IKPI, Depok: Indonesia berpotensi meningkatkan penerimaan pajak dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pajak karbon, Hal ini disampaikan Prof. Gunadi, Dosen Ilmu Administrasi Kebijakan Pajak dan Pajak Internasional, dalam Seminar Nasional Perpajakan “Advancing Carbon Tax Policy in Indonesia: Developments and Future Directions” yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI), Depok, baru-baru ini.
Prof. Gunadi mengungkapkan bahwa Indonesia menghadapi kondisi hard-to-tax economy, di mana mayoritas ekonomi masih berada di sektor informal dan pertanian. “Tax ratio nasional saat ini stagnan di kisaran 10–12%. Pajak karbon bisa menjadi alat strategis untuk mengangkat tax ratio ini, seperti yang pernah terjadi pada era 1980-an ketika tax ratio mencapai 23%,” ujarnya.
Pajak karbon memiliki dampak ganda: selain menambah penerimaan negara, kebijakan ini mendorong perusahaan untuk mengurangi emisi dan berinovasi dengan teknologi hijau. Skema yang digunakan mencakup cap and trade, cap and tax, serta sertifikat izin dan penurunan emisi, yang memungkinkan perdagangan hak emisi antar-perusahaan. Dengan cara ini, perusahaan yang melewati batas emisi harus membayar pajak atau membeli hak emisi dari perusahaan lain yang emisinya lebih rendah.
Ia menekankan, pajak karbon juga berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat. Dengan berkurangnya polusi dan peningkatan penggunaan energi bersih, biaya kesehatan masyarakat dapat ditekan, kualitas hidup meningkat, dan kepedulian sosial terhadap lingkungan juga tumbuh.
“Ini bukan sekadar pajak, tetapi instrumen untuk membangun masyarakat yang lebih sehat dan produktif,” katanya.
Dalam jangka panjang, penerapan pajak karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi 6,5–7% melalui hilirisasi industri dan optimalisasi sektor padat karbon. Prof. Gunadi menekankan perlunya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan industri, serta pengawasan teknis dari kementerian terkait untuk memastikan kebijakan ini berjalan efektif dan adil.
Dengan penerapan pajak karbon, Prof. Gunadi optimistis bahwa Indonesia dapat meningkatkan tax ratio, memperkuat basis pajak, dan mendorong transisi menuju ekonomi hijau, sekaligus menciptakan peluang investasi baru bagi industri dan masyarakat.
“Ini momentum untuk menjadikan pajak sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan yang nyata,” pungkasnya. (bl)
