IKPI, Jakarta: Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumandiri), Hermawati Setyorinny menilai kebijakan menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11 menjadi 12% pada Januari 2025, akan menjadi beban tambahan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Sekarang ini UMKM seperti dipukul kiri, kanan, atas, bawah. Apalagi dengan kondisi PPN 12%,” ujar Hermawati, baru-baru ini.
Menurutnya, kenaikan PPN akan memengaruhi biaya produksi yang berujung pada kenaikan harga jual. Hal ini dikhawatirkan dapat menurunkan daya beli masyarakat, mengancam omset UMKM, dan memperburuk kondisi usaha kecil yang telah tertekan oleh berbagai tantangan ekonomi.
Selain itu, pelaku UMKM juga dihadapkan pada pungutan lain seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak restoran, hingga pajak hiburan, yang semakin memperberat beban mereka.
Namun demikian, sebagai kompensasi atas kenaikan PPN, pemerintah memberikan beberapa insentif. Salah satunya adalah perpanjangan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5% hingga tahun 2025, serta pembebasan PPh bagi UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta per tahun.
Namun, Hermawati menganggap langkah tersebut tidak cukup signifikan untuk meringankan dampak kenaikan PPN.
Sebelumnya, pernyataan senada juga disampaikan Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar. Ia menilai pemerintah gagal memperhitungkan efek pengganda (multiplier effect) dari kebijakan ini.
“Kenaikan PPN akan memicu gejolak harga barang yang lebih besar dibandingkan persentase kenaikannya. Klaim pemerintah bahwa harga tidak akan naik signifikan jelas keliru,” ujarnya.
Menurut Askar, kenaikan PPN berdampak langsung pada komponen biaya dalam rantai pasok dan produksi. Hal ini membuat harga barang akhir hampir pasti lebih mahal, yang akan semakin menekan daya beli masyarakat.
Kenaikan PPN ini dinilai dapat memperlambat pertumbuhan sektor UMKM, yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Hermawati mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dan lebih mendukung pelaku UMKM agar tetap mampu bertahan di tengah tantangan ekonomi yang semakin berat.
Sementara itu, pelaku usaha berharap adanya dialog terbuka dengan pemerintah untuk mencari solusi yang lebih adil dan berimbang, sehingga sektor UMKM dapat terus berkembang dan berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional. (alf)
