IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai 2026 menegaskan penggunaan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax sebagai kanal utama pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi digital administrasi pajak nasional yang bertujuan memperkuat basis data dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
Meski demikian, implementasi Coretax tidak serta-merta menutup seluruh jalur konvensional. DJP masih memberikan ruang terbatas bagi kelompok wajib pajak tertentu untuk menyampaikan SPT Tahunan dalam bentuk formulir kertas. Ketentuan tersebut dipaparkan dalam artikel resmi DJP berjudul “Simak! Di Era Coretax, Wajib Pajak Ini Masih Boleh Melaporkan SPT Tahunan Kertas” yang ditulis oleh pegawai DJP, Nur Fajar.
Dalam artikel itu dijelaskan bahwa kebijakan ini berlandaskan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Regulasi tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa SPT Tahunan Pajak Penghasilan dapat disampaikan baik dalam bentuk dokumen elektronik maupun formulir kertas.
Berdasarkan ketentuan tersebut, setidaknya terdapat tujuh kriteria wajib pajak yang masih diperkenankan menggunakan SPT kertas. Mereka adalah wajib pajak orang pribadi dengan SPT berstatus nihil atau kurang bayar, belum pernah melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, terdaftar di KPP Pratama, tidak menggunakan jasa konsultan pajak, laporan keuangannya tidak diaudit akuntan publik, serta menyampaikan SPT untuk satu tahun pajak penuh, bukan bagian tahun pajak.
DJP menilai pengaturan ini mencerminkan pendekatan transisi yang memperhatikan kesiapan teknologi dan karakteristik wajib pajak. Bagi kelompok yang memenuhi kriteria tersebut, formulir SPT Tahunan kertas tetap disediakan dan dinyatakan berlaku mulai tahun pajak 2025 dan seterusnya. Formulir tersebut juga telah disesuaikan dengan ketentuan baru dalam PER-11/PJ/2025.
Petunjuk teknis terkait pencetakan, pengisian, hingga penyampaian SPT kertas baik secara langsung ke kantor pajak maupun melalui pos masih diatur secara rinci. Proses penerimaan SPT kertas juga tidak dihapus, melainkan diintegrasikan ke dalam alur kerja berbasis Coretax. Saat wajib pajak menyerahkan SPT secara langsung ke KPP, petugas tetap melakukan penelitian kelengkapan dan validitas dokumen.
Apabila dokumen dinyatakan lengkap dan sah, DJP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) pada hari yang sama. Sebaliknya, jika ditemukan ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian, SPT dikembalikan kepada wajib pajak disertai lembar penelitian sebagai dasar perbaikan. BPS kini telah menggunakan format standar baru yang memuat informasi penting seperti NPWP, nama wajib pajak, jenis dan status SPT, tahun pajak, hingga kanal penyampaian.
Setelah diterima, SPT kertas tidak lagi berhenti di loket pelayanan. Dokumen tersebut masuk ke tahapan pengemasan, pemindaian, dan perekaman data ke dalam sistem Coretax. Melalui mekanisme ini, DJP memastikan setiap SPT meskipun disampaikan secara fisik tetap tercatat secara sistematis, tervalidasi lebih cepat, dan meminimalkan risiko kesalahan pengolahan manual. Bahkan, SPT yang dikirim melalui pos dapat langsung dialihkan ke unit pengolahan dokumen tanpa harus melewati seluruh tahapan manual di KPP.
Di sisi lain, Coretax juga menetapkan kewajiban pelaporan elektronik bagi kelompok wajib pajak tertentu. Kewajiban ini berlaku untuk wajib pajak badan, wajib pajak dengan SPT Tahunan berstatus lebih bayar, wajib pajak yang pernah melaporkan SPT secara elektronik, terdaftar di KPP tertentu, menggunakan jasa konsultan pajak, atau memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik. Bagi kelompok ini, pelaporan SPT secara kertas tidak lagi menjadi pilihan.
Dengan pengaturan tersebut, DJP menegaskan bahwa Coretax menjadi tulang punggung administrasi pajak ke depan, sembari tetap menyediakan jalur transisi yang terukur agar proses kepatuhan pajak berjalan efektif dan inklusif. (alf)
