IKPI, Semarang: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, mengimbau seluruh anggota untuk lebih aktif memperkenalkan organisasi kepada masyarakat melalui penggunaan logo resmi IKPI pada kartu nama maupun papan nama kantor.
Imbauan tersebut disampaikan Vaudy saat menghadiri kegiatan diskusi dan buka puasa bersama (Bukber) IKPI Cabang Semarang pada Kamis (26/2/2026). Pada kesempatan itu, ia menekankan pentingnya penguatan identitas profesi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan perpajakan yang kredibel.
Menurut Vaudy, penggunaan logo IKPI bukan sekadar atribut visual, tetapi simbol profesionalisme dan standar etika yang dijunjung tinggi oleh konsultan pajak anggota organisasi. “Logo IKPI adalah representasi kualitas dan integritas. Ketika masyarakat melihatnya, mereka tahu bahwa konsultan tersebut terdaftar dan memiliki kompetensi,” ujarnya.
Ia menilai, masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara konsultan pajak terdaftar dengan pihak lain yang menawarkan jasa serupa. Karena itu, identitas visual menjadi salah satu cara efektif membangun kepercayaan publik.
“Ini bagian dari branding kolektif. Jika seluruh anggota konsisten menggunakan logo IKPI di kartu nama dan papan nama kantor, maka eksistensi organisasi akan semakin dikenal luas,” tegasnya.
Dalam forum diskusi tersebut, Vaudy juga mengingatkan bahwa penguatan citra organisasi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan. Profesionalisme, kepatuhan terhadap kode etik, dan kompetensi teknis tetap menjadi fondasi utama.
Ia berharap langkah sederhana seperti penggunaan logo dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak besar bagi reputasi profesi konsultan pajak di Indonesia. “Kita harus bangga menjadi bagian dari IKPI, dan kebanggaan itu perlu ditunjukkan secara nyata,” katanya.
Kegiatan diskusi dan buka puasa bersama tersebut sekaligus menjadi ajang silaturahmi antaranggota, memperkuat solidaritas organisasi, serta menyatukan komitmen untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan literasi perpajakan nasional. (bl)
