IKPI, Jakarta: Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menekankan agar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 mampu menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tanpa mengabaikan keberlanjutan fiskal. Untuk itu, arah kebijakan fiskal tahun depan disepakati bersifat ekspansif, namun tetap terukur dan prudensial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Penegasan tersebut disampaikan dalam laporan hasil pembahasan pendahuluan RAPBN 2027 bersama pemerintah dan Bank Indonesia pada Rapat Paripurna DPR RI Ke-23 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, dikutip, Jumat (3/7/2026).
Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto mengatakan kebijakan fiskal 2027 mengusung tema “Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat” sebagai arah pembangunan nasional untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui tema ini arah kebijakan pembangunan nasional menitikberatkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wihadi.
Sebagai bagian dari kerangka ekonomi makro 2027, Banggar bersama pemerintah menyepakati target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,8–6,5 persen. Target tersebut ditopang oleh asumsi inflasi sebesar 1,5–3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp16.800–Rp17.500 per dolar AS, serta harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran US$70–95 per barel.
Selain itu, lifting minyak ditargetkan sebesar 605–620 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas berada pada kisaran 951–990 ribu barel setara minyak per hari.
Menurut Wihadi, pencapaian target pertumbuhan ekonomi tidak hanya mengandalkan konsumsi masyarakat, tetapi juga transformasi struktural ekonomi yang diharapkan mampu menciptakan fondasi pertumbuhan jangka panjang.
“Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimistis didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah akan memperbaiki iklim investasi melalui peningkatan kemudahan berusaha (ease of doing business), menekan biaya logistik, memperkuat kepastian hukum, mengoptimalkan investasi nasional melalui BPI Danantara, serta mendorong penguatan industri nasional berbasis keunggulan domestik.
Di sisi penerimaan negara, Banggar mendorong optimalisasi administrasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan dari sektor sumber daya alam, serta penyesuaian sistem perpajakan terhadap perkembangan ekonomi digital.
“Optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Wihadi.
Sementara itu, pada sisi belanja negara, Banggar meminta agar anggaran pemerintah difokuskan pada program-program yang memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Prioritas tersebut meliputi penguatan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), perlindungan daya beli masyarakat, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan riset nasional untuk mendukung hilirisasi dan industrialisasi.
Banggar juga menekankan pentingnya efektivitas kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) agar belanja pemerintah daerah lebih produktif dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Wihadi menegaskan bahwa RAPBN 2027 dirancang untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi dan disiplin fiskal. Karena itu, defisit APBN tahun 2027 disepakati berada pada kisaran 1,80–2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (bl)
