IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pengemudi ojek online (ojol), penjual pulsa, hingga pelaku usaha emas tidak termasuk dalam kelompok yang wajib dipungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dalam skema perdagangan elektronik.
Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025, yang mengatur pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh oleh pihak ketiga terhadap pedagang dalam negeri yang berjualan melalui platform digital (e-commerce).
“Ojol tidak termasuk objek pungutan. Mereka masuk dalam daftar pengecualian,” ujar Direktur Peraturan Perpajakan I DJP, Hestu Yoga Saksama dalam sesi taklimat media di Jakarta, Senin (14/7/2025).
Hestu juga menyebutkan bahwa penjual pulsa dan kartu perdana tidak dikenai pungutan pajak karena telah diatur dalam ketentuan tersendiri, yakni PMK Nomor 6 Tahun 2021. Dalam beleid tersebut, sudah diatur mekanisme pajak untuk transaksi pulsa, kartu perdana, token listrik, dan voucer.
Tak hanya itu, beberapa jenis usaha lain juga dikecualikan dari pemungutan PPh 22. Di antaranya pelaku usaha emas perhiasan, emas batangan, hingga perhiasan dari bahan non-emas dan batu permata. Termasuk pula transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, yang lazimnya dilakukan melalui notaris.
“Khusus pengalihan tanah dan bangunan, proses pajaknya dilakukan secara terpisah melalui notaris,” jelas Hestu.
Pengecualian juga berlaku bagi pedagang yang telah memiliki Surat Keterangan Bebas (SKB) pemungutan atau pemotongan PPh.
Untuk pedagang yang dikenai pajak, tarif yang berlaku adalah sebesar 0,5% dari omzet bruto, di luar komponen Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Omzet bruto diartikan sebagai seluruh penghasilan sebelum dikurangi potongan penjualan dan sejenisnya.
PMK 37/2025 juga menetapkan dua kriteria utama bagi pedagang online yang dikenai pungutan PPh 22. Pertama, menerima penghasilan melalui rekening bank atau rekening elektronik sejenis. Kedua, menggunakan alamat IP atau nomor telepon yang menunjukkan aktivitas dari dalam wilayah Indonesia. (alf)
