IKPI, Jakarta: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan bahwa penerimaan pajak Indonesia masih terbilang rendah. Hal ini disebabkan oleh ketergantungan negara yang terlalu besar pada jumlah pembayar pajak yang terbatas, meskipun jumlah penduduk Indonesia sangat besar.
Dalam acara “Kumparan The Economics Insights 2025” yang digelar di The Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2025) Bambang menyatakan, karena bergantung hanya kepada basis pajak yaitu pembayar pajak yang jumlahnya tidak seberapa besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia, maka tax ratio RI hanya sekitar 10 persen.
Tax ratio Indonesia yang masih di angka 10 persen tersebut menjadikannya sebagai salah satu negara dengan tax ratio terendah di kawasan ASEAN, bahkan berada jauh di bawah standar yang ditetapkan oleh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Bambang menambahkan, Indonesia ingin menjadi anggota OECD, namun tax ratio yang rendah menjadi salah satu tantangan terbesar.
Meskipun demikian, Bambang menegaskan bahwa meningkatkan tarif pajak atau menambah objek pajak bukanlah prioritas utama. “Pengalaman saya atau pengamatan saya adalah, tentunya kita tidak menjadikan kenaikan tarif pajak maupun penambahan objek pajak sebagai prioritas. Kalau memang itu dirasakan sangat mendesak, barangkali boleh-boleh saja, tapi yang lebih penting nomor satu adalah untuk bisa meningkatkan penerimaan pajak,” ujar Bambang.
Lebih lanjut, Bambang juga menyoroti praktik transfer pricing yang dilakukan oleh beberapa perusahaan, baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun perusahaan domestik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa banyak keuntungan yang seharusnya dikenakan pajak di Indonesia justru dipindahkan ke negara lain dengan tarif pajak yang lebih rendah, sehingga merugikan pendapatan negara.
“Nah keuntungan itu dipindahkan ke negara lain yang menjanjikan PPh badan atau corporate income tax yang jauh lebih rendah. Tentunya ini kerugian bagi kita,” jelas Bambang.
Bambang juga mengungkapkan kesepakatannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Panjaitan, yang sering menekankan pentingnya penerapan Coretax sebagai langkah untuk mendeteksi penerimaan pajak yang lebih akurat dan memperluas basis pajak.
“Karena salah satu cara kita untuk bisa mendeteksi penerimaan pajak yang lebih akurat dan memiliki basis pajak yang lebih luas adalah melalui sistem yang komprehensif seperti Coretax,” ujar Bambang.
Pernyataan ini menegaskan bahwa Indonesia masih memiliki tantangan besar dalam memperbaiki sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara, yang menjadi kunci penting dalam mendukung pembangunan nasional.(alf)
