IKPI, Jakarta: Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menilai penguatan tata kelola data nasional melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia berpotensi membuka sumber penerimaan negara baru sekaligus mendukung perencanaan pembangunan yang lebih efektif.
Ketua Baleg DPR RI Dr. Bob Hasan mengatakan keberadaan Satu Data Indonesia tidak hanya ditujukan untuk menghasilkan data yang valid dan akurat bagi pemerintah, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung berbagai kebijakan strategis.
Hal tersebut disampaikannya saat memimpin rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia, dikutip Senin (22/6/2026).
Menurut Bob Hasan, interoperabilitas data menjadi bagian penting dari penyelenggaraan Satu Data Indonesia karena memungkinkan berbagai data dari kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah terintegrasi dan menjadi dasar penyusunan perencanaan pembangunan nasional.
“Interoperabilitas data itu memang merupakan satu kegiatan Satu Data Indonesia yang ke depannya untuk mencari angka yang valid dan akurat demi penyusunan perencanaan pembangunan,” kata Bob Hasan.
Dalam rapat tersebut, anggota Panja juga menyoroti pentingnya menjaga agar sengketa terkait data tidak menghambat pelaksanaan program pembangunan yang telah disusun berdasarkan Data Dasar Nasional (DDN). Karena itu, Panja mengusulkan agar pelaksanaan program pembangunan tetap dapat berjalan sambil menunggu penyelesaian sengketa.
Selain itu, DPR juga mendorong penerapan sistem penyelesaian sengketa berbasis digital yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut mencakup pengajuan sengketa, pertukaran dokumen yang disengketakan, pemantauan proses sengketa, hingga pencatatan hasil penyelesaian sengketa.
Menurut Bob Hasan, penguatan tata kelola data nasional pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan pemerintah dan membuka berbagai potensi ekonomi yang selama ini belum teridentifikasi secara optimal. (bl)
