IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan perubahan besar dalam sistem administrasi perpajakan lewat terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2025. Aturan ini tak hanya menyederhanakan proses birokrasi, tapi juga memperkenalkan Nomor Identitas Perpajakan (NIP) sebagai pelengkap sekaligus pengganti NPWP dalam sistem Coretax, yang menjadi tulang punggung baru digitalisasi perpajakan Indonesia.
Langkah ini diambil untuk menyesuaikan implementasi Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) serta sebagai tindak lanjut dari PMK Nomor 81 Tahun 2024. Peraturan baru ini mulai berlaku pada 21 Mei 2025, menandai era baru integrasi layanan DJP yang lebih sederhana, terstruktur, dan berbasis teknologi.
“Perubahan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, dan pelayanan perpajakan yang lebih baik,” tertulis dalam bagian pertimbangan PER-7/2025 dikutip, Rabu (11/6/2025).
NIP Bisa Berupa NIK, Ini Penjelasannya
Dalam Pasal 7 PER-7/2025, disebutkan bahwa NIP diterbitkan oleh DJP berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Identitas ini bisa berbentuk:
- Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk;
- Nomor unik 16 digit dari sistem DJP bagi orang pribadi non-penduduk dan badan usaha.
NIP ini menjadi alat identifikasi resmi untuk berbagai aktivitas perpajakan, termasuk penyetoran, pelaporan, hingga permohonan fasilitas pajak.
Siapa Saja yang Bisa Pakai NIP?
NIP ditujukan untuk sejumlah kategori subjek pajak, termasuk:
- Subjek pajak luar negeri yang ditunjuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak,
- Perwakilan negara asing dan organisasi internasional,
- Orang pribadi berpenghasilan di bawah PTKP,
- Wanita kawin yang menggabungkan kewajiban perpajakan dengan suami,
- Anak di bawah umur yang terdaftar dalam Data Unit Keluarga (DUK),
Badan atau orang pribadi yang tidak memenuhi syarat subjektif/objektif perpajakan sesuai PMK 81/2024.
NIK Bisa Langsung Jadi NIP
Menariknya, bagi penduduk Indonesia, NIK dapat langsung berfungsi sebagai NIP tanpa perlu permohonan khusus, asalkan:
- Terverifikasi dalam sistem DJP,
- Belum diaktivasi sebagai NPWP.
Langkah ini diharapkan bisa memangkas proses pendaftaran dan memperluas cakupan administrasi pajak secara digital.
Apa Fungsi NIP?
Nomor Identitas Perpajakan tidak hanya sebagai nomor formal. Fungsinya mencakup:
- Aktivasi akun wajib pajak,
- Pelaporan dan penyetoran pajak,
- Identifikasi pihak dalam faktur pajak,
- Pengajuan fasilitas PPN dan PPnBM,
- Proses pengembalian dan pembebasan pajak,
- Penagihan dan pengawasan perpajakan lainnya. (alf)
