IKPI, Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menetapkan bahwa proses penerbitan surat jawaban atas Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan akan diselesaikan paling lama dalam waktu tujuh hari kerja sejak dokumen lengkap diterima. Ketentuan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-160/PJ/2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.
Melalui aturan ini, DJP memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak (WP) untuk memperpanjang batas waktu penyampaian SPT Tahunan paling lama dua bulan sejak batas waktu yang berlaku.
“Untuk mendapatkan perpanjangan, WP harus mengajukan pemberitahuan secara tertulis kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sebelum batas akhir pelaporan,” tulis lampiran III pada aturan tersebut, dikutip Sabtu (5/4/2025).
Pemberitahuan harus dilengkapi dengan:
• Penghitungan sementara pajak terutang,
• Laporan keuangan sementara,
• Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak (jika ada), dan
• Surat kuasa khusus apabila SPT ditandatangani oleh kuasa WP.
Petugas KPP akan memverifikasi validitas NPWP serta kelengkapan dokumen. Apabila semua syarat terpenuhi, Kepala KPP akan menerbitkan surat jawaban dalam waktu maksimal tujuh hari kerja.
Seluruh proses ini tidak dipungut biaya dan dapat dilakukan secara langsung, baik dalam bentuk fisik maupun elektronik. DJP menegaskan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. (alf)
