IKPI, Jakarta: Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa implementasi Government Technology (GovTech) bukan hanya sebatas inovasi di bidang teknologi, tetapi juga memiliki dampak luas, terutama dalam meningkatkan kepatuhan pajak.

Menurutnya, salah satu tantangan terbesar dalam meningkatkan penerimaan negara adalah kepatuhan pajak, dan sistem GovTech yang terintegrasi, berbasis data, serta otomatisasi dapat membantu mengatasi permasalahan ini.

“Dengan GovTech, kita dapat membangun sistem yang lebih transparan, akurat, dan berbasis data, sehingga potensi penerimaan pajak dapat ditingkatkan secara signifikan,” ujar Luhut dalam keterangan resminya, Jumat (28/2/2025).

Peningkatan penerimaan negara yang optimal memungkinkan pemerintah mendanai berbagai program pembangunan nasional, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga layanan kesehatan. Hal ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Saya yakin bahwa GovTech bukan sekadar soal teknologi, tetapi tentang bagaimana kita membangun pemerintahan yang lebih efisien, inklusif, dan berfokus pada hasil nyata,” ujarnya.

Dalam rangka implementasi GovTech, Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Pertemuan ini membahas langkah-langkah percepatan transformasi digital guna meningkatkan ketepatan kebijakan, efisiensi layanan publik, serta optimalisasi penerimaan negara.

Luhut juga menyoroti potensi besar Bank Indonesia dalam memperkaya Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui data transaksi yang dikelola oleh sistem keuangan digital. Pemanfaatan data ini diharapkan dapat meningkatkan ketepatan kebijakan, khususnya dalam distribusi subsidi dan bantuan sosial.

Dengan langkah-langkah strategis ini, pemerintah berharap dapat menciptakan tata kelola yang lebih efisien serta mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (alf)