IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa pajak merupakan sektor paling strategis dalam menjaga kemandirian dan kedaulatan negara. Menurutnya, kemampuan negara membiayai pembangunan secara mandiri hanya dapat dicapai apabila penerimaan pajak berjalan optimal.

Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam sambutannya pada Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 yang digelar di Manhattan Hotel, Selasa (20/1/2026). Ia menyebut pajak sebagai fondasi utama keberlangsungan negara modern.

Misbakhun menjelaskan, sejak awal terbentuknya negara, terdapat kesepakatan kontrak sosial antara warga negara dan negara. Dalam kontrak tersebut, warga negara menyerahkan sebagian hak ekonominya untuk dikelola negara demi kepentingan bersama.

Menurutnya, konsep perpajakan telah melekat sejak awal peradaban manusia dan bahkan disebut dalam berbagai kitab suci. Hal itu menunjukkan bahwa pajak bukan sekadar instrumen fiskal, melainkan bagian dari sejarah panjang pengaturan kehidupan bermasyarakat.

Ia mengakui bahwa pajak bukan isu yang populer dan sering kali tidak menimbulkan sentimen positif. Namun, pajak tetap menjadi alat penting negara untuk membiayai layanan publik yang dibutuhkan seluruh warga negara.

Misbakhun menekankan bahwa negara memiliki kewajiban menyediakan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan perlindungan sosial. Seluruh kewajiban tersebut membutuhkan pembiayaan yang besar dan berkelanjutan.

Dalam konteks itu, ia mengingatkan bahwa setiap pungutan pajak harus memiliki dasar hukum yang jelas karena menyangkut hak mendasar warga negara. Oleh sebab itu, konstitusi menjadi fondasi utama sistem perpajakan nasional.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan bahwa tanggung jawab penerimaan pajak bukan hanya berada di tangan Direktorat Jenderal Pajak. Ia menyebut peran konsultan pajak dan organisasi profesi seperti Ikatan Konsultan Pajak Indonesia sangat penting dalam menjaga ekosistem pajak yang sehat dan berkeadilan. (bl)