IKPI, Jakarta: Pemerintah terus memperkuat sektor pariwisata nasional melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang dilengkapi beragam insentif pajak. Langkah ini menjadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing investasi di sektor pariwisata.
Plt. Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin Manansang, menegaskan bahwa sektor pariwisata kini memasuki fase transformasi strategis. Pemerintah menempatkan pariwisata sebagai salah satu prioritas nasional—bukan hanya penghasil devisa, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan kawasan dan penciptaan lapangan kerja.
“Kontribusi pariwisata terhadap PDB nasional naik dari 3,9 persen pada 2023 menjadi 4 persen di 2024, dan diproyeksikan dapat menembus 8 persen pada 2029. KEK berperan penting dalam memperkuat daya saing daerah serta menarik investasi strategis di sektor pariwisata,” ujar Rizal dalam Seminar Nasional ‘Sinergi Nasional untuk Pariwisata: Peran Strategis Danantara dalam Pembangunan Kemajuan Sektor Pariwisata Nasional’, di Menara Batavia, Jakarta Pusat, dikutip Minggu, (12/10/25).
Menurutnya, KEK tidak hanya berfungsi sebagai kawasan investasi, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi terintegrasi yang mendorong transformasi daerah melalui pemberian fasilitas fiskal, kemudahan berusaha, serta kolaborasi lintas sektor.
“KEK dirancang untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, efisien, dan berorientasi jangka panjang. Dengan dukungan insentif pajak, KEK akan menjadi motor penggerak utama pengembangan pariwisata nasional,” tegas Rizal.
Rizal menambahkan, sinergi antara Dewan Nasional KEK, Danantara, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi faktor penting dalam memperkuat tata kelola aset pariwisata nasional. Danantara berperan sebagai strategic enabler yang mengelola portofolio aset pariwisata seperti Mandalika, Sanur, dan Batang agar lebih efisien dan berdaya saing.
Dalam kesempatan yang sama, Managing Director Danantara Indonesia, Febriany Eddy, menyoroti potensi besar pariwisata berbasis kesehatan yang tengah berkembang di Indonesia.
“KEK Sanur menjadi contoh konkret integrasi antara pariwisata dan layanan kesehatan. Kami melihat sinergi luar biasa antar pemangku kepentingan untuk mewujudkan pariwisata kelas dunia,” ungkap Febri.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI), Agus Pahlevi, menilai penguatan kapasitas pelaku usaha lokal menjadi kunci sukses pengembangan KEK.
“Kebijakan pariwisata harus berbasis kebutuhan pelaku usaha. Sinergi antara pelaku pariwisata dan BUMN dapat menciptakan nilai tambah destinasi melalui investasi, promosi, dan transformasi digital,” jelasnya. (alf)
