IKPI, Jakarta: Tim Kunjungan Kerja Lapangan dari Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) menuntaskan rangkaian verifikasi atas dua wajib pajak besar di Tanjung Balai Karimun dan Batam pada Agustus 2025. Langkah ini menjadi bagian dari upaya intensif Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk memastikan kepatuhan pelaporan perpajakan.
Kepala KPP Badora Natalius menegaskan, kunjungan lapangan merupakan instrumen penting pengawasan berbasis fakta. “Pelaksanaan kunjungan ini menegaskan peran DJP dalam fungsi pengawasan dan verifikasi data, memastikan kegiatan usaha yang dilaporkan selaras dengan kondisi faktual di lapangan,” ujarnya di ruang kerja KPP Badora, Jakarta baru baru ini.
Kunjungan pertama menyasar wajib pajak atas nama Agnes Chua Sey Ling, Direktur PT Kee Tee Sinergi, perusahaan produksi sarang burung walet yang terdaftar di KPP Tanjung Balai Karimun. Tim yang terdiri dari Account Representative Supriyati, Vera Novalin, Arief Eko Hutomo, dan Kusuma Indrajaya mendatangi alamat korespondensi yang tercatat pada sistem DJP. Di lokasi, ruko tersebut diketahui berfungsi sebagai toko kelontong, bukan kantor operasional perusahaan.
Verifikasi berlanjut ke dua titik kegiatan usaha walet di Jalan H. Arab dan Jalan Lubuk Semut, Karimun. Hasilnya, kedua lokasi tersebut tidak lagi menunjukkan aktivitas usaha aktif selama beberapa tahun terakhir. Ketidaksesuaian ini menjadi catatan penting dalam penilaian kepatuhan berbasis data lapangan.
Mewakili wajib pajak, konsultan pajak Suharmen menyatakan komitmen penyelesaian kewajiban. “Kami berkomitmen menindaklanjuti SP2DK melalui pembayaran dan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Kunjungan kedua dilakukan di Batam terhadap American Bureau of Shipping Indonesia (ABS Indonesia), bagian dari organisasi klasifikasi kapal global yang berdiri sejak 1862. Tim mendatangi kantor cabang di Menara Aria, Harbour Bay Downtown, serta lokasi galangan di PT Pax Ocean Batam, Tanjung Uncang, dan bertemu dengan perwakilan perusahaan, Hendra Satwika dan Aldino Syahrun Nurcahyono.
Dari pemaparan perusahaan, ABS Indonesia berfokus pada sektor maritim, lepas pantai, dan gas, dengan misi utama mendorong keselamatan jiwa, properti, dan lingkungan melalui standar teknis. Perusahaan menegaskan tidak memiliki galangan kapal sendiri dan untuk kepatuhan perpajakan menggunakan jasa PT Grant Thornton Strategic Consulting. (alf)
