IKPI, Jakarta: Pemerintah Inggris memutuskan menunda rencana penghentian lebih awal pajak windfall untuk sektor minyak dan gas Laut Utara setelah harga energi kembali melonjak akibat konflik di Iran. Keputusan ini diambil oleh Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves yang sebelumnya berencana mengakhiri kebijakan tersebut lebih cepat dari jadwal.
Seorang pejabat pemerintah yang mengetahui rencana tersebut menyebutkan bahwa Reeves awalnya berniat mengumumkan pekan ini penghentian lebih awal pajak yang dikenal sebagai Energy Profits Levy. Pajak tersebut saat ini dijadwalkan tetap berlaku hingga Maret 2030.
Namun, lonjakan harga energi global yang dipicu oleh ketegangan dan konflik di Iran membuat pemerintah menunda langkah tersebut. Kondisi pasar energi yang kembali bergejolak dinilai belum memungkinkan untuk mengakhiri pungutan tambahan terhadap perusahaan minyak dan gas.
Selama beberapa bulan terakhir, pemerintah Inggris sebenarnya telah melakukan serangkaian konsultasi dengan pelaku industri guna menilai dampak apabila pajak tersebut dihentikan sebelum waktunya. Dialog tersebut melibatkan sejumlah perusahaan besar di sektor energi serta organisasi industri.
Pada Rabu (4/3/2026) sore, Reeves mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan industri minyak dan gas, termasuk perusahaan energi global BP, perusahaan energi Adura, serta asosiasi industri Offshore Energies UK.
Pajak windfall ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Konservatif sebelumnya setelah terjadinya Russian invasion of Ukraine yang memicu lonjakan tajam harga energi global. Kebijakan tersebut bertujuan memastikan perusahaan energi yang memperoleh keuntungan besar selama krisis turut berkontribusi terhadap penerimaan negara.
Meski harga energi sempat menurun setelah puncak krisis, pajak tersebut beberapa kali diperpanjang dan bahkan dinaikkan. Saat ini, kombinasi pungutan tersebut membuat tarif pajak utama yang dikenakan pada industri minyak dan gas Inggris mencapai sekitar 78 persen.
Organisasi industri Offshore Energies UK selama ini secara konsisten meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut. Mereka menilai tarif pajak yang tinggi berpotensi menghambat investasi baru di sektor minyak dan gas Laut Utara.
Dengan kondisi harga energi yang kembali meningkat, pemerintah Inggris kini memilih menunda keputusan terkait penghentian pajak tersebut sambil terus memantau perkembangan pasar energi global dan stabilitas pasokan. (alf)
