IKPI, Jakarta: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat III mengukuhkan sebanyak 517 Relawan Pajak untuk Negeri (Renjani) yang berasal dari 14 tax center perguruan tinggi di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi. Pengukuhan tersebut dilakukan pada Senin, 3 Februari 2026, sebagai bagian dari upaya memperkuat edukasi dan pendampingan perpajakan kepada masyarakat.
Kepala Kanwil DJP Jawa Barat III, Romadhaniah, mengatakan para relawan pajak memiliki peran strategis dalam menjembatani komunikasi antara otoritas pajak dan masyarakat. Menurutnya, keberadaan relawan menjadi salah satu cara efektif untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai kewajiban perpajakan.
“Melalui pendekatan yang persuasif dan humanis, relawan diharapkan mampu membantu wajib pajak memahami kewajiban perpajakan sekaligus menumbuhkan kesadaran untuk memenuhi kewajiban tersebut secara benar dan tepat waktu,” ujar Romadhaniah, dikutip Rabu (4/3/2026).
Program Renjani merupakan agenda tahunan DJP yang melibatkan mahasiswa maupun nonmahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan edukasi dan asistensi perpajakan. Sebelum resmi dikukuhkan, para relawan terlebih dahulu mengikuti pembelajaran mandiri melalui e-learning serta menjalani leveling test melalui Learning Management System (LMS) di laman edukasi.pajak.go.id sebagai bentuk penjaminan kualitas kompetensi.
Setelah pengukuhan, para relawan juga mendapatkan pembekalan lanjutan dari Kanwil DJP Jawa Barat III. Materi yang diberikan antara lain terkait penggunaan sistem Coretax DJP, penguatan nilai integritas, serta peningkatan keterampilan komunikasi layanan.
Pembekalan tersebut bertujuan agar relawan mampu memberikan pendampingan yang solutif dan ramah kepada masyarakat, khususnya di 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang berada di lingkungan Kanwil DJP Jawa Barat III.
Dalam pelaksanaan tugasnya, para Renjani akan terlibat langsung dalam berbagai kegiatan asistensi perpajakan. Di antaranya pendampingan penggunaan sistem Coretax DJP, mulai dari aktivasi akun wajib pajak, registrasi kode otorisasi DJP, hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi.
Selain itu, relawan pajak juga turut berkontribusi dalam kegiatan Business Development Services (BDS) dengan memberikan pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Program ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha memahami aspek perpajakan sekaligus mengembangkan usaha mereka secara lebih berkelanjutan.
Tidak hanya di bidang layanan, relawan juga dilibatkan dalam kegiatan kehumasan DJP, baik secara daring maupun luring. Mereka berperan dalam produksi dan penyebaran konten edukasi perpajakan di media sosial serta mendukung berbagai kegiatan kampanye kesadaran pajak di masyarakat.
Romadhaniah menegaskan bahwa keberhasilan program Renjani tidak semata-mata diukur dari jumlah wajib pajak yang dibantu, melainkan dari perubahan perilaku yang muncul setelah mendapatkan pendampingan.
“Relawan pajak kami dorong untuk menjadi agen perubahan yang membangun kepercayaan dan menumbuhkan kepatuhan perpajakan sukarela melalui pendekatan edukatif yang berkelanjutan,” katanya.
Di sisi lain, program Renjani juga memberikan manfaat bagi para relawan. Pengalaman serta kompetensi yang diperoleh selama menjalankan tugas dinilai menjadi bekal penting untuk pengembangan karier di masa depan, baik di dunia industri, perusahaan konsultan pajak, maupun kantor akuntan publik. (alf)
