IKPI, Jakarta: Ketua Panitia Rapat Koordinasi (Rakor) Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2026, Lilisen, kembali menegaskan pentingnya kehadiran seluruh Pengurus Daerah (Pengda) dan Pengurus Cabang (Pengcab) dalam Rakor yang akan digelar pada 24–25 Januari 2026 di Ancol, Jakarta. Ia menyebut Rakor sebagai forum kunci untuk memastikan arah organisasi bergerak seragam dan terukur.
Menurut Lilisen, kehadiran dalam Rakor tidak boleh dipahami hanya sebagai kewajiban administratif. “Kehadiran bukan formalitas. Ini adalah prasyarat agar keputusan Rakor legitimate, bisa dilaksanakan, dan memberi dampak nyata bagi organisasi maupun profesi konsultan pajak,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa Rakor perlu dipandang sebagai investasi strategis. Di forum inilah arah kebijakan organisasi dibahas, konsolidasi diperkuat, dan komitmen menjaga martabat IKPI diteguhkan. “Rakor menentukan arah bersama. Di sinilah kita memastikan IKPI tetap relevan dan bermartabat sebagai organisasi profesi,” kata Lilisen.
Untuk memastikan forum berjalan efektif, panitia menyiapkan panduan teknis, rundown acara, dan materi pendukung secara lengkap. Panitia juga telah menyusun format laporan keuangan, laporan program kerja yang sudah dilaksanakan, serta rencana program kerja berikutnya. “Kami ingin peserta datang siap, sehingga diskusi menjadi fokus dan produktif,” jelasnya.
Lilisen mengakui sebagian Pengda dan Pengcab mungkin menghadapi kendala waktu, jarak, maupun biaya. Karena itu, Rakor dirancang berlangsung Sabtu dan Minggu dengan agenda yang padat namun tepat waktu. “Kami sadar tantangannya nyata, karena itu desain acaranya ringkas, padat, dan to the point,” tuturnya.
Sebagai bentuk dukungan, Pengurus Pusat menanggung biaya transportasi dan akomodasi delegasi. Dengan skema tersebut, Lilisen menilai tidak ada alasan bagi daerah untuk absen. “Kalau biaya dan fasilitas sudah disiapkan, seharusnya tidak ada alasan untuk tidak hadir. Ini bagian dari tanggung jawab sebagai Pengda dan Pengcab,” katanya menegaskan.
Panitia juga berharap ketua Pengda dan Pengcab dapat hadir langsung. Jika berhalangan, ketua dapat menunjuk wakil resmi yang benar-benar memahami kondisi, dinamika, dan kebutuhan Pengda atau Pengcab masing-masing, sehingga suara daerah tetap tersampaikan secara utuh. “Idealnya memang sekretaris atau bendahara karena mengetahui banyak hal, tetapi kami tidak membatasi. Yang penting, wakil yang hadir betul-betul menguasai keadaan, bukan sekadar pengganti,” ujar Lilisen.
Setiap Pengda juga diminta membawa rangkuman laporan dari cabang-cabangnya, menyampaikan evaluasi program kerja 2025, serta memaparkan rencana kerja 2026 sebagai bahan pembahasan bersama. Dengan demikian, diskusi diharapkan berjalan lebih konkret dan berbasis data.
Lilisen berharap agar Rakor IKPI 2026 tidak berhenti pada tataran seremoni. “Harapan kami, Rakor ini melahirkan keputusan yang konkret, terukur, dan siap dijalankan. Dengan kehadiran penuh seluruh jajaran, IKPI akan semakin solid dan tata kelolanya semakin kuat,” pungkasnya. (bl)
