IKPI, Jakarta: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah belum akan fokus mengejar pajak dari underground economy alias kegiatan ekonomi yang tidak tercatat atau dilaporkan ke pemerintah. Alasannya sederhana data dan hitungannya belum jelas.

“Underground sudah lama diomongin dari dulu, mau diomongin, ininya zero, hasilnya nggak ada. Jadi daripada ngomongin itu, saya perbaikin yang ada dulu yang di atas tanah, yang kelihatan,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurutnya, selama ini banyak pihak membesar-besarkan potensi pajak dari underground economy, padahal secara metodologi dan data masih “gelap gulita.”

“Gimana ngukurnya, menghitungnya? Orang underground ekonomi. Dia juga pasti tebak-tebakan. Kalau bisa dihitung di atas, berarti bukan underground. Itu tebaknya pasti tebak manggis,” katanya disambut tawa ringan.

Purbaya menilai langkah paling realistis saat ini adalah memperbaiki sistem dan kepatuhan pajak dari sektor-sektor yang sudah terlihat. Ia mengakui masih banyak celah dan kelemahan yang perlu dibenahi agar penerimaan negara bisa meningkat tanpa harus mengejar bayangan.

“Yang kelihatan aja masih banyak bolongnya. Itu yang saya beresin dulu. Kalau itu sudah rapi semua, baru yang lain,” ujarnya.

Kendati begitu, Purbaya tidak menutup pintu untuk membidik pajak dari ekonomi bawah tanah di masa mendatang. Asalkan datanya valid dan potensi penerimaannya bisa dihitung secara akurat. “Kalau angkanya clear, bisa saya hitung betul, kita akan kejar,” tegasnya.

Sikap ini mencerminkan pendekatan realistis pemerintah dalam memperkuat penerimaan pajak. Alih-alih mengejar potensi yang masih “remang-remang”, Kemenkeu memilih memastikan pajak dari ekonomi formal benar-benar tertagih.

Langkah Purbaya juga dianggap sebagai sinyal bahwa reformasi perpajakan sedang diarahkan pada efisiensi dan efektivitas. Fokusnya, memperkuat fondasi sebelum berburu potensi di dunia bawah tanah yang belum terpetakan. (alf)