar hukum perpanjangan kebijakan tersebut.
IKPI menilai langkah tersebut mendesak dilakukan mengingat batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2025 semakin dekat, sementara kepastian mengenai mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak terkait PPh Final tersebut belum sepenuhnya jelas.
Dalam surat tersebut, Vaudy juga menyampaikan bahwa IKPI siap memberikan penjelasan maupun kajian tambahan kepada pemerintah apabila diperlukan dalam proses penyusunan kebijakan tersebut.
Sekadar informasi, sebagai organisasi profesi konsultan pajak terbesar di Indonesia, IKPI saat ini menaungi lebih dari 8.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah. Organisasi ini juga aktif mendukung pemerintah dalam edukasi perpajakan kepada masyarakat, termasuk kepada pelaku UMKM. (bl)
