IKPI, Jakarta: Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 harus mampu memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menekan ketimpangan sosial di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlanjut.
Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat membuka Rapat Paripurna DPR RI Ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/5/2026).
Dalam pidatonya, ia menyebut DPR RI bersama pemerintah akan mulai membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 dalam situasi global yang penuh risiko.
“DPR RI memahami bahwa penyusunan kerangka kebijakan fiskal tahun 2027 dilakukan dalam situasi global yang penuh tekanan dan risiko,” ujar Puan dalam keterangannya, dikutip Rabu (13/5).
Menurutnya, tantangan pemerintah ke depan bukan hanya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pertumbuhan tersebut dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat daya tahan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan sosial.
Puan menilai APBN 2027 perlu diarahkan sebagai momentum konsolidasi fiskal sekaligus penguatan program prioritas nasional.
Langkah tersebut dinilai penting agar pemerintah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah tekanan global dan mempercepat pembangunan yang inklusif.
Ia juga menyoroti tekanan ekonomi dunia yang berdampak pada kondisi fiskal pemerintah. Di satu sisi, pemerintah dituntut tetap menjalankan pembangunan di berbagai sektor, sementara di sisi lain ruang fiskal dinilai semakin terbatas.
Karena itu, DPR memandang pemerintah perlu melakukan penajaman belanja negara agar keterbatasan fiskal tidak mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh manfaat pembangunan.
“Sektor-sektor seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan transportasi harus tetap menjadi prioritas karena berkaitan langsung dengan kualitas hidup rakyat,” katanya. (ds)
