IKPI, Jakarta: Bayangkan kalau membayar pajak bukan lagi sesuatu yang bikin pusing kepala, tapi justru jadi bagian dari identitas kita sebagai warga negara yang sadar, keren, dan bertanggung jawab. Itulah pesan utama dari Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo dalam orasi ilmiahnya yang disampaikan di acara Dies Natalis ke-65 Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Diponegoro (UNDIP), beberapa waktu lalu.

Dengan tajuk orasi “Pajak: Antara Kebutuhan dan Kepatuhan”, Suryo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengubah pola pikir tentang perpajakan—dari kewajiban administratif menjadi bagian dari gaya hidup.

“Kita perlu menjadikan kepatuhan pajak sebagai gaya hidup. Bukan hanya karena itu kewajiban, tapi karena kita semua membutuhkan pajak untuk menjaga stabilitas ekonomi,” ujarnya.

Kalimat ini tidak sekadar seruan kosong. Suryo menyampaikan bahwa lebih dari 80 persen penerimaan negara bergantung pada pajak dan kepabeanan, yang digunakan untuk mendanai hampir seluruh aktivitas pemerintahan—mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurut laporan APBN KiTa edisi Desember 2024, penerimaan pajak sepanjang 2024 mencapai Rp1.932,4 triliun, sementara penerimaan dari kepabeanan dan cukai menyentuh Rp300,2 triliun. Angka-angka ini tidak hanya menunjukkan performa, tapi juga jadi bukti bahwa kontribusi wajib pajak punya peran strategis di tengah tantangan ekonomi global.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa belanja negara yang dibiayai dari penerimaan pajak juga berperan sebagai “tameng ekonomi” menghadapi gejolak global.

“Kami menggunakan belanja negara sebagai shock absorber di tengah risiko ketidakpastian. Termasuk lewat bantuan sosial, subsidi energi, hingga pelaksanaan pemilu serentak 2024,” ujarnya.(alf)