IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menekankan pentingnya peran aktif Pengurus Daerah (Pengda) dalam menyukseskan program kerja strategis organisasi. Dalam arahannya, Vaudy menyerukan agar seluruh Pengda menjadi ujung tombak pelaksanaan kemitraan dengan otoritas perpajakan, pemerintah daerah, dan asosiasi profesi di wilayah masing-masing.

“Peran Pengda sangat krusial. Kami ingin agar Pengda tidak hanya sebagai perpanjangan tangan organisasi, tetapi menjadi motor penggerak utama dalam membangun hubungan kelembagaan dan menyuarakan edukasi pajak langsung ke masyarakat,” ujar Vaudy, Sabtu (4/7/2025).

Sebagai bagian dari strategi nasional IKPI, Vaudy mendorong agar setiap Pengda segera melakukan kunjungan audiensi dan silaturahmi dengan Kepala Kanwil DJP, sekaligus mengoordinasikan Pengurus Cabang untuk menjalin komunikasi dengan Kepala KPP di daerah. Langkah ini dipandang strategis dalam memperkuat sinergi lokal, terutama di tengah rotasi pejabat eselon DJP.

Selain dengan otoritas pajak, Pengda juga diarahkan untuk menjalin kemitraan dengan Pemerintah Provinsi dan asosiasi profesi atau pelaku usaha tingkat provinsi. Kerja sama ini dimaksudkan sebagai sarana untuk memperkenalkan peran IKPI serta mendorong edukasi perpajakan, khususnya di sektor koperasi dan UMKM.

“Pengda harus tampil sebagai wajah IKPI di daerah. Ini bukan hanya soal kunjungan, tetapi komitmen membangun literasi perpajakan yang inklusif dan menjangkau akar rumput,” tegas Vaudy.

Untuk mendukung efektivitas komunikasi dan publikasi, seluruh Pengda juga diminta mengoptimalkan kinerja Bidang Humas. Vaudy menekankan pentingnya peran Humas dalam mendokumentasikan dan menyebarluaskan kegiatan lokal ke tingkat nasional, termasuk melalui kanal resmi IKPI dan media sosial.

IKPI juga memberi ruang kepada anggota dari cabang untuk menjadi narasumber dalam kegiatan edukasi perpajakan daring melalui Zoom yang diselenggarakan pusat, dengan fasilitasi materi promosi dari Humas pusat.

Seluruh inisiatif ini dijadwalkan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2025. Vaudy juga mengimbau agar Pengda mengevaluasi ulang pembagian wilayah cabang yang meliputi gabungan kota dan kabupaten demi kelancaran koordinasi dengan pihak eksternal.

Dengan gerak cepat dari Pengda, IKPI optimistis mampu menghadirkan dampak nyata dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan masyarakat. (bl)