IKPI, Jakarta: Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menyatakan dukungannya terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang Pajak Berkeadilan dan meminta pemerintah daerah (Pemda), segera menghentikan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap pesantren dan lembaga nirlaba keagamaan lainnya.
Fatwa yang dikeluarkan pada Munas XI MUI pada 23 November menyebut dua poin penting: zakat dapat dijadikan pengurang pajak dan bumi serta bangunan yang ditempati tidak layak dikenakan pajak berulang. Menurut HNW, ketentuan itu relevan mengingat banyak pesantren masih menerima tagihan PBB meskipun berstatus lembaga pendidikan dan sosial keagamaan yang tidak berorientasi keuntungan.
“Dengan adanya fatwa MUI itu semoga semakin menyegerakan koreksi oleh Pemerintah atas perpajakan terhadap pesantren,” ujar HNW dalam keterangan tertulis, Selasa (25/11/2025).
HNW mengatakan dirinya telah menyampaikan aspirasi pembebasan pajak bagi pesantren secara langsung kepada Menteri Agama dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI pada 11 November. Ia meminta Menag berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak agar fatwa tersebut segera ditindaklanjuti dan dipastikan berlaku pada tingkat pemerintah daerah sebagai pemungut PBB.
Secara regulasi, lanjutnya, landasan pengecualian PBB sebenarnya telah diatur. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah menyebutkan fasilitas keagamaan dan pendidikan yang melayani kepentingan umum termasuk kategori objek yang dikecualikan dari PBB. Dengan demikian, pesantren sejatinya tidak layak dikenakan pungutan itu.
Ia juga menyinggung ketentuan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengecualikan harta hibah yang diterima badan keagamaan atau pendidikan dari kewajiban pajak penghasilan — termasuk pesantren.
HNW berharap pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren segera terealisasi agar ada advokasi struktural dari pemerintah dalam menangani hambatan administratif dan finansial yang dialami pesantren.
“Fatwa MUI yang mengedepankan keadilan ini penting segera dilaksanakan secara progresif dan komprehensif, agar pesantren dapat fokus mendidik generasi Z menuju Indonesia Emas 2045 tanpa terbebani pungutan pajak,” tegasnya. (alf)
