IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tetap memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program pembangunan negara, meski realisasi penerimaan pajak pada paruh pertama tahun ini mengalami perlambatan.

“Seandainya penerimaan pajak di bawah target, masyarakat tak perlu khawatir. Tahun lalu masih ada sisa anggaran lebih (SAL) yang cukup besar. Jadi pemerintah tetap mampu membiayai pembangunan,” ujar Purbaya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Sebagai catatan, SAL APBN 2025 tercatat sebesar Rp457,5 triliun. Sebagian dari anggaran ini akan digunakan, antara lain, Rp16 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Rp85,6 triliun untuk menambal pelebaran defisit APBN 2025.

Purbaya mengakui perlambatan penerimaan pajak terutama terjadi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), yang dipengaruhi oleh melandainya konsumsi rumah tangga dan kinerja ekonomi yang cenderung menurun.

Meski begitu, ia optimistis tren penerimaan pajak akan membaik pada triwulan terakhir tahun ini, yakni Oktober hingga Desember, seiring pelaksanaan program stimulus pemerintah dan suntikan dana Rp200 triliun ke lima bank yang bertujuan mendongkrak sektor riil.

“Jika semua program berjalan sesuai rencana, saya yakin target-target penerimaan pajak akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi tetap sesuai proyeksi,” kata Purbaya.

Hingga akhir Juli 2025, realisasi penerimaan pajak tercatat Rp990 triliun, mengalami kontraksi 5,29 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Namun, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menegaskan kontribusi pajak terhadap total pendapatan negara justru meningkat 1,67 persen dibanding periode Januari–Juli 2024.

Dengan langkah-langkah ini, pemerintah berupaya menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pembangunan ekonomi di tengah perlambatan sementara penerimaan pajak. (alf)