IKPI, Jakarta: Pemerintah menegaskan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dirancang sebagai instrumen utama untuk memperkuat fondasi pembangunan nasional. Dalam paparannya pada Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (25/8), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa sektor perpajakan kembali menjadi motor utama penerimaan negara.

Postur RAPBN 2026 menargetkan pendapatan negara sebesar Rp3.147,7 triliun, tumbuh 9,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak diproyeksikan mencapai Rp2.357,7 triliun atau naik 13,5 persen. Sri Mulyani mengakui bahwa target tersebut sangat menantang.

“Untuk penerimaan pajak Rp2.357,7 triliun itu artinya harus tumbuh 13,5%. Itu cukup tinggi dan ambisius,” ujar Menkeu, Jumat (15/8/2025).

Selain pajak, pemerintah juga mengandalkan penerimaan kepabeanan dan cukai yang ditaksir Rp334,3 triliun, naik 7,7 persen. Namun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) justru terkoreksi 4,7 persen menjadi Rp455 triliun, terutama akibat berkurangnya setoran dividen BUMN.

Sementara pada sisi belanja, pemerintah menyiapkan Rp3.786,5 triliun, naik 7,3 persen dari outlook 2025. Belanja kementerian/lembaga melonjak signifikan 17,5 persen menjadi Rp1.498,3 triliun, sedangkan belanja non-KL naik 18 persen menjadi Rp1.638,2 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendanai agenda prioritas Presiden, mulai dari ketahanan pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan percepatan investasi.

Dengan postur itu, defisit APBN 2026 diperkirakan sebesar Rp638,8 triliun atau 3,5 persen dari PDB, lebih rendah dari defisit tahun sebelumnya. Defisit primer juga makin terkontrol dengan perkiraan Rp39,4 triliun.

Menurut Sri Mulyani, keberhasilan menjaga kesehatan APBN sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengamankan target perpajakan. “Kita akan terus menjaga agar APBN tetap bisa sehat,” pungkasnya. (alf)