Kategori: Berita Seluruh Cabang

IKPI, Surakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan komitmennya membangun komunikasi intens anggota. Salah satu yang diwujudkan adalah melalui kegiatan Dialog Terbuka, diantaranya dengan Cabang Surakarta yang digelar Jumat (13/2/2026) malam.

Dalam Dialog Terbuka Cabang Surakarta tersebut, Vaudy berdiskusi secara langsung dengan pengurus dan anggota tanpa sekat formalitas. Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan strategis yang disampaikan secara terbuka.

“Dialog Terbuka Cabang Surakarta ini adalah wujud nyata janji saya saat kampanye. Saya ingin komunikasi tidak berhenti di pusat, tetapi hidup sampai ke pengcab,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sejak awal kepemimpinannya, ia berkomitmen membangun komunikasi aktif dengan anggota di tingkat pusat, pengda, dan pengcab agar organisasi berjalan selaras.

Menurutnya, Dialog Terbuka Cabang Surakarta menjadi model komunikasi dua arah yang perlu direplikasi di cabang lain untuk menjaga soliditas organisasi.

Sejumlah anggota menyampaikan apresiasi atas keterbukaan tersebut. Mereka menilai forum seperti Dialog Terbuka Cabang Surakarta memberikan ruang partisipasi nyata dalam menentukan arah organisasi.

Vaudy memastikan seluruh aspirasi yang muncul dalam Dialog Terbuka Cabang Surakarta akan dirangkum dan dibahas dalam forum strategis di tingkat pusat.

Kegiatan tersebut menegaskan bahwa IKPI berupaya menjaga sinergi dan memperkuat marwah profesi konsultan pajak melalui komunikasi berkelanjutan. (bl)

IKPI, Bali: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa program edukasi pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan tahun 2026 akan diperkuat melalui skema Training of Trainers (TOT) yang melibatkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Perpajakan.

Hal itu disampaikan dalam sambutannya pada Rakorda IKPI Pengda Bali Nusra, Kamis (12/2/2026). Menurut Vaudy, edukasi SPT telah menjadi agenda rutin tahunan IKPI, namun tahun ini pendekatannya akan diperluas secara hybrid untuk menjangkau lebih banyak peserta.

“Kita ingin bukan hanya tatap muka, tetapi juga online. Supaya jangkauannya lebih luas dan bisa diikuti lintas wilayah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengurus pusat telah berkoordinasi dengan Kepala Pusdiklat untuk menyiapkan TOT bagi instruktur IKPI. Skema ini diharapkan menciptakan standar materi yang seragam sekaligus meningkatkan kualitas penyampaian di seluruh daerah.

Vaudy juga membuka akses penggunaan fasilitas Zoom milik pengurus pusat dengan kapasitas hingga ribuan peserta. Langkah ini dimaksudkan agar pengurus daerah dan cabang tidak terbebani biaya teknis penyelenggaraan webinar.

Menurutnya, pengalaman kegiatan Outlook Perpajakan pada awal tahun yang diikuti sekitar 4.000 peserta mayoritas non-anggota menjadi bukti bahwa animo publik terhadap edukasi IKPI sangat tinggi. Bahkan dalam rangkaian asistensi pengisian SPT, jumlah peserta mencapai 2.000 hingga 3.000 orang per kegiatan.

“Artinya masyarakat sudah mulai menerima IKPI sebagai rujukan edukasi perpajakan. Ini harus kita jaga dan tingkatkan,” katanya.

Ia pun mengajak pengurus daerah dan cabang di Bali Nusra aktif memanfaatkan fasilitas tersebut agar program edukasi SPT semakin merata dan berdampak nasional. (bl)

IKPI, Bali: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memaparkan strategi besar organisasi dalam memperluas jangkauan layanan melalui kerja sama dengan Kementerian UMKM. Hal itu disampaikannya melalui daring, kepada puluhan pengurus daerah dan pengurus cabang dalam Rakorda IKPI Pengda Bali Nusra, Kamis (12/2/2026), 

Ia menjelaskan bahwa IKPI telah menandatangani kerja sama edukasi perpajakan bagi pelaku UMKM, yang jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 30 juta unit usaha. Kerja sama tersebut membuka peluang besar bagi anggota IKPI untuk terlibat langsung dalam pendampingan.

“Kita ingin anggota IKPI menjadi rujukan UMKM dalam memahami dan menjalankan kewajiban perpajakan,” ujarnya.

Vaudy memaparkan dua skema pelaksanaan. Pertama, UMKM dapat datang ke Gedung IKPI di Fatmawati untuk mendapatkan konsultasi dari anggota yang telah mengikuti Training of Trainers (TOT). Kedua, UMKM dapat berkonsultasi langsung ke kantor anggota IKPI melalui sistem pendaftaran terpusat.

Menariknya, skema ini diawali dengan mekanisme pro bono terbatas, misalnya tiga kali pertemuan konsultasi. 

Ia menyebut, pendekatan ini bukan hanya bentuk pengabdian, tetapi juga strategi memperluas basis klien anggota. “Kalau dari 30 juta itu kita bisa menjangkau lima atau sepuluh persen saja, itu sudah sangat besar dampaknya bagi anggota,” katanya.

Vaudy berharap pengurus daerah dan cabang di Bali Nusra ikut mensosialisasikan program ini kepada anggota. Menurutnya, momentum transformasi digital perpajakan harus diiringi dengan perluasan peran konsultan pajak sebagai mitra UMKM.

“Ini peluang sekaligus tanggung jawab. Kita bantu UMKM tumbuh, dan pada saat yang sama kita memperkuat profesi kita,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Kota Bekasi: Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Kota Bekasi, Kamis (12/2/2026) menjadi momentum konsolidasi organisasi. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, memanfaatkan forum tersebut untuk memberikan arahan strategis kepada seluruh anggota terkait penguatan peran profesi konsultan pajak ke depan.

Dalam sambutannya, Vaudy menegaskan bahwa konsultan pajak tidak boleh hanya berkutat pada teknis perpajakan tetapi harus menjadi rujukan utama Wajib Pajak dalam memahami dinamika regulasi yang terus berubah.

“Profesi ini harus hadir dengan kompetensi, integritas, dan kepastian sikap. Kita tidak boleh gamang ketika regulasi berubah atau ketika kebijakan belum jelas,” tegasnya di hadapan ratusan peserta.

Ia juga menekankan pentingnya konsistensi dalam edukasi perpajakan, khususnya terkait pengisian SPT Tahunan Orang Pribadi dan Badan yang menjadi agenda rutin organisasi setiap tahun. Menurutnya, edukasi tidak boleh berhenti pada satu momentum, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis.

Untuk itu, pada tahun 2026, kegiatan edukasi akan kembali digelar secara nasional dengan format fleksibel baik full online, offline, maupun hybrid yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesiapan masing-masing cabang.

Vaudy mengingatkan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan massal, pembekalan kepada anggota melalui Training of Trainers (TOT) menjadi hal krusial agar materi yang disampaikan seragam dan terstandar. TOT tersebut akan dilaksanakan bekerja sama dengan Pusdiklat Pajak.

“Jangan sampai anggota menyampaikan materi yang berbeda-beda. Kita harus satu suara, satu standar, dan berbasis regulasi yang berlaku,” ujarnya.

Selain itu, ia juga mengajak anggota untuk lebih aktif mengambil peran dalam pendampingan UMKM, namun tetap menjaga profesionalisme dengan sistem yang terstruktur dan terukur.

Menurut Vaudy, tantangan ke depan bukan hanya soal perubahan aturan, tetapi juga bagaimana profesi konsultan pajak mampu menjaga kepercayaan publik. Ia menekankan pentingnya soliditas internal organisasi dan komunikasi yang baik antaranggota.

Seminar PPL IKPI Kota Bekasi pun menjadi ruang refleksi sekaligus penguatan arah organisasi, di mana Ketua Umum secara tegas mengingatkan bahwa IKPI harus tetap relevan, responsif, dan profesional dalam setiap dinamika perpajakan nasional. (bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan bahwa organisasinya secara konsisten mengambil peran aktif dalam membantu pemerintah meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak dan mendorong optimalisasi penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Menurut Vaudy, kontribusi pajak yang menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuntut keterlibatan semua pihak, termasuk asosiasi profesi. IKPI, kata dia, tidak hanya berperan sebagai organisasi keanggotaan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk edukasi dan pendampingan wajib pajak.

“Peningkatan kepatuhan pajak tidak bisa hanya mengandalkan regulasi dan pengawasan. Edukasi yang berkelanjutan adalah kunci. Di sinilah IKPI mengambil peran,” ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Vaudy menjelaskan, setiap tahun menjelang masa pelaporan SPT Tahunan, seluruh cabang IKPI di berbagai daerah secara rutin menyelenggarakan sosialisasi dan bimbingan teknis. Materi yang diberikan mencakup pengisian SPT Orang Pribadi, SPT Badan, hingga pemahaman kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM.

Kegiatan tersebut tidak hanya dilakukan secara daring melalui webinar nasional, tetapi juga luring di kota-kota besar maupun daerah. Menurutnya, pendekatan tatap muka tetap relevan, khususnya bagi pelaku UMKM yang membutuhkan penjelasan langsung terkait pengisian SPT, pelaporan harta dan utang, hingga rekonsiliasi data.

“Di banyak cabang, anggota kami turun langsung memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, komunitas usaha, hingga asosiasi lokal. Ini dilakukan rutin setiap tahun,” jelasnya.

Dalam beberapa bulan terakhir menjelang batas akhir pelaporan SPT Orang Pribadi, IKPI telah menggelar beberapa kali sosialisasi daring berskala nasional. Peserta dalam rangkaian webinar tersebut mencapai sekitar 3.000 orang per kegiatan, terdiri dari masyarakat umum dan anggota IKPI dari seluruh Indonesia.

Selain kegiatan mandiri, IKPI juga menggandeng sektor perbankan untuk memperluas jangkauan edukasi. Sosialisasi pelaporan SPT telah dikolaborasikan dengan Bank Mega dan OCBC NISP, dengan menyasar nasabah prioritas, pengusaha, serta pelaku usaha kecil dan menengah.

Kolaborasi tersebut, menurut Vaudy, menjadi langkah strategis karena perbankan memiliki basis nasabah yang luas dan sebagian besar merupakan wajib pajak aktif. Melalui forum edukasi bersama, peserta dapat langsung berdiskusi mengenai kewajiban pelaporan SPT, implikasi pajak atas transaksi usaha, serta pentingnya kepatuhan dalam menjaga reputasi bisnis.

Ia menegaskan bahwa IKPI melihat kepatuhan pajak bukan semata kewajiban administratif, melainkan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan nasional. Semakin tinggi kepatuhan, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap wajib pajak memahami hak dan kewajibannya. Ketika pemahaman meningkat, kepatuhan akan tumbuh secara sukarela,” tegas Vaudy.

Ke depan, IKPI berkomitmen memperluas program sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas anggota agar mampu menjadi agen edukasi di daerah masing-masing. Dengan jaringan cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, Vaudy optimistis kontribusi IKPI dalam meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak akan semakin signifikan.

“Kami tidak hanya hadir menjelang batas pelaporan. Edukasi pajak adalah agenda berkelanjutan. IKPI akan terus konsisten mendukung pemerintah dalam menjaga penerimaan negara dari sektor perpajakan,” pungkasnya.(bl)

IKPI, Jakarta: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, yang membuka peluang magang bagi mahasiswa perpajakan dan Relawan Pajak Renjani di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Menurut Vaudy, kebijakan tersebut merupakan terobosan strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) perpajakan nasional. Ia menilai, mahasiswa tidak cukup hanya dibekali teori di ruang kelas, tetapi juga harus memahami praktik riil administrasi perpajakan, dinamika regulasi, serta tantangan kepatuhan wajib pajak di lapangan.

“Kami menyambut baik dan mendukung penuh langkah Dirjen Pajak. Bahkan, IKPI sudah melaksanakan program magang mahasiswa perpajakan sejak beberapa tahun terakhir melalui kantor-kantor anggota kami di seluruh Indonesia,” ujarnya di sela Pembukaan Kick Off Kampanye Simpatik Ngabuburit Spectaxcular 2026 oleh Dirjen Pajak di Kantor Pusat DJP, Jumat (13/2/2026).

Vaudy menjelaskan, anggota IKPI yang tersebar di berbagai daerah secara rutin menerima mahasiswa magang dari berbagai perguruan tinggi. Langkah ini memberikan pengalaman dan nilai tambah signifikan karena mahasiswa belajar menghadapi kasus nyata dengan kompleksitas yang beragam, sehingga dapat memahami bagaimana regulasi diterapkan dalam praktik, sekaligus belajar etika profesi dan tanggung jawab sebagai calon konsultan pajak.

“Belajar dari praktik langsung akan membentuk kesiapan mental dan profesionalisme. Dunia kerja membutuhkan lulusan yang siap pakai, bukan hanya siap ujian,” tegas Vaudy.

Ia menambahkan, IKPI ke depan akan memperkuat kerja sama formal dengan berbagai perguruan tinggi untuk menghadirkan program magang yang lebih terstruktur dan terintegrasi dengan kurikulum akademik. Skema tersebut diharapkan memungkinkan konversi kegiatan magang menjadi satuan kredit semester (SKS), sehingga mahasiswa mendapatkan pengakuan akademik atas pengalaman praktiknya.

Selain itu, IKPI juga membuka peluang kolaborasi dalam bentuk kuliah tamu, pelatihan teknis, hingga pembinaan karier bagi mahasiswa yang berminat berkarier di bidang perpajakan. Menurut Vaudy, sinergi antara otoritas pajak, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi akan menciptakan ekosistem pembelajaran yang komprehensif.

Ia menilai, pembukaan peluang magang oleh DJP semakin memperkaya ruang pembelajaran bagi mahasiswa, karena mereka dapat memahami sisi kebijakan dan administrasi di otoritas pajak sekaligus praktik implementasi di kantor konsultan.

“Kalau ekosistem ini terbangun dengan baik, kita tidak hanya mencetak lulusan perpajakan, tetapi juga kader profesional yang berintegritas dan siap menjaga sistem fiskal nasional,” katanya.

Vaudy menegaskan bahwa peningkatan kualitas SDM perpajakan merupakan investasi jangka panjang bagi negara. Dengan semakin banyak mahasiswa terlibat dalam praktik langsung dan pembinaan profesi sejak dini, ia optimistis kualitas kepatuhan dan profesionalisme di sektor perpajakan Indonesia akan terus meningkat.(bl)

IKPI, Jakarta: Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Nuryadin Rahman, menegaskan bahwa usulan pembentukan Cabang Papua saat ini sedang diproses sesuai mekanisme organisasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) IKPI, khususnya Pasal 17.

Menurut Nuryadin, usulan pembentukan Cabang Papua diajukan oleh lima orang anggota tetap sebagai pengusul. “Jadi, kita menerima usulan dari lima orang anggota untuk membentuk Cabang Papua. Itu sudah memenuhi syarat minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ART,” ujarnya.

Ia menjelaskan, sebelum diambil keputusan, Pengurus Pusat terlebih dahulu mengundang para pengusul melalui pertemuan daring (Zoom) untuk mendengarkan secara langsung latar belakang dan dasar pemikiran pembentukan cabang baru tersebut. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian organisasi dalam menjalankan tata kelola yang baik.

“Langkah pertama, kita ajak Zoom para pengusul. Kita dengarkan apa dasar dan urgensi mereka membentuk Cabang Papua. Karena selama ini anggota di Papua masih tercatat sebagai bagian dari Cabang Makassar,” jelasnya, Jumat (13/2/2026).

Setelah mendengar paparan pengusul, Pengurus Pusat juga meminta pandangan dari IKPI Cabang Makassar yang saat ini menaungi anggota di Papua, serta IKPI Pengda Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua sebagai pengurus daerah. Ketua Cabang Makassar, Ezra, dan Ketua Pengda Sulamapua, Mustaqim, turut memberikan tanggapan dalam forum tersebut.

“Pengurus Cabang Makassar dan Pengda Sulamapua memberikan tanggapan yang sangat positif. Mereka mendukung pembentukan Cabang Papua, mengingat wilayahnya sangat luas dan jaraknya cukup jauh dari Makassar,” kata Nuryadin.

Secara geografis, lanjutnya, kondisi tersebut menjadi pertimbangan penting. Dengan terbentuknya Cabang Papua yang rencananya akan berkedudukan di Jayapura, pelayanan organisasi kepada anggota maupun masyarakat di wilayah timur Indonesia diharapkan menjadi lebih efektif. Bahkan ke depan, tidak menutup kemungkinan Papua dapat membentuk pengurus daerah (Pengda) sendiri apabila jumlah anggota terus bertumbuh.

Namun demikian, Nuryadin menegaskan bahwa keputusan resmi belum diambil. Pengurus Pusat masih harus menjalankan seluruh tahapan sesuai amanat Pasal 17 ART sebelum memutuskan dalam rapat pleno.

Ia menjelaskan, Pasal 17 ART mengatur secara tegas syarat pembentukan cabang, antara lain berkedudukan di tingkat kota/kabupaten serta diusulkan sekurang-kurangnya oleh lima orang anggota tetap di wilayah tersebut. Selain itu, sebelum keputusan diterbitkan, Pengurus Pusat wajib mendengar masukan dan tanggapan dari pengurus cabang dan pengurus daerah terkait.

“Inilah yang sedang kita jalankan. Jadi bukan sekadar menerima usulan lalu langsung memutuskan. Semua ada mekanismenya, ada tata caranya,” tegasnya.

Lebih jauh, Nuryadin menyebut pemberitaan proses ini penting agar seluruh pengurus cabang dan pengurus daerah terbiasa dengan mekanisme pembentukan maupun pemekaran cabang. Ia menekankan bahwa setiap pembentukan cabang semata-mata bertujuan untuk pengembangan organisasi dan perluasan jangkauan pelayanan.

“Tujuan kita jelas, supaya IKPI lebih dikenal masyarakat. Di Papua saat ini belum ada cabang, sehingga banyak yang belum mengetahui apa itu IKPI. Padahal di beberapa daerah, asosiasi profesi lain sudah lebih dulu hadir,” ungkapnya.

Dengan hadirnya Cabang Papua nantinya, IKPI diharapkan dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi perpajakan kepada masyarakat setempat. Menurut Nuryadin, keberadaan cabang di daerah akan mempermudah penyebaran informasi, pendampingan, serta peningkatan literasi pajak di wilayah tersebut.

“Kalau kita ingin masyarakat lebih memahami pajak dan lebih mudah mengakses pendampingan, maka organisasi juga harus hadir secara nyata di daerah. Itulah semangat pembentukan Cabang Papua ini,” pungkasnya. (bl)

IKPI, Kota Bekasi: Seminar Pengembangan Profesional Berkelanjutan (PPL) IKPI Cabang Kota Bekasi tidak hanya menjadi forum peningkatan kompetensi, tetapi juga ruang penyampaian sikap organisasi terhadap dinamika regulasi. Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, secara tegas menyoroti ketidakpastian perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, khususnya yang berkaitan dengan pengaturan UMKM.

Dalam sambutannya, Vaudy menyampaikan bahwa banyak Wajib Pajak, terutama pelaku UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar, saat ini berada dalam posisi menunggu kejelasan regulasi.

“Perubahan ini sudah disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian sejak akhir tahun 2024, bahkan kembali ditegaskan pada akhir 2025. Namun sampai hari ini belum juga terbit,” ujarnya, di lokasi acara, Kamis (12/2/2026).

Menurutnya, situasi tersebut menciptakan ketidakpastian di kalangan Wajib Pajak. UMKM yang berharap adanya perubahan kebijakan menjadi ragu dalam mengambil keputusan usaha maupun perpajakan.

Vaudy mengungkapkan bahwa IKPI tidak tinggal diam. Organisasi bahkan telah menyurati Menteri Koordinator Perekonomian untuk meminta kejelasan atas rencana perubahan tersebut.

Ia menilai, pengumuman kebijakan seharusnya dilakukan ketika regulasi sudah siap diterbitkan. “Lebih baik tidak diumumkan terlebih dahulu jika belum final, agar Wajib Pajak tidak menunggu dalam ketidakpastian,” tegasnya.

Vaudy juga menekankan bahwa kepastian hukum merupakan fondasi penting dalam sistem perpajakan. Konsultan pajak pun berada dalam posisi sulit ketika harus menjawab pertanyaan klien terkait kebijakan yang belum jelas arah dan waktunya.

Melalui forum PPL ini, Vaudy menegaskan komitmen IKPI untuk terus menyuarakan aspirasi anggota dan Wajib Pajak, sekaligus menjaga profesionalisme dalam memberikan pendampingan berbasis regulasi yang berlaku saat ini.

Seminar di Cabang Kota Bekasi pun menjadi momentum bukan hanya untuk belajar, tetapi juga untuk menyampaikan pesan bahwa kepastian regulasi adalah kebutuhan mendesak bagi dunia usaha, khususnya sektor UMKM. (bl)

IKPI, Bali: Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), Vaudy Starworld, menegaskan pentingnya peran aktif pengurus daerah dan pengurus cabang dalam memperkuat organisasi, saat memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) IKPI Pengda Bali Nusra, melalui daring, Kamis (12/2/2026).

Dalam arahannya, Vaudy menekankan bahwa Rakorda bukan sekadar agenda formal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, melainkan ruang strategis untuk evaluasi, konsolidasi, dan penyamaan visi organisasi. Ia menyebut, ketentuan minimal satu kali Rakorda dalam setahun harus dimaknai sebagai titik awal, bukan batas akhir.

“Kalau di AD/ART disebut minimal satu kali, artinya bisa lebih dari satu kali. Kita ingin peran pengurus daerah semakin optimal, bukan hanya sebatas SK,” ujarnya.

Menurutnya, dalam periode kepengurusan saat ini, pengurus daerah mulai menunjukkan peningkatan koordinasi dengan cabang-cabang. Hal tersebut dinilai sebagai kemajuan yang perlu dijaga dan ditingkatkan. Ia mendorong agar Rakorda dimanfaatkan untuk saling memberi masukan dan evaluasi secara terbuka demi kemajuan bersama.

Vaudy juga mengingatkan bahwa dinamika organisasi pasti menghadirkan tantangan. Namun, ia menegaskan optimisme sebagai karakter utama IKPI. “Tantangan pasti ada, tetapi IKPI pasti bisa. Itu bukan sekadar yel-yel, melainkan semangat kerja kita,” tegasnya.

Ia mengajak seluruh pengurus daerah dan cabang di Bali Nusra untuk terus membuka ruang kolaborasi, termasuk melibatkan peserta non-anggota dalam berbagai kegiatan. Strategi tersebut dinilai efektif untuk memperkenalkan IKPI lebih luas kepada masyarakat.

Di akhir arahannya, Vaudy berharap seluruh jajaran di daerah dapat menjadi motor penggerak kegiatan yang berdampak nyata, baik bagi anggota maupun masyarakat. “Kita ingin IKPI semakin diterima publik. Itu dimulai dari kerja nyata di daerah,” pungkasnya. (bl)