IKPI, Jakarta: Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyatakan bahwa rencana penerapan pajak baru untuk kalangan berpenghasilan tinggi dapat menjadi titik balik bagi perekonomian Prancis. Kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk menambah penerimaan negara, tetapi juga untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil di tengah meningkatnya ketimpangan pendapatan.
Mengutip laporan Les Echos, Sabtu (4/10/2025), pemerintah Lecornu tengah menyiapkan dua kebijakan pajak baru yang menargetkan individu dengan penghasilan tahunan di atas 250.000 euro atau pasangan dengan penghasilan lebih dari 500.000 euro. Langkah ini diharapkan mampu menambah penerimaan fiskal hingga 3 miliar euro pada 2026.
Kebijakan pertama adalah perpanjangan pajak minimum sementara yang sebelumnya diperkenalkan oleh mantan Perdana Menteri Francois Bayrou. Tujuannya: memastikan seluruh rumah tangga berpenghasilan tinggi membayar minimal 20% pajak dari pendapatan mereka.
Selain itu, pemerintah juga berencana mengetatkan celah penghindaran pajak yang sering dimanfaatkan kelompok superkaya melalui perusahaan holding. Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi sekitar 30.000 entitas keuangan yang diduga digunakan untuk menahan pembagian dividen dan mengurangi kewajiban pajak.
Menurut laporan tersebut, kebijakan pengawasan terhadap perusahaan holding diperkirakan dapat menambah lebih dari 1 miliar euro penerimaan negara pada 2026. Jika dikombinasikan dengan kebijakan lain, total kontribusi dari kelompok terkaya bisa mencapai 4 hingga 4,5 miliar euro.
“Pajak ini bukan sekadar soal menambah pendapatan negara, tetapi juga menciptakan keseimbangan ekonomi baru. Kami ingin memastikan bahwa keberhasilan finansial turut berkontribusi pada kekuatan kolektif bangsa,” ujar Lecornu dalam pernyataan resminya di Paris.
Lecornu, yang baru menjabat sebulan menggantikan Francois Bayrou, menghadapi tantangan politik besar setelah parlemen menolak rencana pemangkasan anggaran sebesar 44 miliar euro. Kini, ia berusaha mencari jalan tengah untuk menyelamatkan Rancangan Anggaran Negara 2026 dengan menarik dukungan dari Partai Sosialis.
Partai oposisi itu menilai langkah Lecornu merupakan sinyal positif, namun masih “belum cukup progresif.” Mereka tetap menuntut pajak kekayaan (wealth tax) sebesar 2% untuk 0,01% warga terkaya Prancis sebagai syarat dukungan politik.
“Jika pemerintah benar-benar berkomitmen terhadap keadilan fiskal, kami siap berdialog,” kata Raphael Glucksmann, anggota senior Partai Sosialis, kepada BFM TV.
Ekonom menilai langkah Lecornu bisa memperkuat fiskal jangka menengah Prancis dan mengirimkan sinyal positif ke Uni Eropa bahwa Paris serius memperbaiki struktur penerimaan negara. Kebijakan ini juga berpotensi menekan defisit anggaran tanpa memangkas belanja sosial atau investasi publik.
Namun, sebagian kalangan bisnis menilai kebijakan tersebut bisa mengurangi daya tarik investasi asing, terutama jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi. Meski begitu, analis melihat manuver Lecornu sebagai upaya menyeimbangkan keberlanjutan fiskal dengan legitimasi sosial, dua hal yang krusial di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dengan posisi politik yang rapuh dan tekanan ekonomi yang meningkat, Lecornu kini bertaruh besar. Bila kebijakan ini berhasil, ia bisa mencatatkan diri sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan fiskal dan menghidupkan kembali kepercayaan publik terhadap ekonomi Prancis. Jika gagal, kebijakan ini bisa menjadi ujian terberat bagi stabilitas pemerintahannya. (alf)
