IKPI, Jakarta: T Arsono salah satu tim sukses pasangan calon Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) periode 2024-2029 Ruston Tambunan-Lisa Purnamasari, mengkritisi adanya pemberitaan yang menyebutkan bahwa salah satu kontestan dalam Kongres XII akan menginisiasi pembentukan Ikatan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak. Statement tersebut dinilai salah kaprah, dikarenakan inisiasi pembentukan sudah dilakukan sejak tahun 2019 jajaran pengurus pusat IKPI.
Menurut Arsono, gagasan itu sudah dibahas dalam periode kepengurusan IKPI 2019-2021, lalu pada periode kepengurusan IKPI 2022-2024 gagasan pembentukan asosiasi ini dijajaki kembali dengan melakukan pembahasan dengan pengawas. Saat itu, pengurus pusat menyepakati Suwardi Hasan (sekretaris pengawas) untuk mengkoordinir kajian pembentukan Asosiasi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.
“Jadi menurut saya kata inisiasi itu sangat tidak tepat untuk ditempatkan pada kasus ini. Karena ini bukan barang baru dan proses pembentukannya sudah berjalan dan sedang dalam kajian-kajian mendalam oleh teman-teman pengurus pusat,” kata Arsono melalui keterangan tertulisnya, Jumat (18/7/2024).
Diungkapkannya, sesuai perkembangan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IKPI sejak Mukernas di Surabaya pada 7 – 8 Agustus 2023 telah menyepakati beberapa perubahan sejumlah pasal yang terdapat di dalamnya. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga mengakomodasi kepentingan anggota dan asosiasi agar IKPI bisa berjalan kearah yang lebih maju dan berintegritas.
“Bahwa salah satu tujuan dari perubahan AD/ART adalah mendorong anggota IKPI untuk dapat menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” ujarnya.
Untuk kepentingan tersebut, IKPI telah melakukan langkah demi mewujudkan perubahan AD/ART tersebut termasuk menggelar pertemuan dengan pengurus pusat dan pengawas sekaligus, menggelar acara Halalbihalal Idul Fitri yang dilakukan sejak kepemimpinan IKPI pada periode sebelumnya yakni sekitar empat tahun yang lalu.
Lebih lanjut Arsono mengatakan, sesuai arahan ketua umum IKPI telah diusulkan agar salah satu ketua departemen (pengurus pusat) IKPI menjadi ketua Ikatan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak. Adapun pendirian asosiasi tersebut dimaksudkan agar terdapat ikatan hubungan khusus antara IKPI dengan asosiasi yang akan dibentuk, mengingat anggota asosiasi tersebut merupakan anggota IKPI yang telah menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak.
Selanjutnya kata Arsono, sebagai tindak lanjut rencana tersebut, ketua umum IKPI juga mengundang pengurus pusat dan pengurus cabang dan pengawas untuk membahas pendirian Ikatan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak, sekaligus menjajaki tahapan – tahapan yang mesti dilakukan untuk mewujudkan asosiasi yang dimaksud.
Hal serupa juga dilakukan saat Mukernas IKPI di Grand Mercure Surabaya pada Agustus 2023. Pembentukan Ikatan Kuasa Hukum pada Pengadilan Pajak telah dibahas oleh Komisi AD/ART IKPI.
“Pada prinsipnya Komisi AD/ART mempertimbangkan dua struktur: pertama, Ikatan Kuasa Hukum Pengadilan Pajak dibentuk sebagai asosiasi yang berdiri sendiri atau diistilahkan sebagai ‘anak kandung IKPI’, sehingga pendiriannya harus melalui prosedur pendirian badan hukum baru,” katanya.
Kemudian ada opsi ke dua, yakni mempertimbangkan perluasan AD/ART agar layanan anggota IKPI tidak saja terbatas pada layanan jasa perpajakan, namun diperluas dengan dorongan agar anggota IKPI bisa menjadi kuasa hukum di Pengadilan Pajak, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
“Dengan demikian, kuasa hukum pada Pengadilan Pajak diletakkan dalam kompartemen khusus sebagaimana departement-departement lain yang telah ada pada IKPI selama ini,” kata Arsono.
Namun, Arsono mengakui bahwa masih terdapat hambatan di dalam pendirian asosiasi tersebut yakni tidak adanya sukarelawan yang “mampu” dan “mau” menjadi ketua umum pada asosiasi baru tersebut. Melengkapi perubahan AD / ART hasil mukernas di Surabaya dan karena alasan itulah yang menjadikan adanya opsi kedua yakni meletakkan layanan kuasa hukum pada kompartement khusus di dalam kepengurusan IKPI. (bl)
(bl)
