IKPI, Jakarta: Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengakui bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak hingga kini belum berhasil disahkan dan bahkan telah tenggelam dari prioritas proses legislasi di DPR.
Hal tersebut disampaikan Misbakhun dalam sambutannya pada Outlook Perpajakan dan Partnership Gathering IKPI 2026 di Jakarta, Selasa (20/1/2026). Ia menyebut, absennya payung hukum khusus bagi profesi konsultan pajak merupakan realitas yang harus dihadapi bersama.
Menurut Misbakhun, RUU Konsultan Pajak sempat masuk dalam pembahasan legislasi pada periode sebelumnya, namun dinamika politik dan prioritas pembentukan undang-undang membuat pembahasannya terhenti di tengah jalan.
“RUU-nya ada, tapi faktanya sekarang tenggelam dari proses legislasi,” ujarnya di hadapan ribuan peserta luring dan daring.
Ia menilai, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah semakin kompleksnya sistem perpajakan nasional. Padahal, peran konsultan pajak justru semakin strategis sebagai jembatan antara otoritas pajak dan wajib pajak.
Misbakhun menegaskan bahwa tanpa kerangka hukum yang kuat, profesi konsultan pajak berpotensi berada di wilayah abu-abu—baik dari sisi kewenangan, perlindungan hukum, maupun pengawasan etik.
Karena itu, ia mendorong Ikatan Konsultan Pajak Indonesia untuk tidak pasif dan menunggu proses politik semata. Menurutnya, organisasi profesi perlu aktif membangun narasi, konsolidasi, dan argumentasi publik agar urgensi RUU Konsultan Pajak kembali mendapat perhatian pembentuk undang-undang.
Ia menekankan bahwa pengaturan konsultan pajak tidak boleh dipahami sebagai upaya melindungi profesi semata, melainkan sebagai bagian dari penguatan ekosistem perpajakan dan peningkatan kepatuhan sukarela.
“Kalau kita ingin sistem pajak yang sehat, aktor-aktor di dalamnya juga harus memiliki kepastian hukum,” kata Misbakhun.
Misbakhun menyampaikan bahwa DPR pada prinsipnya terbuka terhadap masukan dari pemangku kepentingan, termasuk organisasi profesi, sepanjang terdapat argumentasi yang kuat dan relevan dengan kepentingan fiskal negara. (bl)
