IKPI, Jakarta: Pemerintah Indonesia telah merampungkan aturan terbaru mengenai Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang mewajibkan seluruh DHE disimpan di dalam negeri dalam jangka waktu satu tahun. Keputusan ini disampaikan oleh Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers di kantornya.

“Jadi 100%,” tegas Airlangga, menambahkan bahwa kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto.

Saat ini, pemerintah tengah mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang akan mengatur lebih lanjut implementasi kebijakan tersebut, serta melakukan koordinasi dengan pihak regulator terkait, seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Airlangga menyebutkan bahwa PP tersebut akan segera diterbitkan, karena proses harmonisasi sedang berlangsung.

Menko Airlangga juga memastikan bahwa tidak akan ada penolakan terhadap kebijakan ini. Selain kewajiban penyimpanan DHE di dalam negeri, pemerintah akan memberikan insentif kepada pelaku usaha sebagai bentuk dukungan. “Untuk perbankan disiapkan, untuk cash kolateral disiapkan, penggunaan untuk pembayaran pajak dan pembayaran dividen semua diatur di situ,” jelasnya.

Dengan kebijakan baru ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan stabilitas ekonomi dan mengoptimalkan pemanfaatan DHE di dalam negeri. (alf)