IKPI, Jakarta: Isu pajak atas amplop kondangan memicu perhatian publik dan turut disorot anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Dalam rapat dengar pendapat dengan Kementerian BUMN dan PT Danantara di Gedung DPR, Rabu (23/7/2025), Mufti mengungkapkan kekhawatirannya atas kebijakan pajak yang dinilai semakin memberatkan masyarakat, bahkan menyentuh ranah sosial seperti hajatan pernikahan.
“Bahkan kami dengar dalam waktu dekat, orang yang mendapat amplop di kondangan dan hajatan akan dimintai pajak oleh pemerintah,” ujar Mufti, yang juga merupakan politisi PDI Perjuangan.
Pernyataan Mufti itu muncul saat membahas pengalihan dividen BUMN ke PT Danantara. Menurutnya, keputusan tersebut berdampak besar terhadap penerimaan negara dan mendorong pemerintah mencari sumber pemasukan baru, termasuk dari sektor-sektor nonkonvensional.
“Pengalihan dividen ke Danantara sangat jelas membuat negara kehilangan pemasukan. Akibatnya, Kementerian Keuangan harus memutar otak menambal defisit, dan salah satunya dengan kebijakan pajak yang dirasakan memberatkan rakyat,” ucapnya.
Ia menyoroti pula keresahan pelaku usaha mikro dan digital, termasuk penjual di marketplace seperti Shopee, TikTok, dan Tokopedia, serta para influencer yang kini dikenakan pajak. “Anak-anak muda kita yang berjualan secara online mulai menghitung ulang kelayakan usahanya. Ini mengganggu semangat berwirausaha,” tegas Mufti.
Meski belum ada pernyataan resmi dari pemerintah mengenai pajak atas amplop kondangan, Mufti meminta agar isu tersebut diklarifikasi dan tidak dijadikan solusi atas defisit anggaran. “Kita harus hati-hati. Jangan sampai penerimaan negara dikejar dari pos-pos yang justru mengganggu kehidupan sosial masyarakat,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan dividen BUMN secara akuntabel, agar tidak menjadi beban baru bagi rakyat. “Kalau sumber penerimaan utama negara dialihkan, pemerintah harus bertanggung jawab atas dampaknya. Jangan semua beban dialihkan ke rakyat,” katanya. (alf)
