Pembuka

Reputasi hari ini bukan lagi bayangan dari profesionalisme; ia adalah realitasnya. Di era pengawasan tinggi, profesi tidak dinilai dari apa yang mereka katakan tentang diri mereka sendiri, tetapi dari bagaimana publik merasakan integritas mereka dalam setiap peristiwa yang mencuat ke ruang sosial. Ketika satu kasus integritas muncul dan menjadi konsumsi nasional, yang runtuh bukan hanya nama individu, melainkan rasa percaya terhadap profesi dan pada titik tertentu, terhadap negara yang diwakilinya.

Profesi pajak berdiri di garis depan perubahan ini. Ia tidak sekadar berurusan dengan angka dan regulasi, tetapi dengan makna keadilan fiskal yang dirasakan masyarakat. Dalam dunia yang semakin transparan, reputasi profesi menjadi bahasa yang digunakan publik untuk membaca apakah sistem pajak bekerja untuk kepentingan bersama atau sekadar mekanisme administratif tanpa jiwa.

Paradoks zaman kita adalah ini: semakin kuat pengawasan, semakin terlihat bahwa legitimasi tidak bisa dipaksakan melalui kontrol semata. Pengawasan dapat mendisiplinkan perilaku, tetapi hanya integritas yang mampu menciptakan kepercayaan. Ketika reputasi profesi pajak terguncang, yang dipertanyakan bukan hanya praktik individu, melainkan apakah profesi masih mampu menjadi penjaga legitimasi fiskal.

Di sinilah pertanyaan strategis muncul — bukan bagaimana memperbaiki citra setelah krisis, tetapi bagaimana membangun profesionalisme sebagai identitas sosial yang membuat reputasi menjadi konsekuensi alami dari integritas.

Pembahasan Substantif

1. Reputasi sebagai Identitas Sosial dan Modal Negara

Dalam pendekatan humaniora, reputasi profesi adalah identitas sosial—hasil konstruksi nilai, norma, dan simbol yang hidup dalam kesadaran publik. Ia bukan sekadar citra, melainkan penilaian kolektif tentang apakah suatu profesi layak dipercaya. Di sektor pajak, reputasi profesi berfungsi sebagai jembatan kepercayaan antara negara dan warga.

Psikologi sosial hukum menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh legitimasi. Tom R. Tyler menegaskan bahwa masyarakat lebih patuh ketika mereka percaya pada keadilan prosedural dan integritas aktor yang menjalankan sistem, bukan semata karena takut pada sanksi (Tyler, 2006). Artinya, reputasi profesi pajak secara langsung memengaruhi tingkat kepatuhan sukarela.

Dalam perspektif kehumasan strategis, reputasi adalah public narrative. Di era digital, narasi ini dibentuk cepat oleh media, opini publik, dan simbol-simbol kasus. Satu peristiwa dapat mendefinisikan ulang persepsi publik terhadap seluruh profesi, terlepas dari kompleksitas faktualnya.

Karena itu, reputasi profesi pajak bukan urusan internal komunitas profesional semata. Ia adalah kepentingan publik dan aset negara. Ketika reputasi terjaga, negara memperoleh social trust dividend berupa kepatuhan yang lebih murah dan berkelanjutan.

2. Era Pengawasan Tinggi dan Pergeseran Budaya Profesional

Era pengawasan tinggi ditandai oleh kombinasi teknologi, transparansi global, dan ekspektasi publik yang meningkat. Konsep surveillance society yang dibahas Michel Foucault menunjukkan bahwa pengawasan tidak hanya mengontrol perilaku, tetapi membentuk identitas (Foucault, 1977).

Dalam konteks pajak, pengawasan meningkat melalui sistem administrasi digital, pertukaran informasi global, dan penegakan hukum yang terekspos publik. Ini memperkuat dimensi power negara. Namun teori Slippery Slope Framework dari Erich Kirchler menunjukkan bahwa kepatuhan yang berkelanjutan hanya tercapai jika powerdiimbangi dengan trust (Kirchler et al., 2008).

Jika pengawasan hanya melahirkan ketakutan, profesi akan berkembang dalam budaya defensif: patuh untuk menghindari risiko, bukan untuk menjaga legitimasi. Sebaliknya, jika pengawasan diiringi integritas profesional, ia dapat memperkuat reputasi sebagai profesi yang bertanggung jawab.

Psikologi sosial menegaskan bahwa identitas profesional dibentuk oleh norma kolektif. Profesi yang menjadikan integritas sebagai standar sosial akan lebih tahan terhadap guncangan reputasi di era pengawasan tinggi.

Analisis Hukum

Dari perspektif hukum administrasi negara, praktik perpajakan berada dalam ruang diskresi yang luas. Kompleksitas regulasi menuntut interpretasi profesional, sehingga profesi pajak berperan sebagai mediator antara norma hukum dan praktik ekonomi.

Teori procedural justice menegaskan bahwa legitimasi hukum tidak hanya ditentukan oleh hasil, tetapi oleh cara keputusan diambil. Transparansi, konsistensi, dan fairness dalam penggunaan diskresi menjadi penentu kepercayaan publik (Tyler, 2006).

Dalam kerangka extended administrative state, profesi pajak adalah bagian dari infrastruktur tata kelola negara. Integritas profesi berfungsi sebagai soft infrastructure yang memperkuat rule of law tanpa selalu bergantung pada sanksi formal.

Regulasi dapat menetapkan batas, tetapi reputasi publik menentukan legitimasi. Tanpa budaya etika yang kuat, pengawasan tinggi justru dapat mempercepat erosi kepercayaan.

Penutup

Reputasi publik profesi pajak di era pengawasan tinggi bukan sekadar persoalan citra, melainkan persoalan masa depan negara fiskal. Di dunia yang transparan, reputasi adalah strategi, bukan aksesoris.

Profesionalisme hari ini adalah identitas sosial. Ia hidup dalam persepsi publik dan menentukan apakah sistem pajak dipandang sebagai kewajiban yang sah atau beban yang dicurigai.

Negara yang mampu menumbuhkan profesi pajak yang dipercaya akan memiliki fondasi fiskal yang lebih kuat. Sebab pada akhirnya, penerimaan negara tidak hanya dikumpulkan melalui aturan dan teknologi, tetapi melalui kepercayaan yang dijaga oleh reputasi profesi yang berintegritas.

Daftar Pustaka

• Tyler, Tom R. (2006). Why People Obey the Law. Princeton University Press.

• Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). “Enforced versus voluntary tax compliance: The Slippery Slope Framework.” Journal of Economic Psychology.

• Foucault, M. (1977). Discipline and Punish: The Birth of the Prison.

• Avi-Yonah, R. S. (2011). Globalization, Tax Competition, and the Fiscal Crisis of the Welfare State.

• OECD. (2019–2023). Tax Administration and Compliance Behaviour Reports.

Penulis adalah Ketua Departemen Humas IKPI, Dosen, dan Praktisi Perpajakan

 Jemmi Sutiono

Email  :   jemmi.sutiono@gmail.com

Disclaimer  :  Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis