IKPI, Jakarta: Waktu terus berjalan, dan program pemutihan pajak kendaraan bermotor di Provinsi DKI Jakarta segera memasuki batas akhir. Pemprov DKI menegaskan, kebijakan penghapusan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ini hanya berlaku hingga 31 Agustus 2025.
Program yang digelar sejak 14 Juni lalu ini merupakan rangkaian perayaan HUT ke-498 Kota Jakarta sekaligus menyambut Hari Kemerdekaan RI. Pemprov berharap, kesempatan ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menuntaskan tunggakan pajak tanpa terbebani denda.
“Ini adalah momentum yang tepat. Kami ingin mendorong warga melunasi kewajibannya dengan lebih ringan dan menjadi kado istimewa untuk Jakarta,” ujar perwakilan Pemprov DKI.
Apa yang Dihapus?
Dalam periode ini, Pemprov menghapus seluruh sanksi keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB. Artinya, pemilik kendaraan yang menunggak hanya perlu membayar pokok pajaknya saja.
Di Mana Bisa Mengurus?
Untuk perpanjangan pajak tahunan, layanan tersedia di:
SAMSAT Induk
SAMSAT Keliling
Gerai SAMSAT
SAMSAT Outlet
Sementara untuk balik nama dan pajak 5 tahunan (ganti plat), wajib membawa kendaraan untuk cek fisik dan melengkapi kwitansi pembelian. Layanan ini hanya dapat dilakukan di SAMSAT Induk.
Syarat Dokumen
KTP, BPKB, dan STNK asli beserta fotokopi
Kendaraan untuk keperluan cek fisik (khusus balik nama & pajak 5 tahunan)
Gunakan Aplikasi SIGNAL untuk Lebih Praktis
Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi SIGNAL (Samsat Digital Nasional) untuk mengurus secara online:
1. Unduh di Play Store atau App Store
2. Registrasi menggunakan NIK, nama lengkap, email, dan nomor ponsel
3. Verifikasi e-KTP dan wajah
4. Terima kode OTP via SMS
5. Lihat rincian tagihan dan SWDKLL
6. Pilih metode pembayaran melalui Pospay atau Kantor Pos
Catat Tanggalnya!
Batas waktu program ini tinggal beberapa minggu lagi. Setelah 31 Agustus 2025, keterlambatan akan kembali dikenakan denda sesuai aturan.
Bagi warga Jakarta yang masih menunggak pajak kendaraan, inilah kesempatan untuk menghemat biaya dan sekaligus membantu peningkatan pendapatan daerah. (alf)
