IKPI, Jakarta: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan kesepakatan baru antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) mengenai penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, hasil dari perundingan panjang dengan Presiden AS Donald Trump. Namun di balik penurunan tarif tersebut, kalangan ekonom menilai hasil negosiasi ini justru merugikan posisi Indonesia di kancah perdagangan global.
“Beliau seorang negosiator cukup keras juga. Akhirnya ada kesepakatan. Kita akan istilahnya memahami kepentingan mereka, dan mereka memahami kepentingan kita,” ujar Prabowo setibanya di Tanah Air, Rabu (16/7/2025), usai lawatannya ke AS dan Eropa.
Dalam keterangannya, Prabowo juga mengakui bahwa sebagai bagian dari kesepakatan, Indonesia diminta untuk membuka pintu impor bagi produk-produk AS seperti Boeing, gandum, kedelai, dan migas, demi mendukung kebutuhan domestik.
Namun menurut Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, kesepakatan ini justru menciptakan preseden yang tidak sehat bagi Indonesia.
“Ini bisa menjadi template. Kalau mau menekan Indonesia, ikuti saja gaya Trump: minta Indonesia buka keran impor lebih besar dan tetap terima tarif ekspor ke sana,” tegas Bhima.
Ia menyoroti pernyataan Trump yang menyebut bahwa barang-barang AS akan bebas tarif saat masuk ke Indonesia, sementara barang ekspor Indonesia ke AS tetap dikenakan tarif 19%.
“Itu jelas asimetri. Bukan negosiasi yang menguntungkan bagi Indonesia,” katanya.
Bhima juga menyoroti klausul kesepakatan lain yang mengharuskan Indonesia melakukan impor BBM, LPG, dan produk pertanian dengan nilai kontrak jangka panjang. Ia memperingatkan bahwa posisi tawar Indonesia bisa semakin lemah, apalagi jika hal ini menjadi acuan bagi negara-negara lain yang ingin menekan Indonesia.
Dalam perspektif regional, Bhima membandingkan hasil negosiasi Indonesia dengan Vietnam. Ia menyebut Vietnam, yang awalnya dikenai tarif 46%, kini hanya dipatok 20% setelah negosiasi.
“Selisih 1% saja kita kalah dari Vietnam, padahal mereka punya biaya logistik dan produksi lebih rendah. Artinya industri manufaktur kita kalah saing, relokasi investasi pun bisa lebih banyak ke Vietnam,” jelasnya.
Senada dengan Bhima, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Esther Sri Astuti, menilai Indonesia harus menyusun strategi untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menarik. Perbedaan struktur ekspor dengan Vietnam memang ada, tapi bukan alasan untuk bersikap pasif.
“Kalau tidak dibarengi reformasi struktural dan insentif, kita akan terus tertinggal. Perlu langkah nyata agar ekspor tumbuh dan tidak terjebak dalam ketergantungan impor,” ujar Esther.
Sementara itu, dari kalangan dunia usaha, pendapat berbeda disampaikan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Apindo, Hariyadi Sukamdani. Ia melihat peluang di balik kesepakatan ini.
“Menurut saya, ini deal terbaik yang bisa diambil dalam situasi sekarang. Peluang ekspor tetap terbuka, tinggal bagaimana kita maksimalkan saja,” ucapnya.
Hariyadi mendorong pelaku usaha untuk fokus menggenjot ekspor produk unggulan seperti pertanian dan consumer goods, serta memainkan diplomasi lebih cermat dalam sektor migas.
“Amerika tetap penting buat kita ekonomi besar, daya beli tinggi. Jangan sampai hubungan ini terganggu. Kita perlu cerdas berdiplomasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Prabowo menyebut perundingan di Brussels menghasilkan progres penting dalam kerangka Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), yang berpotensi membuka jalur bebas tarif untuk produk Indonesia ke Uni Eropa dan sebaliknya.
Namun, menurut para ekonom, diplomasi dagang ke depan harus lebih strategis dan berpihak pada kepentingan jangka panjang Indonesia, bukan sekadar imbal dagang jangka pendek. (alf)
