Pajak Menyatukan Negara-negara

”Berapa banyak uang yang kau simpan di Bank di Swiss?” tanya Didik pada Toni. ”Ya lumayan banyak sih, yang penting aman lah dari pajak.” jawab Toni. Obrolan itu mungkin berlaku 10 atau 20 tahun yang lalu. Sekarang bagaimana?

Menjaga kerahasiaan data nasabah menjadi hal yang urgen dan menjadi daya tarik perbankan untuk menarik masyarakat yang berpenghasilan lebih. Seluruh informasi pribadi nasabah dan beserta data keuangannya yang tercatat di bank, wajib dirahasiakan dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi kepentingan nasabah menyangkut keuangan dan data pribadinya.

Satu kasus menarik terjadi pada tahun 2013, Bank tertua Swiss ditutup karena kasus membantu warga Amerika Serikat, ”www..com/ekonomi/90603/bank-tertua-di-swiss-ditutup-karena-bantu-nasabah-hindari-pajak”. Pihak bank mengaku membantu warga Amerika Serikat menghindari pajak sedikitnya 1,2 miliar dollar atau kurang lebih Rp11,5 triliun selama 2002 sampai 2010. Pihak bank membantu dengan beritasatu mengisi laporan pajak palsu untuk otoritas pajak Amerika Serikat (IRS). Padahal bank lainnya di Swiss sudah menolak warga AS untuk membuka rekening.

Pentingnya keterbukaan informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan menjadi topik di pertemuan pemimpin negara anggota G20 di London, Inggris, pada April 2009. Namun pertukaran informasi antara negara masih berdasarkan permintaan. Mulai 2018, G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bersepakat menerapkan pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI). Ada ratusan negara yang menjadi berpartisipasi dalam AeoI ini.

Sebagai anggota G20, Indonesia memenuhi persyaratan implementasi pertukaran informasi perpajakan AEoI. Kerja sama bidang perpajakan internasional ini mennjadi solusi bersama dalam mengatasi penghindaran pajak penting untuk mengatasi penghindaran pajak, salah satunya terkait Base Erotion and Profit Shifting.

Penghindaran pajak ini membahayakan ekonomi secara global, semua negara. Baik negara maju apalagi negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini yang menyebabkan meningkatkan ketimpangan fiskal. Dimana perusahaan-perusahaan atau pribadi yang berpenghasilan besar membayar lebih sedikit atau bahkan tidak membayar pajak sama sekali. Ketidakadilan jelas terjadi dalam situasi ini. Siapa yang menang?

 Indonesia menerapkan AEoI sejak September 2018 dan semakin banyak negara-negara yang turut bergabung. Pada tahun 2022 Indonesia menerima 91 dan mengirimkan 74, pada 2023 Indonesia menerima 95, dan mengirim 80 informasi keuangan dari dan ke negara atau yuridiksi luar negeri.

Pemanfaatan Data AEoI

Otoritas pajak di seluruh dunia sudah dapat mengakses data keuangan nasabah perbankan baik dalam maupun luar negeri. Tujuan utama untuk menegakkan ketaatan pajak dapat terealisasi dengan melihat langsung rekam jejak transaksi perbankan nasabah. Otoritas pajak termasuk di Indonesia secara otomatis untuk memperoleh data dari industri dan disampaikan Otoritas Jasa Keuangan.

Di Indonesia, pemanfaatan data AEOI sudah diimplementasikan unit kerja di Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Tidak terkecuali di wilayah Nusa Tenggara yang ternyata dalam perkembangannya cukup memberi hasil yang menggembirakan. Di Kanwil DJP Nusa Tenggara, Data AEoI sudah bisa dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kanwil DJP Nusa Tenggara dari tahun 2020 sampai 2023 telah memanfaatkan sebanyak 12.351 data dengan nilai 7,5 triliun rupiah.

Banyak wajib pajak setelah dihimbau dan dengan kesadaran sendiri melakukan pembetulan laporan pajak tahunan dan melakukan pembayaran tambahan yang cukup signifikan. Disatu sisi terdapat pihak bank yang merasa dituduh nasabah tidak menjaga rahasia nasabah dan mengancam menarik seluruh dananya. Setelah diinformasikan, bahwa seluruh bank di dunia yang negaranya terikat dengan AEoI harus melakukan hal yang sama.

Disinilah kita lihat bahwa ”Pajak telah menyatukan negara-negara di dunia”.

Selain AEoI, dalam hal apalagi pajak menyatukan negara-negara di dunia?

Penulis adalah Pengamat Perpajakan 

Nomas

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis

en_US